CIANJUR INTELMEDIA.CO - Dedi Mulyadi Kepala Desa Wargasari, Kec. kadupandak Kab. cianjur selalu aktiv mendukung setiap penyelenggaraan bantuan....
CIANJUR INTELMEDIA.CO - Mamat Kepala Desa padaluyu, Kec cikadu kab cianjur  (mamat mulayadi ) selalu aktiv mendukung setiap penyelenggaraan...
CIANJUR INTELMEDIA.CO -Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Mazelis Dzikir dan Solawat (Mazolat) Kabupaten Cianjur menggelar aksi gaungkan 'Solawat...
08 Januari 2019 | Dibaca: 194 Kali
PEJABAT DAERAH YANG SATU INI LECEHKAN PROFESI WARTAWAN
JS TERANJAM UU PERS DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Intelmedia.co - SULUT selasa,( 08/01/2019 ) Proyeknya saja diduga sudah tak beres tapi masih saja unjuk gigi, nantang aktifis maupun wartawan untuk melaporkannya ke institusi hukum terkait proyek jalan pintu kota-mawali, kecamatan lembeh utara, kota bitung yang babak belur alias hancur dan tidak mendatangkan asas manfaat buat masyarakat setempat dikarenakan, pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut asal jadi tapi juga diduga tidak sesuai kontrak.

Ketidak- beresan mana jelas sangat terlihat bahkan ada didepan mata warga tapi, oknum PPK berinisial JS tak merasa bersalah sedikit pun atas tanggung jawab yang di-embankan oleh Negara dan Pemerintah dipundaknya sebagai seorang pejabat negara yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pembangunan khususnya dilingkungan Dinas PUPR Kota Bitung dalam hal pembangunan infrastruktur jalan malah ber-ulah, nantang aktifis dan jurnalis seraya berujar 'silahkan lapor' Pak .....nda usah SMS2....anda kalau tidak laporkan berarti pengecut....!!! Sumanti sepertinya kebakaran jenggot saat dimintai tanggapannya melalui fasilitas pesan singkat seputar dugaan penyimpangan atas ketidak-beresan pelaksanaan pembangunan jalan pintu kota-mawali yang juga dinilai warga pengerjaannya terkesan asal jadi, tapi disaat yang sama Sumanti mengatakan kepada awak media Intel Online, saya tidak kenal anda...saya sebagai Kepala Bidang Bina Marga sekaligus PPK proyek Bina Marga Dinas PUPR Kota Bitung sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang akan bertanggung jawab dengan semua paket pekerjaan dari sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang....lagi-lagi oknum PPK tersebut masih saja terus unjuk gigi dan membusungkan dada seakan tak gentar sedikit pun terhadap kelalaiannya sehingga mengakibatkan proyek yang menjadi tanggung jawabnya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan tapi juga tak sesuai amanat yang tertuang dalam kontrak bahkan lebih dari itu kabid bina marga itu meminta awak media Intel Online sambil berkata, coba anda baca dan pelajari UU No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi pasal 85, 86 dan 87 terkait hak-hak masyarakat didalam pengawasan proyek pemerintah .... tak puas dengan kalimat tersebut JS makin menjadi-jadi, dia pun berujar, anda jangan mengancam saya dengan maksud memeras.. saya akan simpan SMS anda ini... silahkan anda laporkan tapi hati-hati.. seandainya laporan anda tidak benar....saya juga punya hak melaporkan anda sebagai sebagai fitnah dan pemerasan, benar-benar punya nyali dan seolah-olah tak merasa berdosa dengan kinerjanya yang bobrok tapi juga dengan warga setempat bahkan sepertinya anggaran pembangunan jalan pintu kota-mawali adalah duitnya," ujar Frangky BEE aktifis dan pentolan LSM Kibar.

Terkait kicauan Sumanti melalui pesan singkatnya kepada jurnalis Intel Online BEE mengatakan, niat baik awak medya Intel Online yang mempetanyakan dugaan ketidak-beresan pembangunan jalan pintu kota-mawali ditanggapinya dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan yang dipertanyakan padahal, pertanyaan yang disampaikan kepadanya adalah dalam rangka konfirmasi dan klarifikasi terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana amanat UU Pers Nomor 41 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik agar dalam melakukan pemberitaan benar-benar seimbang (proporsional) tidak sepihak dan tidak men-justifikasi tapi apa lacur, sebaliknya yang bersangkutan menuduh wartawan Intel Online melakukan pengancaman, pemerasan dan fitnah, sementara oknum PPK tersebut tak menyadari bahwa sesungguhnya proyek pembangunan jalan sebagaimana dimaksud telah menyedot perhatian tapi juga telah menjadi sorotan publik setempat bahkan salah satu tokoh masyatakat sempat mempertanyakan kinerja seorang JS alias Sumanti yang dinilainya sangat mengecewakan kami Warga Pintu Kota dan Mawali, sembari berkata, bagaimana mungkin jalan yang barusan selesai dibuat, tanpa menunggu waktu lama jalan sebagaimans dimaksud hancur dan rusak total sementara kini tinggal menyisahkan hamparan sirtu yang sewaktu-waktu memunculkan polusi akibat dari debu yang berterbangan dan pada akhirnya berdampak pada terganggunya kesehatan masyarakat karena terserang ISPA akibat dari pembangunan jalan yang diduga sarat penyimpangan alias tidak sesuai kontrak," tandas-Nya.

Dibagian lain lelaki yang akrab disapa Angky menandaskan, LSM KIBAR akan berjuang bersama dan merapatkan barisan dengan masyarakat Pintu kota-Mawali untuk membawa persoalan ini ke institusi penegak hukum sekalian mengawalnya agar semua yang terkait dan terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sebab sekecil apa pun uang negara yang digunakan untuk membangun sarana dan prasana publik harus digunakan seoptimal mungkin tapi ketika diperjalanannya pengelolahan keauangan negara yang dialokasikan untuk kegatan pembangunan fisik maupun non fisik diduga menyimpang dari aturan yang berlaku maka siapa pun pejabat negara harus berhadapan dengan konsekwensi hukum apalagi masyarakat Indonesia saat ini benar-benar diberi stimulus sebagai alat perangsang kepada setiap warga negara Indonesia untuk melaporkan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Kepres Nomor 54 tahun 2018 bahwa setiap orang dalam Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia yang memperoleh, menemukan data, dokumen valid yang berdasar fakta lapangan dan melaporkannya kepada penegak hukum yang menangani perkara korupsi akan memperoleh imbalan dari negara senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sementara ditempat terpisah Direktur Pengawas Teritorial Wilayah Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) Propinsi Sulut Bertje Rotikan dan Sekertaris Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Investigasi Korupsi (I2K) Alex Sinaulan, keduanya mengatakan tak ada kompromi buat siapa saja yang dengan secara sengaja melecehkan, merendahkan wibawa dan martabat setiap Insan Pers dan siapa pun dia pejabat negara yang diduga menyalah-gunakan kepercayaan negara dalam mengelolah kekayaan dan atau uang negara apabila cukup punya bukti maka harus siap berhadapan dengan hukum," tandas Rotikan maupun Sinaulan.red (Johny lalonsang)

Intelmedia.co Sulut (SMH)

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia99@gmail.com