Intelmedia.co Allahuakbar,Allahuakbar,Allahuakbar Takbir berkumandang diseluruh antero dunia pertanda umat islam merayakan hari kemenangan yang...
intelmedia.co perjalanan karir dua pengacara kondang yang kontroversial ini sangatlah mencengangkan bayangkan saja,umur yang masih terbilang...
Bogor - Intelmedia, Kemeriahan HUT Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) semakin heboh saat Charly Van Houten datang. Turut memeriahkan juga...
30 Agustus 2017 | Dibaca: 669 Kali
LEMBAGA KPK SIAPKAN LAPORAN KE TIPIKOR
DUGA’AN PUNGLI SMP 3 CIKARANG TIMUR BUAT RESAH WALI MURID

foto Ilustrasi Dok/ INTELMEDIA.CO

INTELMEDIA.CO KABUPATEN BEKASI – Terciumnya aroma tidak sedap kepada salah satu Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 3 Cikarang Timur Kabupaten Bekasi semakin menyengat, dikatakan Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi KPK Kabupaten Bekasi Anwar Soleh 30/08/2017 diruang kerjanya, sangat disayangkan masih ada saja pihak sekolah melakukan pungutan pungutan yang menggunakan kepanjangan tangan melalui Komite Sekolah, padahal sudah jelas Pihak Sekolah dilarang melakukan Pungutan dalam bentuk apapun sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan: Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/ atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.”

Dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut diatas dijelaskan larangan dilakukannya pungutan jenis apapun di sekolah Negeri saat lulus ataupun penerimaan siswa baru (PSB) mulai dari tingkat SD, SMP dan SLTA sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat ataupun Daerah. Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA sederajat. Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (penjara).

Dalam hukum pidana secara umum mengatur bagi pihak Kepala Sekolah yang bersangkutan dan kepala Dinas Pendidikan setempat yang mengetahui dan tetap melakukan pungutan terhadap wali murid maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan, dan atas tindakan tersebut melanggar Pasal 423 KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Begitu pula jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Tipikor)  yang melakukan pungutan dapat diancam dengan hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Lain halnya dengan sekolah yang diselengggarakan oleh masyarakat (swasta). Pungutan terhadap wali murid dapat dilakukan, selama hal tersebut dengan persetujuan Komite Sekolah akan tetapi pungutan/sumbangan yang diperoleh dari wali murid tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 44 Tahun 2012.

Masih dikatakan Anwar, kita sudah miliki alat bukti namun kita masih terus menggali informasi untuk mendapatkan alat bukti lainnya dan baru akan kita serahkan berkas tersebut kepada Tindak Pidana Korupsi TIPIKOR dan Kejaksaan Negeri Cikarang terang Anwar yang biasa di sapa bang Uban. Red***

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com