Intelmedia.co Allahuakbar,Allahuakbar,Allahuakbar Takbir berkumandang diseluruh antero dunia pertanda umat islam merayakan hari kemenangan yang...
intelmedia.co perjalanan karir dua pengacara kondang yang kontroversial ini sangatlah mencengangkan bayangkan saja,umur yang masih terbilang...
Bogor - Intelmedia, Kemeriahan HUT Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) semakin heboh saat Charly Van Houten datang. Turut memeriahkan juga...
04 Desember 2018 | Dibaca: 71 Kali
"Gak Serius Nyaleg"
Caleg DPRD Provinsi Jabar, Muh Rozak Tabrak UU No 8 Tahun 2013

INTELMEDIA.CO, KABUPATEN BEKASI - Calon Anggota Legislatif (caleg) tentunya banyak syarat dan persyaratan yang harus di penuhi, terlebih caleg tersebut ada ikatan kerja dan mendapat honor dari Keuangan Negara. Seperti wajib mengundurkan diri dari jabatannya, yang tertuang dalam Form BB4 dalam bab VII UU Nomor 8 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota pada pasal 51 ayat 1 (bagian kesatu) terkait persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota harus mengundurkan diri dan tidak bisa ditarik kembali dari jabatannnya.

Pada pasal 51 ayat 1 huruf (k) berbunyi mengundurkan diri sebagai kepala daerah, PNS, anggota TNI/Polri, Direksi, Komisaris, Dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Di huruf (m) : bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai jabatan negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.

Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kabupaten Bekasi, Anwar Soleh, mengatakan, Rabu (4/12/2018) calon legislatif yang terdaftar di KPU baik Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat, bagi yang memiliki ikatan dinas patut di pertanyakan, pasalnya, ada beberapa caleg yang dinilai tidak patuh terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2006 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan Investigasi dan Informasi masyarakat,  Muh Rozak Caleg Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat Nomor Urut 3 dapil IX juga tercatat masih aktif di Komisi Perlindungan Anak (KPAD) Kabupaten Bekasi.

Dalam hal ini kami segera Laporkan atas temuan tersebut kepada KPU Kabupaten Bekasi dan KPU Jawa Barat, serta Bawaslu Kab dan Bawaslu Jabar, agar segera kembali mengkaji atas surat pernyataan yang dinilai cacat administrasi.

Muh Rozak yang masih aktif sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah, "seharusnya setelah pengunduran diri, langsung ada penggantinya dan surat pengunduran diri tersebut tidak bisa ditarik kembali dari jabatannya." kita atas nama Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kabupaten secepatnya membuat laporan resmi kepada KPU dan Bawaslu dalam hal ini Gakumdu.

Masih dikatakan Anwar, KPAD masuk dalam Lembaga yang anggotanya wajib mengundurkan diri, ketika maju sebagai caleg DPR RI, Provinsi maupun DPRD Kab/Kota. Aturan ini mengacu kepada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Keuangan Negara, bahwa KPAD dibiayai oleh Keuangan Negara.

Sementara Saat di konfurmasi Muh Rozak mengatakan Vila Telepone Seluranya, kepada intelmedia.co, "emangnya kenapa bang kalo saya tidak mengundurkan diri" dengan nada singkat.

Nana Rohana salah satu anggota Komisioner KPAD dan terdaftar sebagai Caleg DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Golkar dari Dapil 6 mrngatakan, setelah saya mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPAD Kab. Bekasi, saya langsung tidak aktif dan benar benar totalitas KPAD saya tinggalkan, terang Nana Rohana melalui WhatSapp. (Red)

INTELMEDIA.CO, BIRO KABUPATEN BEKASI

 

 

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com