Intelmedia.co Allahuakbar,Allahuakbar,Allahuakbar Takbir berkumandang diseluruh antero dunia pertanda umat islam merayakan hari kemenangan yang...
intelmedia.co perjalanan karir dua pengacara kondang yang kontroversial ini sangatlah mencengangkan bayangkan saja,umur yang masih terbilang...
Bogor - Intelmedia, Kemeriahan HUT Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) semakin heboh saat Charly Van Houten datang. Turut memeriahkan juga...
08 Oktober 2018 | Dibaca: 231 Kali
LEMBAGA KPK: “Politik Harus Memberikan Pendidikan Kepada masyarakat”
Panwaslu Kemana !!! Baliho Caleg PDI Perjuangan Terpasang Dipagar Tembok Desa Pantai Bahagia Muara Gembong

Foto Alat Peraga Kampanye yang Terpasang di Pagar Tembok Desa Pantai Bahagia

INTELMEDIA.CO, KABUPATEN BEKASI – Terpasangnya Baliho ucapan “Selamat & Sukses atas Dilantiknya” Bpk. Maman Suryaman sebagai Kepala Desa Pantai Bahagia Periode 2018 – 2024 di soal Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kabupaten Bekasi. Anwar Soleh menilai, tidak pantas kantor pemerintahan desa di jadikan ruang publik politik praktis, pasalnya, “masih banyak ruang dan tempat pemasangan alat peraga kampanye” kenapa harus di depan halaman Kantor Desa Pantai Bahagia.

Anwar Soleh bersama tim Investigasi, Minggu [7/10/2018] saat menyambangi Kantor Desa Pantai Bahagia, melihat adanya baliho ucapan selamat atas dilantiknya Kepala Desa Maman Suryaman, berdasarkan aturan dan peraturan dalam Kepemiluan secara umum, Alat Peraga Kampanye [APK], bendera partai, Stiker dan yang lainnya yang berbau politik, dilarang dipasang pada tempat tempat tertentu, seperti dihalaman Kantor Pemerintahan, Sarana Pendidikan dan Tempat Ibadah.

Lemahnya Pengawasan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilu [PANWASLU] yang dinilai kurang terhadap pengawasan, kemana Panwaslu !! begitu juga kami berharap kepada semua para calon wakil rakyat, “Politik Harus Memberikan Pendidikan kepada Masyarakat” Calon Anggota Legislatif [CALEG] harusnya menjadi panutan dan memberikan contoh yang baik dan memberikan pendidikan politik yang sehat.

Anwar Soleh mengingatkan, Partai Politik [PARPOL]  peserta pemilu 2019 tidak melakukan aktivitas kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Pasalnya, siapapun yang terbukti melakukan kampanye di luar jadwal, bisa dikenai sanksi pidana. "Kampanye di luar jadwal bisa dikenakan sanksi pidana,"

Anwar menambahkan, sanksi pidana ini secara tegas diatur dalam Pasal 492 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. "Jadi, unsurnya setiap orang, berarti bukan hanya peserta pemilu, tetapi siapa saja yang melakukan kampanye di luar jadwal, akan dipidana," tegasnya.

Sementara Salah satu Komisioner Panwaslu Kecamatan Muara Gembong, Ahyar Syah saat dikonfirmasi intelmedia.co, minggu [7/10/2018] mengatakan, segera kita tindak lanjuti, saya konfirmasi dulu ke Panwasdes, Pantai Bahagia, sudah kita kaji dan dikomunuikasikan, kita tegur terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye [APK] dan kita turunkan. Terangnya. [Red]

INTELMEDIA.CO, BIRO KABUPATEN BEKASI

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com