Intelmedia.co Allahuakbar,Allahuakbar,Allahuakbar Takbir berkumandang diseluruh antero dunia pertanda umat islam merayakan hari kemenangan yang...
intelmedia.co perjalanan karir dua pengacara kondang yang kontroversial ini sangatlah mencengangkan bayangkan saja,umur yang masih terbilang...
Bogor - Intelmedia, Kemeriahan HUT Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) semakin heboh saat Charly Van Houten datang. Turut memeriahkan juga...
01 Mei 2018 | Dibaca: 98 Kali
Polres Cianjur akan tindak tegas terhadap oknum pejabat yang korupsi
Disdik Cianjur diduga korupsi

Koruptor

Intelmedia.co jika tidak ada tindakan tegas dari Inspektorat Daerah (Irda) Cianjur tidak menindaklanjuti surat permohonan dari Kepolisian Resor (Polres) Cianjur, terkait perhitungan kerugian negara atas kasus dugaan korupsi pengadaan buku laporan pendidikan siswa SD dan SMP senilai Rp1,598 M, maka pihak kepolisian akan segera melakukan tindakan dengan cara lain.

Ya, hal tersebut diungkapkan Kapolres Cianjur, AKBP Soliyah melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Cianjur, AKP Benny Cahyadi kepada mediaintel Cianjur, Kamis (26/4/2018).

Seperti diketahui, untuk mengungkap kebenaran, selain melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Cecep Sobandi dan pemenang tender proyek, Sat Reskrim Polres Cianjur khususnya Unit Tipikor masih menunggu tanggapan dari Irda.

“Surat permohonannya sudah dilayangkan, tapi sudah dua minggu belum ada tanggapan. Jika di minggu ketiga belum ada tanggapan, makan kami akan kembali melayangkan surat. Tapi jika masih belum juga tidak ditanggapi Irda, maka kami akan lakukan tindakan dengan cara lain,“ ungkap Benny.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Irda Cianjur, Asep Suhara mengatakan, pihaknya baru akan menindaklanjuti surat permohonan dari kepolisian pada bulan depan. Pasalnya, terbatasnya petugas yang ada di lingkungan Irda.

"Belum kita tindaklanjuti soalnya orangnya belum siap. Sekarang ini jajaran kita sedang fokus melakukan pemeriksaan reguler dan baru selesai itu tanggal 15 Mei nanti," ujar Asep saat ditemui di kantornya, Kamis (26/4/2018).

Asep menjelaskan, petugas yang saat ini tengah bekerja melakukan pemeriksaan reguler masing-masing sudah mengantongi surat tugas sampai dengan 15 Mei. Karena itu mereka baru bisa melakukan pemeriksaan sebagaiama permintaan Polres setelah menyelesaikan tugasnya terlebih dulu.

"Mereka kan bawa surat tugas sampai tanggal 15 Mei. Jadi nanti setelah tanggal 15 kita akan membalas surat yang dilayangkan oleh Polres, untuk memeriksa laporan yang mereka minta. Masa orang yang sudah diberi surat tugas mesti kita cabut lagi,"ucapnya.

Asep tidak menampik keterbatasan SDM menjadi kendala buat Irda, sementara pemeriksaan yang harus dilakukan itu secara kontinyu. Setelah melakukan pemeriksaan laporan Desa, sekarang ini baru lanjut masuk ke pemeriksaan laporan organisasi perangkat daerah (OPD). 

"Pemeriksaan ini kan dilakukan secara tim. Misalkan satu tim 15 orang, nah kalau beberapa orang dari tim diambil bisa mengganggu, kalau itu terganggu nanti akan merembet ke jadwal lainnya," terangnya.

Asep mengaku, surat dari pihak penyidik Polres sudah masuk ke Irda sekitar satu bulan lalu. Seingatnya, permintaan pemeriksaan dari Polres terkait hanya satu kasus. "Surat sudah masuk ke kita itu sebulanan. Kasusnya cuma satu saja," kata Asep.

Saat ditanya apakah RSUD termasuk juga yang dimintakan oleh Polres untuk dihitung ada tidaknya kerugian Negara atas kasus yang juga tengah ditangai penyidik? "Belum tahu, pastinya cuma 1 saja. Suratnya masih di Pak Kepala," kilahnya.

Asep kembali menegaskan, jika tim sudah siap, maka pihaknya akan datang ke Polres sekaligus mengetahui kapan mereka siap melakukan ekspos kasus. Dari ekspos itu baru tim bisa menyerap sejauhmana permasalahan yang tengah ditangani.

