Intelmedia.co Allahuakbar,Allahuakbar,Allahuakbar Takbir berkumandang diseluruh antero dunia pertanda umat islam merayakan hari kemenangan yang...
intelmedia.co perjalanan karir dua pengacara kondang yang kontroversial ini sangatlah mencengangkan bayangkan saja,umur yang masih terbilang...
Bogor - Intelmedia, Kemeriahan HUT Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) semakin heboh saat Charly Van Houten datang. Turut memeriahkan juga...
04 Mei 2018 | Dibaca: 124 Kali
Komisi pemberantasan korupsi( KPK ) diamkan bupati Cianjur
Bupati Cianjur kebakaran jenggot

 

Intelmedia .co cianjur (4/04) Tgl. 9 Mei 2018.. Cianjur akan ada demonstrasi besar besaran untuk menurunkan bupati cianjur Irvan Rivano Muchtar ( IRM ) oleh seluruh elemen masyarakat se kabupaten cianjur...
Yang dikomando oleh KH. Umar Burhanudian ( Tokoh Umat Islam Cianjur ) dan Mayjen ( Purn ) Tatang Zaenudin serta Mayjen pol ( Purn ) Endang Sudrajat..  
Akibat dari :
1. Terbongkarnya kasus korupsi bupati yg sampai saat ini belum diperiksa KPK ( disinyalir di back up oleh Kejagung, karena ayahnya ketua DPD Nasdem Cianjur dan Ibu nya Ketua DPW Nasdem Jabar ).
2. Memindahkan Ibu kota kabupaten Cianjur tanpa musyawarah dengan Muspida ( atas keinginan sendiri ) dan kantor pemda di cianjur sebagian sudah dibuat sawah..
3. Arogansi kekuasaan dengan meniadakan bantuan kepada masyarakat kecil baik bansos maupun dana desa ( dikelola sendiri utk kepentingan partai ).
4. Dari 350 Desa se kabupaten cianjur yg sdh sepakat utk partisipasi demonstrasi diwakili oleh 100 orang / desa = 35.000 orang.. belum termasuk 5 LSM besar - 12 Ponpes besar dan berpengaruh - PGRI - Hizbut Tahrir - kelompok tani - Buruh dan sopir angkot, ojek serta kontraktor lokal yg tergabung dalam wadah Kadin, Hipmi, Hippi, Gapensi, Gapeknas dan lainnya..  Diperkirakan 100.000 orang akan ikut pastisipasi dalam demonstrasi tersebut. wakilat terkait usulan hak angket pemberhentian  Bupati Cianjur, Irvan Rivano  Muchtar (IRM) kini tengah dinanti publik Cianjur.

Publik kini menunggu sejauhmana keberanian 43 anggota dewan terhormat dalam menimbang, mengingat dan memutuskan usulan yang beberapa waktu lalu sudah disepakati 7 anggotanya dari 3 partai berbeda, yakni PKS, Gerindra dan Hanura.

Dari beberapa partai yang tersisa, sikap dari partai Golongan Karya (Golkar) kaitan persetujuan hak angket paling dinantikan oleh publik. Pasalnya, Golkar digadang-gadang memiliki kans paling besar untuk mendukung usulan tersebut, menyusul pil pahit yang diterima partai besutan tokoh politik di Cianjur, Ade Barkah Surachman itu.

Berdasarkan penelusuran media ini, tercatat tiga kali sudah, martabat partai berlambang pohon beringin ini jatuh di hadapan publik disebabkan ulah para kadernya. Dua di antaranya malah dikarenakan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar yang notabene merupakan bupati usungan Partai Golkar.

Kejadian pertama ketika Menteri Sosial, Idrus Marham melakukan kunjungan dan menggelar kegiatan di Cianjur. Saat itu tanpa alasan kuat bupati tak hadir mendampingi sang mantan Sekjen DPP Partai Golkar tersebut.

