Intelmedia.co Allahuakbar,Allahuakbar,Allahuakbar Takbir berkumandang diseluruh antero dunia pertanda umat islam merayakan hari kemenangan yang...
intelmedia.co perjalanan karir dua pengacara kondang yang kontroversial ini sangatlah mencengangkan bayangkan saja,umur yang masih terbilang...
Bogor - Intelmedia, Kemeriahan HUT Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) semakin heboh saat Charly Van Houten datang. Turut memeriahkan juga...
08 Mei 2017 | Dibaca: 387 Kali
KETUM LEMBAGA KPK ANGGAP BKD DPRD DAN POLRES KOTA BIMA LAMBAN MENANGANI KASUS DUGAAN PERZINAHAN ANGGOTA DPRD DENGAN POLISI KOTA BIMA"SANGAT MENCORENG ADAT ISTIADAT BIMA YANG TERKENAL ISLAMI

KETUM LEMBAGA KPK(M FIRDAUS OIWOBO SH)

Dugaan Kasus perjinahan yang terjadi di Kota Bima, pada 12/04/2017 yang  melibatkan seorang Oknum Anggota Polisi Brigadir EW  dan anggota DPRD
 (SLV) Kabupaten Bima pada waktu itu istri anggota polisi (Vita) mengaku bahwa memergoki  suaminya sedang berada dalam rumah Slv di kompleks Sonco Tengge, Minggu (9/4/2017). akibat kejadian tersebut Vita berserta Keluarganya melaporkan SLV ke Polres Bima dengan Dugaan Perjinahan

selang beberapa hari kemudian, hasil dari laporan itu Ke Reskrim Polres Bima Kota IPDA AH Wongso langsung mengambil sikap dengan melayangkan surat pangilan terhadap Slv untuk dimintai keterangan atas laporan vita istri dari anggota polres tersebut, All hasil kasus perzinahan yang di laporkan saudari Vita sampai hari ini mangkrak dan terkesan menggantung atau tidak memenuhi dua unsur alat Bukti yang syah atau saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut

Hukum yang terjadi pada saat itu"bahkan upaya Demi Upaya yang di lakukan oleh Polres Kota  Bima seperti hanya  penindadakan Hukum terhadap Brigadir EW,misalnya Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten  (BNNK) Bima, AKBP H Ahmad, SH mengatakan tes urine yang dilakukan di RSUD Bima Senin (11/4/2014) dilakukan terhadap Brigadir Ewn Saat itu didampingi Kasi Propam Polres Bima Kota, Aiptu Saidin, SH dan Wakapolres Bima Kota Kompol I Made Wiranata Ady Sanjaya dan hasilnya positif

Ia juga langsung mengatakan di Indonesia ada sekitar 60 zat kalori obat terlarang,Untuk itu pihaknya belum bisa menyatakan Brigadir Ewn menggunakan Narkoba (Sumber Bima Kini) .
       Semua daya dan upaya telah di lakukan,namun tetap saja tidak membuat dugaan kasus perjinahan yang di laporkan Vita kepada polres Kota Bima itu bisa dapat segera diproses

Bahkan tidak Berubah posisi sedikitpun melainkan mangkrak, menjadi Kertas yang sangat kusut dimeja B A P polisi Yang kemudian di bakar oleh Nilai Pilih Bulu dalam proses penegakan Hukum saat ini,semua ini Di karenakan vita tidak menyaksikan langsung praktek perzinahan itu, tidak (Testimonium De auditum,") ,lantas," apakah setiap orang yang ingin membuktikan adanya suatu perzinahan harus memasang cc tivi dan sejenis alat lain demi ingin mendapatkan bukti ?" ini kan soal delik aduan," yang artinya tidak sama seperti delik umum (biasa)," delik aduankan mengisyaratkan polisi agar giat mencari alat Bukti." Atau Mungkin saja dalam pasal 184  KUHAP tentang alat Bukti syah," bisa secara diam diam, Menghadirkan saksi yang melihat langsung atau alat bukti lainya atas dugaan perzinahan itu"maksudnya tampa harus polisi yang berkerja mencari Buktinya, Tapikan Aneh, persoalanya tujuan di bentuknya Polri Oleh Negara sebagaimana dalam UU 2 tahun 2002 bahwa polisi adalah pengayom dan pelindung masyarakat (lihat pasal 13),Dan kemudian soal penyidikan dan penyelidikan ada di KUHAP

 Semestinya kita harus pahami bahwa pasal 184 KUHAP itu adalah pasal yang Suci dan jauh dari nurani Jahat, jauh dari persoalan intervensi Feodalisme, jauh dari persoalan Pikiran praktis,"karena Uang harus tunduk pada Dewa yang salah, yang kemudian mencoreng Rasa keadilan Orang Banyak

