Minggu, 10 Desember 2017
...
Intelmedia.co, di era reformasi ini para pemburu berita sangatlah diperlukan dalam melaksanakan tugas peliputan yang dikenal sebagai petugas...
Intelmedia.co SUMUT-medan (26/05/2017) acara Rakernas dan Hut LEMBAGA KPK yang ke 2 di adakan pada tanggal 20-21 mei 2017 yang berlokasi di...
19 September 2017 | Dibaca: 184 Kali
KETUA INVESTIGASI LEMBAGA KPK SUMUT SESELKAN DIREKTUR LBH MEDAN DALAM SOSIALISASI FORDA UKM

Dokumentasi di lokasi Forda UKM di Deliserdang ketua investigasi lembaga kpk sumut dan kabiro Intelmedia.co

Intelmedia.co Deliserdang-SUMUT (19/09/2012)Ketua Investigasi Lembaga Kpk Sumut Jeffrey de Fretes diundang untuk menghadiri rapat dan sosialisasi antar para pelaku UMKM ( Usaha mikro kecil dan menengah ) didesa Tualang Perbauangan Sumatera Utara melalui Ka. Biro Intelmedia Sumut Jono /Akheng, terkait ratusan para pelaku UMKM yang tergabung dalam wadah Forda UKM forum daerah usaha kecil menengah untuk wilayah Sumatera Utara, yang mendapat kecaman dan surat panggilan dari pihak poldasu, yang mana surat panggilan tersebut diteken oleh Kasubdit IV /Tipiter AKBP. R. Simatupang, untuk hadir dikantor Poldasu dengan waktu yang ditentukan untuk klarifikasi bagi para pelaku UMKM. Awalnya para pelaku didatangi oleh oknum kepolisian dengan maksud sweeping menanyakan ijin tentang pemanfaatan air bawah tanah ( ABT) yang mengacu kepada Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 43 tahun 2008 tentang Air dan Tanah, Padahal pemanfaatan ABT oleh pelaku UMKM karena terpaksa disebabkan sumber air dari Perusahaan Air Minum ( PAM) tidak ada, selanjutnya diduga segenap pelaku UMKM tidak memiliki ijin atas pemanfaatan air bawah tanah tersebut lantas polisi yang melakukan sweeping menanyakan berbagai macam ijin lainnya sembari mengancam akan menyegel perusahaan jika tidak mau berdamai, ditambah lagi pengakuan dari beberapa pelaku UMKM yang diperas dengan jumlah uang yang bervariasi hingga puluhan juta rupiah. Sesungguhnya untuk menanyakan dan memeriksa bermacam jenis ijin, baik itu retribusi daerah maupun pembayaran pajak adalah diluar kewenangan Polri jika tanpa Referensi dari Dinas /Instansi terkait, Misalnya BPPT Badan Pelayanan perizinan terpadu dan Sat . Pol PP polisi pamong praja dalam penegakan dan sanksi disipliner bagi pengusaha yang tidak taat pajak atau tidak memiliki ijin maupun retribusi daerah. Namun sayangnya dalam kesempatan bersosialisasi Direktur LBH Medan Surya Adinata SH M.kn sebagai mitra /penerima kuasa dari Forda UKM Sumut secara garis besar Beliau hanya memaparkan bahwa surat panggilan yang ditujukan untuk para pelaku UMKM tak perlu ditanggapi maupun dihadiri, karena bentuk surat panggilan tersebut belum mengarah atau belum berbentuk Pro Justitia dalam arti demi hukum dan perundang - undangan, serta hanya menjelaskan bahwa sweeping yang dilakukan oleh pihak poldasu diluar kewenangan dan hendaknya para pelaku UMKM dibina bukan dibinasakan, Pada Hakekatnya hal hal yang disampaikan oleh Direktur LBH Medan kurang Substansial dalam hukum dan perundang - undangan bagi para pelaku usaha baik dalam skala kecil dan besar, seyogyanyalah Beliau ( Direktur LBH MEDAN) memberikan arahan yang solid dan signifikan selaku mitra atau penerima kuasa, bukan hanya terkesan muluk - muluk misalnya pelaku usaha jika tidak taat akan pajak, dan tidak memiliki ijin maupun retribusi daerah contohnya SIUP Surat ijin usaha perdagangan /Perindustrian ( Home Industri /usaha kecil contohnya pabrik tahu/tempe, pabrik kerupuk dan lain lain ), TDP tanda daftar perusahaan, HO ijin gangguan dan sebagainya, belum lagi disinggung mengenai variasi pajak dan retribusi daerah, dan bilamana para pelaku UMKM tidak mentaatinya maka akan menghadapi sanksi yang serius sebagai pelaku tindak pidana perpajakan ( ketentuan Pidana) Bab VII A pasal 41 A undang undang No 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang2 No 19 tahun 2000, dan undang undang KUP ketentuan umum perpajakan No 6 tahun 1983. Terkait pajak dan retribusi daerah undang undang No 28 tahun 2009, Perda kota Medan No 10 tahun 2002, Peraturan Walikota Medan No 36 tahun 2010, PP No 24 tahun 1998 tentang informasi laporan keuangan tahunan perusahaan (LKTP) yang telah diratifikasi dengan PP No 64 tahun 1999 serta Kepmenperindag No 121 /2002. Selanjutnya terkait dengan Undang2 No 19 tahun 2000 ada poin - poin yang sangat penting untuk diperhatikan dengan menggunakan istilah diantaranya : Wajib Pajak, Jurusita pajak, Utang Pajak, Penyitaan, Objek Sita dan Penyanderaan. Tindak Pidana Pelanggaran pajak juga termaktub pada undang undang No 28 tahun 2007, undang undang No 16 tahun 2009, dan undang undang KUP No 28 tahun 2007. Substansial yang akurat seperti inilah yang seharusnya disampaikan oleh Direktur LBH MEDAN, sesal Jeffrey de Fretes.

Intelmedia.co Deliserdang-SUMUT (SMH)

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com