Intelmedia.co

Presiden perintahkan, menteri dan jajaran pemerintahan mencabut konsesi yang telah diberikan kepada berbagai perusahaan kalau dalam pelaksanaan ada konflik lahan.

Presiden menegaskan, konsesi dari pemerintah ke perusahaan, harus mempertimbangkan keberlangsungan dan kepentingan masyarakat yang mendiami lahan itu sejak lama.
Jangan sampai, perusahaan mudah mendapatkan izin, sedang warga yang tinggal di dalam atau sekitar kesulitan.

Konsorsium Pembaruan Agraria mengapresiasi perintah Presiden Jokowi dan berharap hasil ratas tak menguap begitu saja. Berdasarkan catatan KPA, presiden beberapa kali memimpin ratas dengan membahas hal serupa tetapi lamban dalam implementasi.

pada kesempatan lain team intelmedia.co mewawancarai pengacara cowboy yang sedang sibuk mendampingi kliennya sidang di pengadilan negri cibinong

Pengacara cowboy yang bernama asli M Firdaus Oiwobo SH ini menyatakan sikap tegas akan tetap membantu kliennya dalam menggugat pemkab bogor karna dianggap telah melakukan hal yang semena mena tanpa memikirkan hak rakyat 

Firdaus akan terus melakukan upaya hukum untuk mengembalikan hak rakyat puncak bogor karna diduga telah disemenakan oleh pemkab bogor

"Saya sudah melayangkan tiga gugatan sekaligus,dan semoga saya ada yang didengarkan dan diperhatikan oleh hakim diantaranya,sehingga dapat mengembalikan kembali hak hak rakyat yang diduga di rampas oleh pemkab bogor

Saya sedih melihat masyarakat puncak naringgul pada saat pertama kali di bongkar ,mereka beserta anak kecil atau balitanya tidur di kebun teh seadanya,padahal kita ketahui bahwa puncak itu udaranya sangat dingin sekali"ujar firdaus

Firdaus menyayangkan adanya pembongkaran paksa yang di lalukan oleh pemkab bogor,padahal warga naringgul puncak sudah puluhan tahun mendiami lahan tersebut,bahkan sudah ada yang menaikan status tanahnya menjadi sertifikat

"Saya akan tetap memperjuangkan hak warga naringgul puncak bogor,agar pemkab bogor tidak semena mena lagi kepada warganya yang ada di puncak bogor " pungkas firdaus (Red#Syh)