Intelmedia.co Allahuakbar,Allahuakbar,Allahuakbar Takbir berkumandang diseluruh antero dunia pertanda umat islam merayakan hari kemenangan yang...
intelmedia.co perjalanan karir dua pengacara kondang yang kontroversial ini sangatlah mencengangkan bayangkan saja,umur yang masih terbilang...
Bogor - Intelmedia, Kemeriahan HUT Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) semakin heboh saat Charly Van Houten datang. Turut memeriahkan juga...
07 Maret 2018 | Dibaca: 166 Kali
CAWALKOT BENGKULU DI DUGA MELANGGAR PERATURAN UUD.
DUGAAN PELANGGARAN CALON WALIKOTA MELIBATKAN KELURAHAN SAMPAI KETINGKAT (RT/RW)

Intelmedia.co-BENGKULU Rabu (07/03/2018) Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28/02/2018 kemarin salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu “Erna Sari Dewi - Ahmad Zarkasi” mengadakan Acara “kegiatan sosialisasi program dan penandatanganan kontrak politik”, acara tersebut dilaksanakan pada pukul 19.30 wib s/d selesai bertempat di hotel putri gading cempaka Jl. Sukajadi, Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

Bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Nomor Urut 2 “Erna Sri Dewi - Ahmad Zarkasi ”, tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta mengundang seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) se-kota Bengkulu dan warga masyarakat, Bahwa pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, “ Erna Sari Dewi - Ahmad Zarkasi “, terindikasi melakukan pelanggaran pemilu dikarenakan dalam kegiatan dimaksud pasangan calon walikota dan wakil walikota bengkulu “Erna sari dewi – Ahmad Zarkasi” melibatkan unsur “Ketua RT” yang merupakan bagian dari perangkat kelurahan karena ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kelurahan masih – masing kelurahan di kota bengkulu; - Bahwa seluruh ketua Rukun tetangga (RT) di kota Bengkulu juga menerima honor yang berasal dari anggaran pemerintahan daerah kota bengkulu salah satunya dibuktikan berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang pemberian bantuan Biaya Operasional kepada RT dan RW dalam wilayah Kota Bengkulu tahun anggaran 2008.

Bahwa diperoleh bukti berupa undangan dari tim kampanye pasangan Calon “ ESD-ZARKASI” dengan Nomor : 018/PEM/ESD-AZA/II/2018 tertanggal 26 Februari 2016 yang di tandatangani oleh sdr. Dedy Ermansyah, SE selaku ketua tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sdr. Rolin Andriyani selaku sekretaris tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 dan bukti berupa Rekaman Video Kegiatan yang isinya berupa kampanye untuk mengajak untuk memilih pasangan ESD-AZA, Memaparkan Visi Misi yaitu usaha catering bagi ibu ibu, membangun pariwisata kota Bengkulu, memaparkan program Rp. 100.000.000,- (seratus juta) per RT atau Rp. 137 Milyar se-kota Bengkulu.

Bahwa dalam acara tersebut diduga telah melanggar Pasal 68 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi “ Dalam kegiatan kampanye, partai politik atau gabungan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan”; - Bahwa dalam acara tersebut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi “Dalam kegiatan kampanye, partai politik atau gabungan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan"

Bahwa dalam acara tersebut diduga telah melanggar terhadap ketentuan Pasal 189 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi “Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00(juta).

Imtelmedia.co BENGKULU (YPN)

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com