Intelmedia.co Allahuakbar,Allahuakbar,Allahuakbar Takbir berkumandang diseluruh antero dunia pertanda umat islam merayakan hari kemenangan yang...
intelmedia.co perjalanan karir dua pengacara kondang yang kontroversial ini sangatlah mencengangkan bayangkan saja,umur yang masih terbilang...
Bogor - Intelmedia, Kemeriahan HUT Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) semakin heboh saat Charly Van Houten datang. Turut memeriahkan juga...
06 Februari 2019 | Dibaca: 38 Kali
POTENSI PERMASALAHAN
APAKAH PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL) RAWAN PUNGLI ATAUKAH KORUPSI ?

salah satu sosialisasi PTSL tingkat Desa

INTELMEDIA.CO – Potensi permasalahan terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL ) sebagai agenda prioritas pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran Tanah di seluruh Indonesia,maka metode pendekatan yang digunakan untuk menganalisa tentang mekanisme hukum yang diberlakukan adalah menganalisis peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran tanah khususnya PP no.24 th 1997 tentang pedaftaran tanah dan peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang / KA BPN no.12 th 2017 sebagaimana di ubah dengan Permen no.6 th 2018.Potensi permasalahan ini berkaitan erat dengan masalah biaya pajak pph dan BPHTB  terhutang,sumber daya manusia,sarana dan prasarana,permasalah tanah absentee,kelebihan maksimum dan tanah terlantar,masalah pengumuman data fisik dan data Yuridis,serta masalah penerapan asas kontradiktur deligitimasi.

Sejauh ini indikasi pelaksanaan dalam mewujudkan tanah terdaftar di seluruh wilayah Indonesia pada kenyataannya belum menghasilkan pendaftaran tanah yang memuaskan, dalam hal ini dinyatakan dalam peraturan Pemerintah pendaftaran tanah yang pertama kali diberlakukan dengan PP no.10 th 1961 yang berlaku selama lebih dari 35 tahun ada sekitar ± 16,3 juta bidang tanah yang sudah terdaftar dari sekitar 55 juta bidang tanah hak ( lihat penjelasan PP no.24 tahun 1997 ).


Dalam tataran implementasi masih terdapat hambatan-hambatan pelaksanaan PTSL yang cenderung kuantitas bukan kualitas baik dari sisi pelayanan maupun dalam mekanisme prosedural, kegiatan PTSL sangat menuntut jaminan kepastian hukum. Salah satu persoalan penting terkait dengan permasalahan transparansi hukum, tersebut adalah berbagai penyimpangan dalam program PTSL seperti dana sosialisasi dana operasional panitia Kepala Desa,serta penggunaan anggaran subsidi dari pemerintah pusat seperti yang di jelaskan oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Banten Kombes Pol Widoni Pedri   kepada para awak media bahwa “ pihaknya menerima sejumlah aduan dari warga terkait program PTSL yang dipungut biaya di beberapa Desa,termasuk mahalnya biaya balik nama dan pengurusan sertifikat di beberapa kantor pertanahan yang tidak mengacu pada PP no.13 / 2010 tentang jenis dan tarif jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) yang berlaku di BPN”.

 

Seperti terungkapnya beberapa kasus dugaan pungli di sejumlah daerah merupakan bukti rawan korupsi dan pungli,” terungkapnya dugaan pungli pada tahun 2017 yang lalu  di Kabupaten pandeglang akan menjadi pintu masuk bagi kami untuk melakukan guna penyelidikan mendalam terkait dugaan berbagai penyimpangan dalam program PTSL dan pelayanan rutin di BPN “ tambahnya lagi.

 

 Begitu maraknya pungutan-pungutan liar di berbagai daerah dalam proses pengurusan sertifikasi tanah,biaya resmi didalam program PTSL berdasarkan PP no.128 th 2015 tentang penerimaan negara yang bukan pajak yang berlaku pada Kementrian ATR/BPN. Banyaknya aduan dari warga sebagai pemohon biaya pungutan seperti dari Kelompok Masyarakat ( PokMas ) yang meminta biaya uang patok,photocopy,materai,pulsa dan lainnya lagi. Sehingga mengabaikan penjelasan-penjelasan  Undang-Undang no.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik agar mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan yang baik serta berkualitas. Ada beberapa item yang tidak dibiayai APBN :

  • Biaya pematokan
  • Materai
  • Pemberkasan
  • Pengukuran
  • Uang makan

Namun yang tersebut diatas itu sudah diatur dengan PERGUB no. 14 tahun 2018 tentang mengatur alokasi  biaya sebesar 150 rb untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tercover dalam APBN.(RED)//

 

 

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com