Intelmedia.co Allahuakbar,Allahuakbar,Allahuakbar Takbir berkumandang diseluruh antero dunia pertanda umat islam merayakan hari kemenangan yang...
intelmedia.co perjalanan karir dua pengacara kondang yang kontroversial ini sangatlah mencengangkan bayangkan saja,umur yang masih terbilang...
Bogor - Intelmedia, Kemeriahan HUT Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) semakin heboh saat Charly Van Houten datang. Turut memeriahkan juga...
06 Desember 2018 | Dibaca: 159 Kali
"Bawaslu dan KPU Terkesan Tutup Mata" Surat Pengunduran Diri Muh Rozak Dari KPAD Disoal Lembaga KPK Kab. Bekasi

INTELMEDIA.CO, KABUPATEN BEKASI - Calon Anggota Legislatif (Caleg) Provinsi Jawa Barat, Dapil IX Nomor Urut 3 dari Partai Demokrat, disoal Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kabupaten Bekasi. Muh Rozak yang masih aktif sebagai anggota komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) patut dipertanyakan surat pengunduran dirinya sebagai kominsioner KPAD, berdasarkan informasi dan narasumber yang dapat dipercaya, sampai hari ini surat pengunduran diri Muh Rozak belum bisa dibuktikan, saat tim intelmedia.co ke kantor KPAD, sampai hari ini kantor KPAD tidak dapat ditemukan kantornya.

Anwar Uban Ketua DPC Lembaga KPK, sangat menyayangkan atas tindakan Muh Rozak yang dinilai tidak serius untuk mencalonkan dirinya sebagai Caleg Provinsi, Kamis (6/12/2018). KPU dan BAWASLU Kabupaten Bekasi terkesan tutup mata dan telinga, terkait surat pengunduran diri Muh Rozak,  ada apa ini.... !!! Badan Penyelenggara Pemilu malah terkesan tidak ada masalah apa apa, padahal sudah jelas, Muh Rozak melanggar UU Nomor 8 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota pada pasal 51 ayat 1 (bagian kesatu) terkait persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota harus mengundurkan diri dan tidak bisa ditarik kembali dari jabatannnya.

Pada pasal 51 ayat 1 huruf (k) berbunyi mengundurkan diri sebagai kepala daerah, PNS, anggota TNI/Polri, Direksi, Komisaris, Dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Di huruf (m) : bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai jabatan negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.

Masih dikatakan Anwar, kita sudah layangkan surat kepada DKPP, terkait KPU dan Bawaslu yang dinilai melakukan pembiaran atas tindakan Caleg yang sudah jelas masih menduduki jabatan dan aktif di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bekasi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mangalokasikan dana hibah sebesar Rp 27,8 Miliar pada tahun anggaran 2019.

Anggaran tersebut sudah masuk dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2019.

Diantaranya ada beberapa lembaga, badan dan organisasi yang mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, KPAD mendapatkan dana hibah tersebut sebesar 500 juta dari “Totalnya dana hibah Rp. 27,8 miliar"

Kekosongan Komisi Perlindungan Anak Daerah harus segera di isi agar tidak menggangu dan berjalannya segala aktifitas perlindungan anak di Kabupaten Bekasi. (*Red)

INTELMEDIA.CO, BIRO KABUPATEN BEKASI

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com