CIANJUR, INTELMEDIA.CO - Head kios Bess finance Deden Risman (35) usai metting dengan staff dan jajarannya, telah memberikan solusi dan kesempatan...
CIANJUR INTELMEDIA.CO - Brotherhood 1%MC mengadakan acara bakti sosial. [Toleran&Charity] sangat Banyak dihadiri oleh club motor lainnya juga,...
CIANJUR INTELMEDIA.CO - Dedi Mulyadi Kepala Desa Wargasari, Kec. kadupandak Kab. cianjur selalu aktiv mendukung setiap penyelenggaraan bantuan....
07 Januari 2019 | Dibaca: 322 Kali
KEPADA KAPOLDA SULUT DI MINTA SEGERA BERTINDAK TEGAS
DI DUGA ADA PENYIMPANGAN DALAM PROYEK PEMBANGUNAN JALAN PINTU KOTA MAWALI RUSAK TOTAL

Dok.Yang di lampirkan wartawan intelmedia.sulut mengenai jalan yang rusak baru beberapa bulan di bangun

Intelmedia.co Sulut (Senin,07/01/2019) Polda Diminta Segera Bertindak Proyek pembangunan jalan lapen Pintu Kota-Mawali Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung dengan nilai kontrak Rp. 1 milyar lebih, tahun anggaran 2017-2018 sumber dana APBD Kota Bitung bukan cuma diduga sarat penyimpangan tapi lebih dari itu ada hal yang perlu dicermati bahwa bagaimana mungkin jalan yang barusan empat bulan usai dikerjakan masih ditahun yang sama telah mengalami kerusakan total alias rusak berat sebagaimana terlihat pada foto terakhir yang langsung diambil dilokasi sangat jelas terlihat jalan yang barusan dibuat kini tinggal menyisahkan hamparan sirtu, miris, tapi itulah kondisi terkini seputar Jalur jalan yang menghubungkan pintu kota-mawali sebagaimana ungkapan warga setempat yang sempat berujar jalan tersebut ibarat perkebunan.

Menurut salah satu tokoh masyarakat jangankan kendaraan yang akan lewat melalui jalur tersebut, biar cuma ayam mo cakar so pastii rusak, cuma asal-asal karja, hele ojek tako mo lewat," ungkap Joshua Tamailang tokoh masyarakat Pintu Kota dengan dialeg kental manado, hal itu juga diamini sejumlah masyarakat yang bermukim disekitar jalur jalan pintu kota-mawali. Tak cuma berhenti sampai disitu, warga pintu kota-mawali meminta awak media Intel Online untuk segera memberitakan persoalan ini dan melaporkan semua pihak yang bertanggung jawab atas ketidak-beresan proyek pembangunan jalan pintu kota-mawali yang mengalami kerusakan total baik oknum kadis PUPR Kota Bitung termasuk oknum pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial JS alias lius maupun pihak pelaksana. Kami warga pintu kota dan mawali siap turun demo jika diminta," tandas Tamailang, mewakili masyarakat di dua kelurahan tersebut. Menurut Tamailang, orang yang patut diduga dan dimintai pertanggung jawaban atas ketidak beresan itu adalah oknum JS alias lius alias sumanti, kalau perlu sekalian Polda Sulut segera menangkap yang bersangkutan dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.

Yang bersangkutan seakan-akan tak mau peduli dengan kerjanya yang diduga tidak beres bahkan cendrung menyalahkan warga ternasuk anggota Dekot Bitung yang dituduh oknum PPK sebagai biang penyebab rusaknya jalan tersebut,"ungkap Tamailang. Kalau seorang Tamailang sempat menumpahkan kekesalannya terkait kinerja buruk oknum berinisial JS alias Sumanti selaku PPK pembangunan jalan pintu kota-mawali memang cukup beralasan sebab, bagaimana pun juga pembangunan jalan dimaksud selain memperlancar angkutan arus barang dan orang tapi juga akses dari satu tempat ketempat lain akan semakin mempermudah perjalanan dengan tersedianya sarana dan prasarana jalan yang memadai.

Tapi lain halnya dengan Sumanti, sebaliknya dia menuduh wartawan medya Intel Online sembari mengatakan melalui pesan singkat menanggapi konfirmasi seputar pembangunan jalan pintu kota-mawali yang belum lama dikerjakan tapi selang empat bulan kemudian jalan tersebut mengalami kerusakan total.

