Minggu, 10 Desember 2017
...
Intelmedia.co, di era reformasi ini para pemburu berita sangatlah diperlukan dalam melaksanakan tugas peliputan yang dikenal sebagai petugas...
Intelmedia.co SUMUT-medan (26/05/2017) acara Rakernas dan Hut LEMBAGA KPK yang ke 2 di adakan pada tanggal 20-21 mei 2017 yang berlokasi di...
25 Agustus 2016 | Dibaca: 865 Kali
Lsm kpk NTB dukung aparat tertibkan organisasi bodong

DIRWASTER LSM KPK NTB

 

Menanggapi pernyataan pimpinan KPK Laode yang disampaikan di Jakarta pada jum’at (27/7)

Dirwaster LSM KPK NTB memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap tindakan yang

dilakukan oleh KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI terhadap para oknum yang mengatasnamakan KPK, baik secara kelembagaan

maupun secara individual, terlebih lagi terhadap LSM yang menggunakan nama KPK yang tidak memiliki landasan Hukum secara tertulis yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian.khususnya KEMENKEH HAM,KEMENDAGRI maupun KEMENKUMHAM.

Penggunaan nama KPK bukan suatu hal yang main-main, apa lagi pengunaan nama tersebut untuk kepentingan yang tidak benar seperti melakukan pemerasan atau untuk menakut-nakuti para pejabat. karena merutnya KPK itu merupakan lembaga Negara yang memilik tugas mulya untuk memberantas Korupsi dinegri ini, jadi kalau ada oknum yang mengatas namakan  KPK ,Maka menurut Direktur pengawas teritorial provinsi NTB(H junaedi),itu sangat mencederai marwah perjuangan dalam upaya pemerintah untuk memberantas korupsi,dan  sama saja dengan mencoba untuk mencemarkan nama baik dari KPK itu sendiri.

Sementara itu ditempat yg terpisah Dirawaster LSM KPK NTB ketika ditemuai di Kantornya pada hari Kamis, (24/8) oleh team Intelmedia.co menberikan pernytaan bahwa, ia berharap kepada pihak aparat penegak Hukum terutama Polri untuk menertibkan oknum masyarakat atau lembaga yang menggunakan nama KPK sebagai alat untuk melakukan KKN atau pemerasan, terlebih lagi apabila mereka belum memiliki ijin resmi sesuai apa yang tertera pada Undang undang nomer 17 tahun 2013 tentang tata cara berorganisasi di negara kesatuan republik Indonesia

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Dirwaster LSM KPK PROVINSI NTB tersebut diatas bukan tanpa dasar atau alasan yang jelas, pernyataan itu ia keluarkan mengingat akhir-akhir ini marak sekali oknum masyarakat atau organisasi yang mengatas namakan KPK, dan berdasarkan dari hasil temuan team investigasi LSM KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI(KPK)

Disisi lain LSM KPK bukan lembaga yang tumbuh begitu saja dan tidak memiliki kajian yang mendalam UNTUK pembentukan organisasinya. Baik secara sosial, politik, terlebih lagi secara hukum. Hadirnya LSM KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI (KPK)ditengah kehidupan masyarakat merupakan suatu panggilan nurani yang menginginkan Negara ini terbebas dari bahaya laten korupsi, mengingat bahwa Korupsi sudah tergolong kejahatan yang sangat luar biasa, dan sudah sepatutnyalah diberantas oleh seluruh ornamen masyarakat yang ada di negara republik Indonesia. 

Lsm KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI(KPK) SAAT ini sudah mengantongi Legalitas dari Kementerian Hukum Dan Ham nomor AHU-

0069623.AH.01.07.TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM LSM KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI,Pungkas H junaedi Yang saat ini menjabat sebagai DIRWASTER LSM KPK PROVINSI NTB,dan pada dasarnya Lsm kpk mendukung penuh kebijakan KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI dalam menertibkan Organisasi yang mengatasnamakan KPK(JND#).

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com