CIANJUR, INTELMEDIA.CO - Head kios Bess finance Deden Risman (35) usai metting dengan staff dan jajarannya, telah memberikan solusi dan kesempatan...
CIANJUR INTELMEDIA.CO - Brotherhood 1%MC mengadakan acara bakti sosial. [Toleran&Charity] sangat Banyak dihadiri oleh club motor lainnya juga,...
CIANJUR INTELMEDIA.CO - Dedi Mulyadi Kepala Desa Wargasari, Kec. kadupandak Kab. cianjur selalu aktiv mendukung setiap penyelenggaraan bantuan....
01 Juli 2019 | Dibaca: 315 Kali
SUNAT GAJI PEGAWAI DAN PENYELEWENGAN DANA DESA
KEPALA DESA DILAPORKAN OLEH LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI ( LKPK)

 

TANGERANG- Akibat sunat gaji pegawai, seorang kepala desa dilaporkan ke polisi. Dengan didampingi Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK), Ahmad Fahkuroji yang bekerja sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan melaporkan Nur Alam, Kepala Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten ke Polres Kota Tangerang, Banten, Senin (1/7).
 
“Kepala Desa Nur Alam kami laporkan atas dugaan korupsi dana  desa dan penggelapan gaji staf desanya,” kata Lis Sugianto, Ketua LKPK kepada pers.

Ahmad Fahkuroji menjelaskan bahwa aparat Desa Kramat sebelumnya dipaksa menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan menuntut saat gajinya sebesar Rp2 juta/bulan dipotong Rp1,200,000/bulan. 

“Apabila tidak bersedia menandatangani, diancam tidak akan menerima keseluruhan gajinya yang dibayar setiap 5 bulan sekali,” katanya

Ia melaporkan,  enam orang Kaur Desa Kramat akhirnya menandatangani gaji mereka selama 5 bulan sebesar Rp 10 juta akan tetapi hanya menerima gaji sebesar Rp4 juta.

Selain pegawai Kaur Desa Kramat, gaji Ketua RT dan Ketua RW juga disunat. Gaji yang seharusnya diterima Rp400,000/bulan seharusnya diterima Rp2 juta setiap 5 bulan.

“Tapi masing-masing mereka hanya menerima Rp 750.000 setiap lima bulan. Setiap bulan dipotong Rp 250 ribu. Semua buku tabungan, ATM dan nomor PIN kami harus diserahkan ke Kepala Desa. Nanti dibayar tunai,” jelasnya.

*Penyimpangan Dana Desa*

Lis Sugianto juga melaporkan LKPK temukan Anggaran Dana Desa selama 3 tahun  dari 2017  sampai dengan pertengahan tahun 2019  sebesar Rp 2,2 milyar per tahun untuk Desa Kramat, namun hanya dipakai untuk membangun jalan konblok.

“Ini mengindikasikan adanya dugaan data fiktif yang dibuat oleh oknum kepala desa untuk bisa mencairkan dana milyaran rupiah setiap tahun tetapi tidak di gunakan sebagaimana mestinya,” katanya. 
Sebelumnya, pada hari Rabu (24/6) lalu LKPK sudah menghadap Ahmad Hafid, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tangerang melaporkan pemotongan gaji pegawai Desa Kramat tersebut.

“Kami minim soal pengawasan karena keterbatasan tenaga kerja. Seharusnya tidak boleh ada pemotongan gaji dan penyitaan buku tabungan, ATM, dan PIN karena itu sudah menjadi haknya masing-masing staf desa,” kata Ahmad Hafid setelah mendengarkan laporan LKPK.

Ahmad Hafid berjanji akan memanggil dan menertibkan Kepala Desa Kramat yang diduga telah melakukan penyimpangan. Tindak lanjutnya kepala desa akan berkoordinasi dulu dengan Camat Pakuhaji mengajak LKPK untuk bertemu namun ditolak.

“Penolakan sudah kami laporkan ke pak Ahmad Hafid. Kami sampaikan bahwa kami akan bikin laporan polisi atas dugaan penyimpangan di desa kramat Kecamatan Pakuhaji*
Sg&Ir

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia99@gmail.com