Intelmedia.co Allahuakbar,Allahuakbar,Allahuakbar Takbir berkumandang diseluruh antero dunia pertanda umat islam merayakan hari kemenangan yang...
intelmedia.co perjalanan karir dua pengacara kondang yang kontroversial ini sangatlah mencengangkan bayangkan saja,umur yang masih terbilang...
Bogor - Intelmedia, Kemeriahan HUT Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) semakin heboh saat Charly Van Houten datang. Turut memeriahkan juga...
07 Desember 2017 | Dibaca: 292 Kali
Diduga salahi aturan dan tidak sesuai dengan RAB akhirnya LBH KPK hentikan paksa pekerjaan TPT di cidahu sukabumi

Team intelmedia.co

 

SUKABUMI - intelmedia.co

Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang dilakasanakan di Kampung Cibalagung Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dihentikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Komunitas Pengawas Korupsi (LBH KPK) karena diduga bermasalah.


Menurut wakil ketua LBH-KPK, Asep Ayudi Pekerjaan milik Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Kebersihan (Perkimsih) Kabupaten Sukabumi dengan anggaran sebesar Rp. 187.830.000 tersebut diduga tidak sesuai dengan aturan yang ada. " Salah satunya, sebelum tidak dipasang papan proyek namun setelah ada teguran dari kami Papan proyek baru dipasang, " terangnya.


Selain itu, tambah Asep, banyak bahan material diduga tidak sesuai dengan spek dalam RAB. " Misalnya saja pasir yang digunakan tidak berkualitas. Batu diambil dari kali setempat dan menggunakan peralon/pipa bekas pakai, " tambahnya.


Asep menegaskan bahwa dirinya dan lembaga bantuan Hukum komunitas  pengawas korupsi(LBH KPK) sangat menyayangkan pembangunan yang dananya bersumber dari pemerintah dikerjakan dengan tidak baik. "Hal tersebut tentu saja akan merugikan keuangan negara dan masyarakat, " tutur Asep saat ditemui oleh team intelmedia dilokasi, Kp. Cibalagung kemarin (06/12/17).


Asep menjelaskan bahwa hal tersebutlah yang melatar belakangi LBH KPK menghentikan pekerjaan itu. " Dan kami tidak akan mengijinkan pengerjaan dilaksanakan kembali sebelum material pengerjaan dan mekanisme pekerjaan sesuai dengan RAB dan aturan yang ada,
Karna kami tidak tidak ingin rakyat yang sengsara akibat projek yang tidak mempunyai kekuatan fisik dan tidak sesuai dengan aturan"ungkap asep.


Sementara saat ditemui dilokasi seseorang yang mengaku pengawas hanya memberikan nomor telpon seluler orang berinisial TPK yang menurutnya  harus bertanggung jawab tersebut saat dihubungi oleh pihak LBH KPK  membuat kaget team LBH KPK saat menghubungi no Handphone orang tersebut mengatakan bahwa semua proyek pemerintah sama seperti itu, " Semua juga sama, kalau mau ungkap semua, " ucapanya saat dihubungi Asep Ayudi beberapa waktu lalu(SYH#)

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com