Intelmedia.co Allahuakbar,Allahuakbar,Allahuakbar Takbir berkumandang diseluruh antero dunia pertanda umat islam merayakan hari kemenangan yang...
intelmedia.co perjalanan karir dua pengacara kondang yang kontroversial ini sangatlah mencengangkan bayangkan saja,umur yang masih terbilang...
Bogor - Intelmedia, Kemeriahan HUT Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) semakin heboh saat Charly Van Houten datang. Turut memeriahkan juga...
13 Juli 2018 | Dibaca: 239 Kali
“Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Minta Kepolisian Ambil Sikap Tegas”
Maraknya Kasus Preman Berkedok Debt Collector Membuat Masyarakat Resah

Foto Ilustrasi INTELMEDIA.CO

INTELMEDIA.CO, KABUPATEN BEKASI – preman yang berkedok Debt Collector atau yang biasa disebut Mata Elang membuat resah pengguna kendaraan, khususnya roda dua, selintas nama mata elang tentunya akan terbesit dibenak “gerobolan atau kelompok yang mengambil kendaraan secara paksa di jalan” ulah penarikan paksa yang dilakukan Debt Collector semakin menjadi-jadi, tentunya pihak penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Metro Bekasi harus cepat ambil sikap dan tindakan tegas.

Salah satu korban penarikan paksa yang dilakukan oleh tiga orang tidak dikenal, Bahri menerangkan kepada INTELMEDIA.CO, Rabu (11/07/18) sekitar jam 7 pagi saya membawa motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi  B 4202 FHM dari rumah menuju kawasan MM2100, persisnya di jalan Suka Danau untuk mengirim barang, agar cepat sampai tujuan, saya mengambil jalan pintas menuju kali malang, sesampai di jembatan menuju kawasan MM2100 tepat didepan rumah Pengusaha limbah saya dihadang tiga orang dengan ciri-ciri  tinggi, rambut panjang kulit nya agak hitam dan yang dua menggunakan helem langsung merampas kunci motor, dia mengaku dari Debt Collector, saya coba menjelaskan bahwa motor yang saya bawa bukan milik saya melainkan motor bengkel, tapi dia tetap memaksa dan tidak mau tau motor harus dibawa terangnya. saya coba meminta tolong tetapi tidak ada warga yang lewat karena suasana dijalan itu cukup sepi, sehingga motor tersebut raib, papar Bahri. 

Nunung Nurhayati selaku pemilik kendaraan yang di rampas menjelaskan, “saya langsung bergegas menuju Polsek Cikarang Barat untuk melaporkan kejadian perampasan yang dialami anak buah saya,” tetapi pihak Polsek Cikarang Barat Tidak Bisa langsung menindak lanjuti melainkan harus melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi, seperti foto copy BPKB berlegalisir, surat keterangan dari lising, salinan pajak dari samsat dan perjanjian kontrak dari Bank yang bersangkutan, terang Nunung dengan nada kecewa.

Anwar uban Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kabupaten Bekasi, meminta kepada pihak Kepolisian dalam hal ini penegak Hukum dan Pelindung serta pengayom masyarakat harus bertindak tegas, “ kalo perlu tembak ditempat “ karena tindakan seperti itu sangat tidak manusiawi, merampas dengan cara paksa. “Untuk Apa Pakai Jasa Debt Collector Jika Ada Undang-undang Pidusia”

Penyewaan pihak ketiga atau jasa Debt Collector yang dilakukan oleh pihak finace atau perusahaan, Menurutnya, menggunakan jasa Debt Collector tidak perlu jika sudah ada undang-undang pidusia yang mengaturnya. "Terkadang mereka ini nakal. Mereka mengambil dulu barangnya dan ditahan sendiri tidak dikembalikan langsung ke finace. Lalu mereka mengambil keuntungan dari situ," kata Anwar Uban.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan motor tersebut. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan motor oleh pihak leasing tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum. Sejak 2012, Kementerian Keuangan telah menerbitkankan peraturan yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012)

Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP.  Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak Bapak sebagai konsumen (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)"Jika ada undang-undang pidusia ya dijalankan, bukan malah menyewa preman" jelasnya. RED-INTELMEDIA.CO



BIRO KABUPATEN BEKASI

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com