Minggu, 10 Desember 2017
...
Intelmedia.co, di era reformasi ini para pemburu berita sangatlah diperlukan dalam melaksanakan tugas peliputan yang dikenal sebagai petugas...
Intelmedia.co SUMUT-medan (26/05/2017) acara Rakernas dan Hut LEMBAGA KPK yang ke 2 di adakan pada tanggal 20-21 mei 2017 yang berlokasi di...
08 Januari 2018 | Dibaca: 136 Kali
KETUM LEMBAGA KPK DUKUNG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN POLRI DALAM MENERTIBKAN LSM YANG MENGATASNAMAKAN KPK DAN BERLOGO KPK

KETUA UMUM LEMBAGA KPK M FIRDAUS OIWOBO SH

Intelmedia.co, akhir akhir ini banyak sekali berita tentang maraknya oknum organisasi yang menipu birokrasi dengan mengatasnamakan kpk

Seakan akan ingin megelabui korbannya lsm yang mengatasnamakan komisi pemberantasan korupsi atau kpk ini sering sekali menakut nakuti calon korbannya khsusunya dari kalangan pejabat

Modus operandinya Dengan membuat penampilan seakan akan mereka di tugaskan oleh kpk pusat dan bermodalkan baju yang sudah di tulis kpk serta logo logo dan pin yang menyerupai kpk akhirnya mereka beroprasi 

Masuk ke instansi instansi dengan membawa surat tugas seakan mereka benar benar petugas komisi pemberantas korupsi

Menakut nakuti calon korbannya dengan mengajukan dugaan kasus korupsi yang seakan telah di lakukan oleh si korbannya yang ujung ujungnya setelah si korban merasa ketakutan lalu mereka menawarkan damai dengan uang atau dengan kata lain 86

Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menawarkan diri untuk menyelesaikan kasus yang sedang menimpa si pejabat untuk di dampingi sebagai kuasa hukum oleh mereka agar di selesaikan dengan aparat hukum terkait bahkan sampai ke komisi pemberantasan korupsi

Tidak sedikit juga pejabat yang sudah merasa ketakutan memberikan sejumlah uang dengan nilai yang terkadang fantastis besarnya,bahkan banyak juga pejabat yang sudah cerdas yang melaporkan hal tersebut ke aparat penegak hukum seperti kepolisian untuk diproses

Kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat akibat banyaknya oknum kpk palsu ini akhirnya mengundang respon dari komisi pemberantasan korupsi dan lembaga komunitas pengawas korupsi 

Beberapa waktu lalu salah satu pejabat komisi pemberantasan meminta kepada masyarakat agar melaporkan kepada pihak berwajib jika ada oknum lsm atau ormas yang menggunakan logo atau atribut kpk yang melakukan tindakan melanggar hukum 

Bagaikan gayung bersambut ,pernyataan salah satu  komisioner komisi pemberantas korupsi inipun di sambut baik oleh ketua umum lembaga komunitas pengawas korupsi  M Firdaus Oiwobo SH atau yang biasa di singkat lembaga kpk 

Firdauspun merasa geram dengan adanya lsm atau ormas yang mengatasnamakan kpk tersebut

Firdauspun meminta kepada aparat kepolisian agar menertipkan dan bila perlu mengamankan lsm atau ormas apapun yang menggunakan logo atau kartu anggota yang menyerupai kpk

Karna menurutnya di dalam undang undang dan peraturan pemerintah sudah di jelaskan baik diundang undang nomer 17 tahun 2013 tentang organisasi serta perpu nomer 2 tahun 2017 yang saat ini sudah menjadi undang undang bahwa tidak boleh ada organisasi masa atau lembaga swadaya masyarakat yang boleh menyamai instansi pemerintah dan organisasi yang sudah ada sebelumnya

Dan didalam undang undang tersebutpun sudah di jelaskan bahwa organisasi tidak boleh menjalankan tugasnya melampau petugas atau aparat pemerintah kecuali yang sudah mempunyai ijin resmi melalui akta pendiri serta sk kemenkumham,kemenkeh ham dan kemendagri

Menurut firdaus saat ini banyak sekali lsm atau ormas yang menjalankan tugasnya tidak sesuai apa yang di wenangkan oleh kementrian melalui sk kementriannya

Contoh saja ada ormas atau lsm yang mengawasi korupsi padahal sk atau ijinnya dari kementrian hanya di perintahkan untuk membina pengangguran

Atau ada yang keluar sk atau ijinnya dari kementrian hanya diperintahkan untuk membina perguruan silat tapi mereka melampaui kinerja pemerintah seperti mengintimidasi pejabat yang di duga korupsi padahal itu adalah tugas dari lsm atau ormas anti korupsi dan banyak lagi

Menurut firdaus perlu adanya pembinaan secara maksimal kepada pengurus ormas dan lsm serta pegawai pemerintah agar paham tugas pokok dan fungsinya masing masing

Karna banyak organisasi yang berseliweran bertindak tidak sesuai dengan ijinnya

"Kalau saya menyambut gembira dengan adanya penangkapan dan penertiban anggota organisasi yang beratribut bertuliskan kpk,karna sudah cukup meresyahkan

Mending kalau kerjanya benar benar mempersempit ruang gerak koruptor,ini kan malah kebanyakan sebaliknya

Malah bikin gaduh di pemerintahan republik indonesia dan banyak sekali melanggar undang undang dan aturan"ungkap firdaus ketika team intelmedia menyambangi studio rekaman dan lable music miliknya dibilangan alam sutra tangerang selatan

Namun firdaus berpesan kepada aparat agar tidak salah menertipkan,karna ada juga lsm atau ormas yang punya ijin lengkap menggunakan nama bertuliskan singkatan kpk seperti lembaga komunitas pengawas korupsi atau yang biasa di singkat lembaga kpk yang dipimpinnya saat ini

" saya harap juga kepada aparatur pemerintah dalam hal ini kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi berhati hati dalam mengambil tindakan penertiban organisasi yang bernama kan kpk karna lembaga saya sudah tercatat dan mempunyai ijin menggunakan lembaga kpk sesuai apa yang di tuangkan dalam akta nomer 8 tentang hak penggunaan seragam dan nama yang bertuliskan kpk

Dan sesuai dengan undang undang tidak boleh ada dua organisasi apalagi lebih yang boleh menggunakan nama kpk 

Karna jika ada maka itu sudah melanggar undang undang"pungkas firdaus yang juga sebagai ketua dewan pendiri lembaga kpk sejak tahun 2013 tersebut

Firdauspun berjanji jika ada oknum aparat yanh menghalangi kinerja anggotanya dalam mengawasi kebijakan publik serta mengawasi dana apbn san apbd maka firdaus ga akan segan segan akan mengambil tindakan hukum terhadap oknum aparat tersebut (syh#)

 

 

 

 

 

 

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com