Belum juga luka itu sembuh, tak lama kemudian kabar menyakitkan kembali berembus menerpa ‘pohon beringin’. Dimana Bupati disebut-sebut sudah menyelingkuhi Golkar dengan bergabung ke partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Ini seiring pernyataan langsung Ketua DPD Partai Nasdem, Tjetjep Muchtar Soleh (TMS) saat deklarasi Nasdem di Gedung  Asakiniah beberapa waktu lalu. TMS yang merupakan ayah dari Bupati Cianjur IRM, secara tersirat menegaskan bupati sudah beralih ke Nasdem. 

Berdasarkan pengalaman pahit itu kalangan publik Cianjur memprediksi kemungkinan karma buruk bakal menimpa IRM akibat sikapnya terhadap Golkar. 

"Bisa dikatakan karma buruknya berupa keputusan politik. Tegasnya, kemarin Golkar yang mengantarkan IRM jadi Bupati, sekarang ini Golkar pula yang memberhentikannya," kata pengamat kebijakan publik dan politik, Hendrik saat dihubungi Berita Cianjur, Selasa (1/5/2018).

Menurutnya, bergulirnya hak angket merupakan momentum bagus bagi parpol yang selama ini kerap berada di ketiak penguasa, sebagai upaya pencucian dosa-dosa politik yang sudah dilakukan.

"Termasuk buat Golkar, ini momentum paling bagus untuk menunjukkan kembali keangkeran ‘sang beringin’ kepada penguasa, sekaligus menaikkan kepercayaan publik Cianjur terhadap Golkar," ucapnya.

Intinya, sambung Hendrik, publik tinggal melihat sejauhmana keberanian Golkar bersikap untuk totalitas mengusung usulan hak angket tersebut, atau justru sebaliknya.

"Ada yang mengatakan kalau soal politik itu katanya jangan main hati. Iya memang, kalau secara personal sesama politikus mungkin bisa demikian. Tapi kalau sudah martabat lembaga, saya kira lembaga mana yang mau disepelekan atau dihinakan," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai, saat ini nasib Cianjur benar-benar akan ditentukan oleh para anggota DPRD Cianjur. Kini, sambung dia, masyarakat menunggu keberanian wakil rakyat untuk membentuk pansus hak angket.

“Pesan dari pengunjuk rasa kemarin jelas, yakni sudah kecewa dan ingin memberhentikan bupati. Sambutan dari 7 anggota dewan juga sudah sangat berani dan positif, tinggal menunggu sikap 43 anggota dewan lainnya. Akankah berani bersikap atau malah tunduk oleh penguasa?” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, nasib Kabupaten Cianjur selama tiga tahun ke depan benar-benar berada di tangan 50 orang wakil rakyat, yang sekarang duduk di Gedung DPRD Cianjur. Benarkah?

Bagaimana tidak, hasil voting para dewan terhormat nantinya bakal menjadi penentu, masih tidaknya tonggak kepemimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur dijalankan sosok Irvan Rivano Muchtar, yang kini masih menjabat sebagai Bupati Cianjur.

Seperti diketahui, Jumat (27/4/2018) lalu, sebuah peristiwa penting terjadi di Gedung DPRD Cianjur. Dimana, 7 orang anggota dewan dari 3 fraksi yakni Hanura, PKS dan Gerindra, dengan berani dan tegas menunjukkan sikap sebenar-benarnya sebagai wakil rakyat, pengemban amanah aspirasi rakyat. 

Tanpa ragu dan rasa takut sedikitpun, mereka membubuhkan tanda tangan di atas surat pernyataan yang disodorkan masyarakat saat unjuk rasa, untuk mau mengusung hak angket pemberhentian Irvan Rivano Muchtar (IRM) dari jabatannya sebagai Bupati Cianjur.

"Melihat kondisi Cianjur yang semakin semrawut, rekomendasi dewan tidak digubris, aturan banyak dilangkahi, maka dengan mengucap Bismillah, fraksi PKS, Gerindra dan Hanura mengusulkan hak angket. Semoga ada manfaatnya dan menjadi kifarat dosa atas kelambatan dan kelalaian kami, sebagai anggota dewan dalam menghadapi kejahilan dan kedzaliman. Mohon dukungan semua dan doanya agar tuntas," kata Teguh Agung legislator dari PKS.

Sementara itu, legislator dari Hanura, Ade Sobari menegaskan, pihaknya akan segera menindaklanjuti surat pernyataan terkait hak angket. Menurutnya, semuanya akan dilakukan dengan mengikuti alur proses.