Dengan tanpa tedeng aling-aling Sumanti berujar, silahkan anda laporkan tapi hati-hati seandainya laporan anda tidak benar.... saya juga punya hak untuk melaporkan balik anda sebagai fitnah dan pemerasan,"sesumbar Sumanti. Sumanti menurut Sekertaris LSM Indonesia Investigasi Korupsi (I2K) Alex R. Sinaulan sepertinya, dia tak menyadari bahwa dipundaknya tersemat predikat Pejabat Negara yang diserahi tanggung jawab penuh oleh negara dan pemerintah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan pembangunan yang langsung maupun tidak langsung akan disorot dan berhadapan dengan publik sebagai alat sosial kontrol tapi juga melakukan pengawasan terhadap kinerja setiap aparatur penyelenggara negara dalam melaksanakan kewajiban sebagai pejabat negara yang di amanatkan negara untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dengan kata kata lain, seorang pejabat negara tak boleh alergi dengan kritikan atau pun sorotan publik. Sebaliknya, dia semestinya lebih bersikap terbuka terhadap segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, apalagi kalau tanggung jawab yang dilimpahkan negara kepadanya tidak dilaksanakan dengan semestinya dan ujungnya berpotensi merugikan keuangan daetah/negara maka siapa pun dia yang disebut pejabat negara yang diserahi tugas seperti itu harus berhadapan dengan konsekwensi hukum," tandas mantan Kabag Aset Pemprov. Sulut. Kengototan seorang Sumanti semakin menjadi-jadi yang ditujukannya melalui bunyi pesan singkatnya berujar," saya tunggu profesionalitas jurnalistik anda....selamat mengejar 200 juta yang anda cari atau sebaliknya anda menjadi tersangka tindak pidana fitnah dan pengancaman....kicauan oknum PPK tersebut menurut Direktur Pengawasan teritorial Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) wilayah Propinsi Sulut Bertje Rotikan, tidak hanya menghina dan merendahkan profesi jurnalistik tapi juga diduga melakukan perbuatan tidak menyenangkan melalui pencemaran nama baik. Lebih dari itu jejeran kalimat oknum PPK tersebut diduga merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU Pers No. 41 tahun 1999 bab VIII pasal 18 ayat 1 berbunyi ; setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjarah paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta), UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU NO. 29 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sementara itu oknum Kepala Dinas PUPR Kota Bitung saat dikonfirmasi lewat pesan singkat melalui ponselnya nomor 08119877xxx meminta awak medya Intel Online untuk ketemu PPKnya saja kbid bina marga pak yulius sumanti, nanti minta penjelasan ke PPK karena dia yang paling tau teknisnya, langsung saja ketemu dan dia wajib untuk menjelaskan karena dia yang melaksanakan penandatanganan perjanjian kontrak dengan rekanan bahkan lebih dari itu Kadis menyebutkan melalui pesan singkatnya mengatakan, saya juga akan mendengarkan dari PPK, nanti salah penjelasan sebaiknya ke kantor saja ketemu PPK nanti saya infokan ke PPK untuk ketemu. Berbanding terbalik dengan oknum PPK , Kadis PUPR Kota Bitung itu sangat kooperatif dalam menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan kepadanya seputar persoalan pembangunan jalan pintu kota-mawali namun sayang Sang kadis tak mau menjelaskan secara panjang-lebar terkait hal tersebut, kadis berkilah, kalau sudah berbicara teknis itu merupakan tanggung jawab PPK sebaiknya ketemu langsung dengan yang bersangkutan. Sikap kooperatif dan niat baik sang kadis rupanya belum diimbangi sepenuhnya oleh oknum PPK, dia bukannya memberi penjelasan tentang hal ikhwal mengapa jalan yang belum lama dibuat sudah rusak parah malah jawaban maupun tanggapannya melenceng pada hal-hal yang bukan terkait dengan substansi pertanyaan awak medya Intel Online yang diajukan kepadanya tapi jawabannya lebih pada nuansa debat kusir yang tidak ada hubungannya dengan keberadaannya sebagai seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan Jalan Pintu Kota-Mawali tahun anggaran 2018. Sikap tidak koperatif dan tak bersahabat oknum PPK pembangunan jalan pintu kota-mawali berinisial JS yang diduga menfitnah, menghina, merendahkan, melecehkan harkat, martabat, derajat serta kehormatan aktifis maupun wartawan adalah sebuah perbuatan yang sudah tidak dapat ditolerir," ucap Alex R. Sinaulan dan Bertje Rotikan, masing-masing sebagai Sekertaris LSM Indonesia Investigasi Korupsi ( I2K) dan Dirwaster LKPK Wilayah Propinsi Sulut. Keduanya mengatakan sesegera mungkin kami akan mensomasi institusi tersebut termasuk didalamnya kadis khususnya oknum PPK yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan tidak menyenangkan.

Mereka menandaskan jika surat somasi kami tidak dijawab dalam jangka waktu empat belas hari kerja setelah diterimahnya surat somasi kami maka, kami akan menempuh langkah selanjutnya melaporkan perbuatan oknum PPK secara tetpisah atas kasus dugaan penyimpangan proyek pembangunan jalan pintu kota-mawali kepada pihak penyidik Polda Sulut," tandas keduanya (johny lalonsang)  PPK YULIUS SUMANTI

Intelmedia.co-SULUT ( SMH )

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia99@gmail.com