 Yang pada akhirnya semua jenis kasus yang berupa delik aduan, bernasip sama' paradigma negatif tentang penegakkan hukum inilah yang semestinya harus kita Rubah dalam upaya menjaga marwah hukum dimata masyarakat,apa lagi soal pemecahan kasus, tentang batasan-batasan tugas Penyidik polisi, dalam upaya penindakan Hukum

misalnya penyidik dalam kode etik kepolisianya tidak boleh langsung menjustifikasi setiap dugaan kasus yang di laporkan oleh masyarakat

Langsung menolak atau mengatakan kasus tersebut di nilai lemah sebelum ada upaya  penyelidikan dan penyidikan dalam kejadian seperti ini

Mestinya khusus Polda NTB harus bertindak tegas susui undang-undang yang berlaku, jika di hadapkan terkait yang terjadi di Kota Bima seperti atas dugaan kasus perjinahan yang sudah terjadi di Kota Bima maupun kasus-kasus lainya Demi tegakannya Hukum tanpa ada sikap pengecualian Hukum kepada siapapun
      Team intelmedia ingin mengatakan jika Hukum  Positif pidana sudah tidak lagi memiliki gairah dalam urusan penegakan hukum di Kota Bima, maka seiring pesatnya perbuatan Perjinahan Yang telah mencoreng Nilai keagamaan dan nilai predikat kota islami di Kota maupun di Kabupaten Bima, maka team intelmedia punya tawaran bahwa pemerintah Kota Bima harus menghidupkan kembali nilai Hukum adat  islam yang sempat di ajukan oleh kesultanan bima Pra era kolonialisasi di Bima, melalui, "Hak usul saran." Yang sampai hari ini, terdengar masih ada di mesium (Asi Mbojo) berdasarkan dari hal diatas team intelmedia berpikir jika Islam (Hukum adat islam)adalah  merupakan tawaran terakhir untuk mengembalikan Marwah Kota Bima sebagai yang mendapatkan Predikat serambi Mekkah. Dari Raja arab dulu. jika Hukum positif trus di jadikan Landasan Politik praktis maka perlu dan pentingnya Kita mewujudkan Norma Agama islam

Dengan menghidupkan kembali Hukum adat islam sebagai salah satu upaya mengembalikan citra Bima yang notabene mayoritas berpenduduk Muslim

Demi Bima Ramah ,santun dan dapat mewujudkan Nilai nilai Islam  di Bima sebagaimana mestinya 
      Meski Demikian adanya  Pihak legislatif dan Exsekutif yang di harapkan memiliki andil dalam urusan kasus Perjinahan itu mestinya harus bertindak Koorpratif dan cepat dan jangan terkesan lambat

 jangan karena Ada Hubungannya dengan sistem Politkus yang busuk, lalu nilai Hukum dan UU yang berlaku harus terlupakan," apalagi soal Hukum agama

 Ini persoalanya yang paling sensitif di Daerah Bima

Menurut vita Tanggal 12 maret 2017 mulai dilaporankannya kejadian tersebut oleh vita ke polres Bima

Setelah sebelumnya tanggal 9 maret 2017 pasangan jinah tersebut dilabrak oleh vita (istri polisi)di Rumah Anggota DPRD Kota Bima tersebut

Dalam kesempatan yang berbeda,team Intelmedia menyambangi kantor pusat lembaga kpk di tangerang dalam rangka meminta pendapat ketua umum lembaga kpk M Firdaus oiwobo,SH

Pria yang lahir dijakarta 39 tahun lalu ini merasa sangat geram dengan adanya kejadian tersebut,dia menganggap bahwa bima sudah tidak bermartabat lagi karna pejabatnya sebagian sudah tidak punya rasa malu pada rakyatnya

Firdaus juga menganggap kejadian ini harus segera diselesaikam mengingat ini diduga dilakukan oleh oknum pejabat publik seorang wanita yang mencerminkan pola hidup kota bima saat ini

Sangat di sayangkan perjinahan ini dilakukan oleh seorang wanita bima yang sejak dulu wanita bima sangat dikenal sangat menjaga mahkota dan harga dirinya

Firdaus mengemukakan kekecewaannya kepada oknum pejabat tersebut

Firdaus meminta kepada pihak Badan Kehormatan Dewan (BKD)DPRD kota bima agar menindak tegas oknum anggota DPRD tersebut,karna di anggap telah mencoreng lembaga negara yang sangat terhormat

Firdauspun meminta kepada pihak propam polda NTB dan Polres Bima untuk segera mendalami kasus ini karna dari pihak pelaku perselingkuhan ini adalah seorang polisi di kota bima

"Saya sebagai anak yang terlahir dari orang tua dari suku bima merasa malu dengan hal ini,bagaimana bisa mewakili suara rakyat

Sementara untuk menjaga harga dirinya saja oknum dprd dan oknum polisi tersebut tidak mampu,apalagi si anggota DPRD kota bima ini adalah anak kandung dari walikota bima"apakah orangtuanya tidak mengajarkan adat dan tata kerama ketimuran secara agama islam sesuai dengan adat dan tradisi masyarakat bima"pungkas firdaus,rencana team lembaga KPK akan menyurati ketua DPRRI dan KAPOLRI (sbr)

 

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com