Intelmedia.co Allahuakbar,Allahuakbar,Allahuakbar Takbir berkumandang diseluruh antero dunia pertanda umat islam merayakan hari kemenangan yang...
intelmedia.co perjalanan karir dua pengacara kondang yang kontroversial ini sangatlah mencengangkan bayangkan saja,umur yang masih terbilang...
Bogor - Intelmedia, Kemeriahan HUT Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) semakin heboh saat Charly Van Houten datang. Turut memeriahkan juga...
23 Agustus 2018 | Dibaca: 109 Kali
Lembaga KPK ; "Sarat Kongkalikong Komite Dengan Kepsek"
Komite Sekolah Tutup Mata & Telinga Ditanya Pungli SMPN 1 Kedungwaringin

Foto Dokumen INTELMEDIA.CO

INTELMEDIA.CO KABUPATEN BEKASI - Pungutan Liar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kedungwaringin yang beralamat di kampung Kedung Gede Rt 015/ 05 Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, Disoal Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi dan menjadi perhatian serius, pasalnya, dengan berbagai macam pungutan yang dilakukan pihak sekolah jelas melanggar aturan yang sudah di tetapkan pemerintah secara hukum.

Dikatakan Ketua Lembaga KPK Kabupaten Bekasi Anwar Soleh kepada INTELMEDIA.CO kamis (23/08/18.) Aturan Hukum Larangan Pungutan Dana di Sekolah Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA sederajat. Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (Penjara).

Dalam melakukan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pihak sekolah telah didukung dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah (sekolah negeri) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan: Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut diatas dijelaskan larangan dilakukannya pungutan jenis apapun di sekolah negeri saat lulus atau pun penerimaan siswa baru (PSB) mulai dari tingkat SD, SMP dan SLTA.

Saat di Konfirmasi melalui WhatsApp, Ketua Komite Sekolah SMPN 1 Kedungwaringin, Hadi mengatakan, Coba saya konfirmasi ke pihak sekolah terlebih dahulu....saya sendiri baru dengar infonya, dan beliau menabahkan, Info dari siapa...??? Kalo ga jelas siapa yang kasih info....saya gak mau tanggapin hoax, minggu (19/08/18) kepada Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi dengan nada singkat.

Menangapi hal tersebut, Ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah Kongkalikong perihal Pungutan di SMPN 1 Kedungwaringin, kita secepatnya layangkan surat kepada Tim Saber Pungli dan Kemdikbud agar segera disikapi dan ditindak para oknum yang diduga kuat memanfaatkan situasi dan kondisi kepada wali murid SMPN 1 Kedungwaringin, terang Anwar. (Red)

 

INTELMEDIA.CO BIRO KABUPATEN BEKASI

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com