CIANJUR, INTELMEDIA.CO - Head kios Bess finance Deden Risman (35) usai metting dengan staff dan jajarannya, telah memberikan solusi dan kesempatan...
CIANJUR INTELMEDIA.CO - Brotherhood 1%MC mengadakan acara bakti sosial. [Toleran&Charity] sangat Banyak dihadiri oleh club motor lainnya juga,...
CIANJUR INTELMEDIA.CO - Dedi Mulyadi Kepala Desa Wargasari, Kec. kadupandak Kab. cianjur selalu aktiv mendukung setiap penyelenggaraan bantuan....
05 Agustus 2019 | Dibaca: 273 Kali
KETUA UMUM HIMPUNAN PEDAGANG PUNCAK MENOLAK KERAS PELEBARAN JALAN DAN PEMBUKAAN WILAYAH KOMERSIALPUNCAK DIJALUR UTAMA DAN HUTAN LINDUNG

M FIRDAUS OIWOBO SH

Intelmedia.co 

5/7/2019 Ketua umum himpunan pedagang puncak akan lakukan upaya hukum

Wacana kementrian PUPR dan pemangku kewenangan lainnya pada pemerintahan dalam melaksanakan pelebaran jalan dan pembukaan lahan bisnis komersial baru di tengah hutan lindung ditentang keras oleh ketua umum himpunan pedagang puncak yang bernama M Firdaus Oiwobo,SH 

Pria yang baru terpilih oleh masyarakat puncak menjadi ketua umum himpunan pedagang puncak ini dengan tegas menolak dan akan melakukan upaya hukum jika pemerintah terus menerus merusak hutan dengan programnya yang tidak ramah lungkungan

Menurut firdaus alasan pemerintah dalam hal ini kementrian PUPR dan dinas lainnya melebarkan jalan dan membuka lahan komersil baru di wilayah hutan lindung puncak adalah perbuatan yang sangat melanggar hukum,Walaupun dengan alasan mengurangi kemacetan

Firdaus menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan pemerintah melebarkan jalan karna akan merusak ekosistem wilayah hutan lindung puncak sebagai destinasi wisata bertaraf internasional,terlebih lagi wilayah puncak adalah daerah resapan air dan paru paru indonesia di wilayah jawabarat,jarak batas garis sepadan dari wilayah taman nasional puncak adalah 14 kilo meter 

Maka radius 14 kilo meter dari hutan lindung puncak seharusnya tidak boleh di bangun apapun menurut undang undang

"Pemerintah pun melalui kepres dan pepres serta undang undang agraria telah menegaskan bahwa ada beberapa klasifikasi yang boleh di terapkan di wilayah puncak utama asalkan tidak melanggar pepres,kepres tentang bopunjur dan hutan lindung,undang undang agraria dan banyak lagi peraturan yang melarang masyarakat aktif berkegiatan dikawasan hutan lindung,saat ini saya ketahui ada beberapa projek pembangunan lahan komersil yang sedang di bangun seperti rest area dan lainnya yang menurut saya telah melanggar aturan dan undang undang

Saya akan surati gubernur,bupati,DPR bahkan  pak presiden Ir.H Jokowidodo jika rencana tersebut tetap di laksanakan

Karna kawasan hutan lindung yang berada di puncak merupakan suatu cagar alam yang sudah semestinya di lindungi oleh seluruh masyarakat indonesia

Karna akan berdampak fatal jika hutan lindung ink tidak di jaga dengan ketat

Apalagi saat ini sudah akan di bangun wilayah komersil milik pribadi yang akan melanggar peraturan dan perundang undangan" ujar firdaus

Dalam waktu dekat ini dirinya bersama team advokat himpunan pedagang puncak akan melakukan upaya hukum melawan PUPR dan perusahaan pemenang tender pembangunan rest area kawasan puncak 

"Baru baru ini anggota saya warung nya di gusur dengan alasan yang tidak jelas dan menurut saya perbuatan tersebut sangatlah melanggar hak azasi manusia serta undang undang nomer 6 tahun 1974 tentang ketentuan - ketentuan pokok kesejahteraan sosial,dan tentang pembongkaran 11 warung yang di lakukan pemkab bogor baru baru ini menurut saya melanggar ketentuan perundang undangan

Oleh karna itu saya juga akan melakukan upaya hukum kepada pemkab bogor yang telah mengeluarkan surat perintah  pembongkaran warung kepada satpol Pp dan saya juga akan menggugat surat keputusan pembangunan lahan komersial diwilayah hutan lindung puncak dalam waktu dekat ini

Jika projek itu akan terus di laksanakan,maka saya akan menyurati pak presiden jokowi serta menggandeng komisi pemberantas korupsi dan cyber pungli untuk menyelidiki proses tender projek komersial tersebut"imbuh firdaus lagi

Dirinya meminta agar pemerintah khususnya kabupaten bogor tidak lagi melalukan pembongkaran secara liar terhadap warung pedagang kaki lima di puncak,menurut firdaus bahwa pedagang puncak telah berdagang diwilayah puncak sejak puluhan tahun lalu

"Saya menilai bahwa pemerintah jangan gegabah dalam melaksanakan pembongkaran terhadap warung milik masyarakat puncak,perlu kajian khusus yang mewajibkan mengundang seluruh pedagang puncak untuk membedah program tersebut,jangan terkesan liar dan tak beraturan

Ajak warga warung puncak untuk bicara,lakukan diskusi yabg cerdas,barulah boleh mengeluarkan kebijakan,Agar kebijakannya benar benar pro rakyat

Perlu kalian ingat bahwa tanah negara sekalipun jika sudah di tempati dan di garap oleh rakyat selama puluhan tahun maka wajib menurut undang undang agraria untuk di terbitkan surat hak atas tanah tersebut kepada siapa saja yang telah merawat dan menggarap tanah tersebut"pungkas firdaus(Red# Syh)

 

 

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia99@gmail.com