Intelmedia.co Allahuakbar,Allahuakbar,Allahuakbar Takbir berkumandang diseluruh antero dunia pertanda umat islam merayakan hari kemenangan yang...
intelmedia.co perjalanan karir dua pengacara kondang yang kontroversial ini sangatlah mencengangkan bayangkan saja,umur yang masih terbilang...
Bogor - Intelmedia, Kemeriahan HUT Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) semakin heboh saat Charly Van Houten datang. Turut memeriahkan juga...
16 Februari 2018 | Dibaca: 192 Kali
IWO Bekasi Kecam pengusaha Cluster
Lecehkan Profesi Wartawan, IWO Bekasi Kecam Pengusaha Cluster

gambar ikustrasi INTELMEDIA.CO

INTELMEDIA.CO KABUPATEN BEKASI - lagi lagi terjadi pelecehahan terhadap Profesi Wartawan, kejadian tersebut mendapat tanggapan serius Ketua IWO Bekasi. Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Bekasi, Iwan Nendi mengecam pernyataan oknum yang mengaku orang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melecehkan profesi jurnalis, ketika dimintai keterangan terkait perizinan usaha property miliknya yang berlokasi di Jalan Dalang, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Dikatakan Iwan, wanita yang mengaku orang BPK sekaligus owner property di Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi bernama Diana Siregar (DS) ini bahkan menantang jika tidak senang dengan sikapnya untuk dibawa kerana hukum. “Lapor polisi pak, aku tunggu,” tantang Diana Siregar melalui pesan Whatsappnya, Kamis (15/2/2018). 

Menurut Iwan, sikap arogansi yang ditunjukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sangatlah tidak pantas dan terpuji terlebih lagi DS duduk dilembaga BPK yang semestinya tahu aturan dan memiliki tatakrama, bukan malah melecehkan profesi orang lain. “Jurnalis juga diatur dalam UU Pokok Pers No.40 Tahun 1999. Begitu juga dengan ASN juga diikat dengan aturannya,” tegas Iwan. Iwan menjelaskan, jika mau bicara aturan, pada Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta.

Dalam aturan itu, larangan atau pembatasan untuk berbisnis ada di Pasal 2 seperti kepemilikan usaha, ayat (1). Pasal tersebut menyatakan, bahwa PNS dilarang untuk memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta atau melakukan kegiatan dagang, baik secara resmi maupun sambilan. Sampai saat ini sambung Iwan, belum ada peraturan yang lebih baru yang mengatur hal tersebut, sehingga meskipun sudah "lawas”, peraturan itu tetap berlaku. Khusus untuk kepemilikan saham, ada pengecualian, yakni diperbolehkan sepanjang jumlah dan sifat kepemilikan itu tidak dapat langsung maupun tidak langsung menentukan jalannya perusahaan, sebagaimana disebut dalam ayat (2) Pasal yang sama.

“Dari sini jelas, bahwa menurut PP No.6 Tahun 1974 PNS memang dilarang untuk berbisnis atau membuka usaha,” kata Iwan sambil mengingatkan, itu kalo kita mau bicara aturan. Jadi jangan terlalu arogansi semua ada taktakrama dan aturan. Kelonggaran hanya diberikan dalam kepemilikan saham minoritas,” tambahnya. Dalam persoalan ini lanjut Iwan, pihaknya akan mencari tahu pastinya apakah DS memang ASN BPK karena sampai saat ini hanya tahu dari pengakuannya orang BPK. “Mungkin minggu depan kita akan lakukan konfirmasi. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan bawa persoalan pelecehan atau penghinaan terhadap profesi jurnalis secara umum ini kerana hukum sesuai dengan tantangan DS,” katanya. Iwan mengaku heran, kenapa jurnalis lakukan konfirmasi malah dijawab dengan tuduhan mau minta duit.

“Kalau mau minta duit, bilang terus terang” inikan penghinaan. Selain itu, DS juga menuding pewarta RJ tidak ada kerjaan menyoroti proyek Cluster miliknya yang disinyalir belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) resmi dari Pemerintah setempat. Sementara, pembangunan Cluster tengah berjalan. “Apa salahnya wartawan konfirmasi kepada narasumber toh memang sudah tugas dan fungsi dia selaku jurnalis yang peduli atauran dan lingkungan,” pungkas Iwan. (Red)

**Biro Kabupaten Bekasi

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com