"Soalnya mungkin saja kita tidak sependapat dengan teman-teman dari Polres. Jadi belum tentu hasilnya itu ada kerugian negara, atau bisa jadi memang ada. Mungkin bisa mungkin juga tidak, liat nanti saja yah," ungkapnya ke media 

 Menyikapi belum adanya tanggapan dari Irda, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi mengaku heran dan menilai kinerja Irda sangat lamban. Alasan keterbatasan SDM, sambung Rudi, seharusnya tidak terjadi dan tak bisa dijadikan alasan.

“Ini soal dugaan dari kepolisian terkait kerugian negara loh, ini penting, masa keterbatasan SDM jadi alasan. Jumlah SDM ini harusnya sudah diperhitungkan sejak awal. Kami berharap Polres terus mendesak Irda agar dugan korupsi di Disdik terang benderang dan segera ditindak,“ katanya.

“Surat dari Polres untuk Irda sudah sebulan yang lalu, tapi belum juga ditanggapi. Ada apa ini? Ini aneh. Kalau belum siap, kenapa gak ada pemberitahuan? Bongkar dugaan korupsi disdik,“ ungkapnya 

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur, Cecep Sobandi saat dikonfirmasi soal dugaan korupsi pengadaan buku laporan pendidikan siswa SD dan SMP, membantah jika pemanggilan dirinya oleh aparat penyidik Polres dalam rangka pemeriksaan. 

Orang nomor satu d lingkungan Disdik Cianjur itu menegaskan, kedatangannya ke Polres saat itu hanya dimintai keterangan, klarifikasi soal pengadaan proyek tersebut.

"Bukan diperiksa tapi dimintai keterangan untuk klarifikasi soal pengadaan proyek tersebut. Sejauhmana prosesnya," kata Cecep saat ditemui seusai mengikuti kegiatan Ashar mengaji di Masjid Agung Cianjur.

Cecep menjelaskan, kaitan proyek tersebut pihaknya hanya sekadar menjalankan atau menindaklanjuti hasil keputusan dari Barjas (Bidang Barang dan Jasa Setda Kabupaten Cianjur).

"Proyek itu kan dilelang, jadi kalau saya mah cuma menindaklanjuti keputusan dari Barjas. Jadi siapapun yang menangnya kita harus tindaklanjuti," tutupnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman saat dimintai tanggapannya mengaku belum menerima laporan kaiatan soal dua kepala dinas (Pendidikan dan Pertanian) di lingkungan Pemkab Cianjur yang dipanggil aparat Polres. 

"Belum mendapat laporan ke saya mah. Justru baru tahu itu setelah lihat dari koran,ungkapnya .

Diberitakan sebelumnya, dugaan korupsi di lingkungan Disdik Cianjur semakin menguat. Hal itu menyusul diperiksanya Kadisdik Cianjur, Cecep Sobandi oleh Kepolisian Resor (Polres) Cianjur.

Indikasi tindak pidana korupsi tersebut tercium dalam kegiatan pengadaan buku laporan pendidikan siswa SD dan SMP senilai Rp1.598.000.000,- tahun anggaran 2018. Tak hanya sekali, Cecep sudah diperiksa sebanyak dua kali.

“Ya, menindaklanjuti dasar daripada informasi adanya indikasi tindak pidana korupsi di internal Disdik, dalam hal ini kita sudah memeriksa beberapa orang termasuk kadisdik sebanyak dua kali,“ ujar Kapolres Cianjur, AKBP Soliyah melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Cianjur, AKP Benny Cahyadi kepada Berita Cianjur, Rabu (25/4/2018).

Tak hanya kepala dinas, Benny mengatakan, pekan kemarin pihaknya juga sudah memeriksa pemenang tender. Selanjutnya, ia mengaku akan memeriksa sejumlah staf di Dinas Pendidikan.

Selain itu, pihaknya juga sudah meminta bantuan terhadap Inspektorat Daerah (Irda) Cianjur, untuk menghitung kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi. Surat permohonannya sudah dilayangkan pihak Polres, namun hingga saat ini Irda Cianjur belum memberikan tanggapan. “Dalam waktu dekat kami akan menanyakan kembali kepada Irda Cianjur,“ katanya.

Benny menegaskan, Sat Reskrim Polres Cianjur khususnya Unit Tipikor akan menindaklanjuti secara tegas tanpa pandang bulu.

“Dalam hal ini termasuk sasarannya ada beberapa orang di dinas termasuk sebagai penanggung jawab di dinas. Dalam tahun ini, kita targetkan harus ada yang kita tindak tegas termasuk melakukan penahanan,“tegasnya. (Tim)

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com