“Kita tidak akan men-justice masalah pemberhentian dulu, tapi kita ikuti alur proses. Kalau misalkan kita diminta untuk mengusulkan hak angket karena memang fakta yang beredar seperti itu, kenapa tidak? Itu hak kami,“ tegasnya.

Peristiwa yang dipastikan bakal mewarnai catatan sejarah perjalanan Kabupaten Cianjur itu, ditorehkan para putra-putri Cianjur yang setia memegang teguh Sugih Mukti sebagai lambang daerah Kabupaten Cianjur. 

Ya, aksi 427 yang digelar pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Presidium Rakyat pada Jumat (27/4/2018) lalu, membuahkan hasil memuaskan. Desakan bergulirnya hak angket pemberhentian IRM sebagai Bupati Cianjur mendapat dukungan dari 3 fraksi.

Pada kesempatan audiensi, Ustad Umar yang didaulat membacakan surat pernyataan untuk dewan tentang usulan hak angket pemberhentian Bupati Cianjur, tampak dengan seksama menyampaikan itu kepada 7 anggota dewan, disaksikan puluhan pengunjuk rasa.

"Semoga tujuh orang dewan ini dibukakan pintu hatinya, diberikan petunjuk dan rahmat agar senantiasa memperjuangkan setiap aspirasi rakyat," kata Ustad umar sesaat sesudah membacakan isi surat pernyataan.

Tiga fraksi pendukung seakan menjadi simbol perjuangan yang disuarakan dan digelorkan para pengunjukrasa. Tatkala memperjuangkan aspirasi yang benar-benar tulus dari hati nurani rakyat, semangat mereka tampak menggelora, saat berorasi berapi-api bak gerakan Indonesia Raya, demi mencapai satu tujuan mulia yaitu keadilan sejahtera bagi rakyat Cianjur yang Sugih Mukti.

"Yang menyetujui baru 7 orang. Kita lihat bagaimana sikap 43 anggota dewan lainnya, khususnya mereka yang masuk dalam jajaran unsur pimpinan. Apakah akan tetap menjadi beking penguasa atau kembali ke pangkuan rakyat yang sudah memilihnya?" kata Ahmad Anwar yang dikenal di kalangan aktivis dengan sebutan Kang Ebes.

Menyikapi aksi dan surat pernyataan, Presidium Aksi, Ridwan Mubarak menegaskan, semua yang dihasilkan saat aksi muaranya akan tetap pada pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, untuk memakzulkan bupati kaitan dengan pasal 371 Undang-Undang MD3.

“Kalau terkesan ada dua opsi kaitan dengan hak angket dan juga penandatanganan dengan durasi atau limit 3 hari, itu tidak berarti bahwa itu menjadi opsi kedua ketika pansus hak angket diabaikan, tetap muaranya harus pansus hak angket,“ jelasnya.

Pertanyaannya, sambung dia, tidak ada regulasi politik lain kaitan pemberhentian kepala daerah selain melalui proses regulasi politik di legislatif. Alhasil, sinergitas antara legislatif dengan massa aksi harus terbentuk satu kesepahaman.

“Jadi kita fokus kepada proses regulasi politik, harus konstitusional bahwa bupati diberhentikan  melalui pansus hak angket,“ pungkasnya wakil rakyat terkait usulan hak angket pemberhentian Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) kini tengah dinanti publik Cianjur.

Publik kini menunggu sejauhmana keberanian 43 anggota dewan terhormat dalam menimbang, mengingat dan memutuskan usulan yang beberapa waktu lalu sudah disepakati 7 anggotanya dari 3 partai berbeda, yakni PKS, Gerindra dan Hanura.

Dari beberapa partai yang tersisa, sikap dari partai Golongan Karya (Golkar) kaitan persetujuan hak angket paling dinantikan oleh publik. Pasalnya, Golkar digadang-gadang memiliki kans paling besar untuk mendukung usulan tersebut, menyusul pil pahit yang diterima partai besutan tokoh politik di Cianjur, Ade Barkah Surachman itu.

