Intelmedia.co Allahuakbar,Allahuakbar,Allahuakbar Takbir berkumandang diseluruh antero dunia pertanda umat islam merayakan hari kemenangan yang...
intelmedia.co perjalanan karir dua pengacara kondang yang kontroversial ini sangatlah mencengangkan bayangkan saja,umur yang masih terbilang...
Bogor - Intelmedia, Kemeriahan HUT Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) semakin heboh saat Charly Van Houten datang. Turut memeriahkan juga...
14 Desember 2017 | Dibaca: 161 Kali
HUKUM JANGAN TEBANG PILIH POLDASU HARUS PROSES GUBSU

Intelmedia.co SUMUT - MEDAN kamis(14/12/2017)Polda Sumut dinilai wajib melakukan proses penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan kepada T Erry Nuradi atas laporan polisi No: LP/1499/XII/2017/SPKT III, tertanggal 7 Desember 2017.

Penegasan itu disampaikan pengamat hukum Sumut, Bambang Santoso ketika dimintai tanggapannya melalui telepon seluler, Rabu (13/12/2017)kemarin. Kata Bambang, bukti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi dasar laporan tersebut merupakan bukti kuat yang tak terbantahkan.

"Dalam kasus ini, putusan Mahamah Agung RI itu sudah bersifat inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Jika putusan MA itu tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur (Erry Nuradi), untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada calon legislatif Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), maka benar sudah kuat dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Jadi tidak ada alasan laporan itu tidak diproses," tegas Bambang. Dalam kasus ini, Bambang Santoso menyarankan agar Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw menjunjung tinggi hukum dengan memerintahkan penyidiknya memproses kasus itu. "Maka dari itu, perlu peran Kapolda Sumut untuk menegaskan agar kasus itu diproses sesuai hukum yang berlaku.

Terserah nanti hasilnya seperti apa, tapi intinya laporan yang masuk itu harus dilidik dan disidik," ujarnya.

Sebelumnya, Polda Sumut melalui Kasubbid Penmas, AKBP MP Nainggolan menyatakan, saat ini penyidik tengah memintai keterangan para saksi. "Mengenai laporan kasus dugaan pelanggaran Pasal 421 KUHP atau 216 KUHP sesuai LP/1499/XII/2017/SPKT III, tertanggal 7 Desember 2017, kini tengah dalam tahap pengumpulan keterangan saksi," Ujar si Nainggolan.

Kasus ini bermula dari ketidakpuasan Henrima Harahap, Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Tapanuli Selatan (Tapsel) yang terpilih menjadi anggota DPRD Tapsel pada Pemilu 2014 lalu. Namun, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tapsel kemudian mengganti Henrima dengan Mahludin Siagian, dengan alasan Henrima pernah menjalani hukuman percobaan.

Atas ketidakpuasan tersebut, Henrima sempat mengajukan gugatan di PTUN Medan, hingga keluarnya putusan MA No.311K/PTUN/2015 membatalkan Surat Keterangan (SK) yang mengangkat Mahludin sekaligus memerintahkan pengangkatan Henrima sebagai anggota DPRD Tapsel pada 4 Mei 2016.

Putusan 311K itu kemudian dieksekusi PTUN Medan. Tetapi hingga tanggal surat pelaporan 5 Desember 2017, SK pengangkatan Henrima tak kunjung keluar. Karena itu Henrima menilai telah terjadi pelanggaran dalam Pasal 421 KUHP atau Pasal 216 KUHP dan dilaporkan secara resmi oleh Kuasa Hukum Henrima Harahap, Muchtar Pakpahan ke Polda Sumut, Kamis (7/12) lalu dengan klaim kerugian material senilai Rp560 juta.

Intelmedia.co SUMUT-MEDAN (SMH)

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com