Berdasarkan penelusuran media ini, tercatat tiga kali sudah, martabat partai berlambang pohon beringin ini jatuh di hadapan publik disebabkan ulah para kadernya. Dua di antaranya malah dikarenakan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar yang notabene merupakan bupati usungan Partai Golkar.

Kejadian pertama ketika Menteri Sosial, Idrus Marham melakukan kunjungan dan menggelar kegiatan di Cianjur. Saat itu tanpa alasan kuat bupati tak hadir mendampingi sang mantan Sekjen DPP Partai Golkar tersebut.

Belum juga luka itu sembuh, tak lama kemudian kabar menyakitkan kembali berembus menerpa ‘pohon beringin’. Dimana Bupati disebut-sebut sudah menyelingkuhi Golkar dengan bergabung ke partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Ini seiring pernyataan langsung Ketua DPD Partai Nasdem, Tjetjep Muchtar Soleh (TMS) saat deklarasi Nasdem di Gedung Asakiniah beberapa waktu lalu. TMS yang merupakan ayah dari Bupati Cianjur IRM, secara tersirat menegaskan bupati sudah beralih ke Nasdem. 

Berdasarkan pengalaman pahit itu kalangan publik Cianjur memprediksi kemungkinan karma buruk bakal menimpa IRM akibat sikapnya terhadap Golkar. 

"Bisa dikatakan karma buruknya berupa keputusan politik. Tegasnya, kemarin Golkar yang mengantarkan IRM jadi Bupati, sekarang ini Golkar pula yang memberhentikannya," kata pengamat kebijakan publik dan politik, Hendrik saat dihubungi Berita Cianjur, Selasa (1/5/2018).

Menurutnya, bergulirnya hak angket merupakan momentum bagus bagi parpol yang selama ini kerap berada di ketiak penguasa, sebagai upaya pencucian dosa-dosa politik yang sudah dilakukan.

"Termasuk buat Golkar, ini momentum paling bagus untuk menunjukkan kembali keangkeran ‘sang beringin’ kepada penguasa, sekaligus menaikkan kepercayaan publik Cianjur terhadap Golkar," ucapnya.

Intinya, sambung Hendrik, publik tinggal melihat sejauhmana keberanian Golkar bersikap untuk totalitas mengusung usulan hak angket tersebut, atau justru sebaliknya.

"Ada yang mengatakan kalau soal politik itu katanya jangan main hati. Iya memang, kalau secara personal sesama politikus mungkin bisa demikian. Tapi kalau sudah martabat lembaga, saya kira lembaga mana yang mau disepelekan atau dihinakan," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai, saat ini nasib Cianjur benar-benar akan ditentukan oleh para anggota DPRD Cianjur. Kini, sambung dia, masyarakat menunggu keberanian wakil rakyat untuk membentuk pansus hak angket.

“Pesan dari pengunjuk rasa kemarin jelas, yakni sudah kecewa dan ingin memberhentikan bupati. Sambutan dari 7 anggota dewan juga sudah sangat berani dan positif, tinggal menunggu sikap 43 anggota dewan lainnya. Akankah berani bersikap atau malah tunduk oleh penguasa?” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, nasib Kabupaten Cianjur selama tiga tahun ke depan benar-benar berada di tangan 50 orang wakil rakyat, yang sekarang duduk di Gedung DPRD Cianjur. Benarkah?

Bagaimana tidak, hasil voting para dewan terhormat nantinya bakal menjadi penentu, masih tidaknya tonggak kepemimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur dijalankan sosok Irvan Rivano Muchtar, yang kini masih menjabat sebagai Bupati Cianjur.

Seperti diketahui, Jumat (27/4/2018) lalu, sebuah peristiwa penting terjadi di Gedung DPRD Cianjur. Dimana, 7 orang anggota dewan dari 3 fraksi yakni Hanura, PKS dan Gerindra, dengan berani dan tegas menunjukkan sikap sebenar-benarnya sebagai wakil rakyat, pengemban amanah aspirasi rakyat. 

Tanpa ragu dan rasa takut sedikitpun, mereka membubuhkan tanda tangan di atas surat pernyataan yang disodorkan masyarakat saat unjuk rasa, untuk mau mengusung hak angket pemberhentian Irvan Rivano Muchtar (IRM) dari jabatannya sebagai Bupati Cianjur.

"Melihat kondisi Cianjur yang semakin semrawut, rekomendasi dewan tidak digubris, aturan banyak dilangkahi, maka dengan mengucap Bismillah, fraksi PKS, Gerindra dan Hanura mengusulkan hak angket. Semoga ada manfaatnya dan menjadi kifarat dosa atas kelambatan dan kelalaian kami, sebagai anggota dewan dalam menghadapi kejahilan dan kedzaliman. Mohon dukungan semua dan doanya agar tuntas," kata Teguh Agung legislator dari PKS.

Sementara itu, legislator dari Hanura, Ade Sobari menegaskan, pihaknya akan segera menindaklanjuti surat pernyataan terkait hak angket. Menurutnya, semuanya akan dilakukan dengan mengikuti alur proses.

“Kita tidak akan men-justice masalah pemberhentian dulu, tapi kita ikuti alur proses. Kalau misalkan kita diminta untuk mengusulkan hak angket karena memang fakta yang beredar seperti itu, kenapa tidak? Itu hak kami,“ tegasnya.

Peristiwa yang dipastikan bakal mewarnai catatan sejarah perjalanan Kabupaten Cianjur itu, ditorehkan para putra-putri Cianjur yang setia memegang teguh Sugih Mukti sebagai lambang daerah Kabupaten Cianjur. 

Ya, aksi 427 yang digelar pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Presidium Rakyat pada Jumat (27/4/2018) lalu, membuahkan hasil memuaskan. Desakan bergulirnya hak angket pemberhentian IRM sebagai Bupati Cianjur mendapat dukungan dari 3 fraksi.

Pada kesempatan audiensi, Ustad Umar yang didaulat membacakan surat pernyataan untuk dewan tentang usulan hak angket pemberhentian Bupati Cianjur, tampak dengan seksama menyampaikan itu kepada 7 anggota dewan, disaksikan puluhan pengunjuk rasa.

"Semoga tujuh orang dewan ini dibukakan pintu hatinya, diberikan petunjuk dan rahmat agar senantiasa memperjuangkan setiap aspirasi rakyat," kata Ustad umar sesaat sesudah membacakan isi surat pernyataan.

Tiga fraksi pendukung seakan menjadi simbol perjuangan yang disuarakan dan digelorkan para pengunjukrasa. Tatkala memperjuangkan aspirasi yang benar-benar tulus dari hati nurani rakyat, semangat mereka tampak menggelora, saat berorasi berapi-api bak gerakan Indonesia Raya, demi mencapai satu tujuan mulia yaitu keadilan sejahtera bagi rakyat Cianjur yang Sugih Mukti.

"Yang menyetujui baru 7 orang. Kita lihat bagaimana sikap 43 anggota dewan lainnya, khususnya mereka yang masuk dalam jajaran unsur pimpinan. Apakah akan tetap menjadi beking penguasa atau kembali ke pangkuan rakyat yang sudah memilihnya?" kata Ahmad Anwar yang dikenal di kalangan aktivis dengan sebutan Kang Ebes.

Menyikapi aksi dan surat pernyataan, Presidium Aksi, Ridwan Mubarak menegaskan, semua yang dihasilkan saat aksi muaranya akan tetap pada pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, untuk memakzulkan bupati kaitan dengan pasal 371 Undang-Undang MD3.

“Kalau terkesan ada dua opsi kaitan dengan hak angket dan juga penandatanganan dengan durasi atau limit 3 hari, itu tidak berarti bahwa itu menjadi opsi kedua ketika pansus hak angket diabaikan, tetap muaranya harus pansus hak angket,“ jelasnya.

Pertanyaannya, sambung dia, tidak ada regulasi politik lain kaitan pemberhentian kepala daerah selain melalui proses regulasi politik di legislatif. Alhasil, sinergitas antara legislatif dengan massa aksi harus terbentuk satu kesepahaman.

“Jadi kita fokus kepada proses regulasi politik, harus konstitusional bahwa bupati diberhentikan melalui pansus hak angket,“ pungkasnya.(tim)

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com