Intelmedia.co Allahuakbar,Allahuakbar,Allahuakbar Takbir berkumandang diseluruh antero dunia pertanda umat islam merayakan hari kemenangan yang...
intelmedia.co perjalanan karir dua pengacara kondang yang kontroversial ini sangatlah mencengangkan bayangkan saja,umur yang masih terbilang...
Bogor - Intelmedia, Kemeriahan HUT Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) semakin heboh saat Charly Van Houten datang. Turut memeriahkan juga...
06 September 2017 | Dibaca: 439 Kali
"Desa Segarajaya Kecamatan Taruma Jaya Menjadi Sorotan Publik"
REFLEKSI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU PREMATUR

Foto dokumen INTELMEDIA.CO/ Aksi Warga Terhadap Birokrasi Expectancy Violations Theory

INTELMEDIA.CO, KABUPATEN BEKASI - Proses pemilihan kepala desa antar waktu  desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi  akhir-akhir ini menuai kontroversi. Ada beberapa hal yang menarik kita cermati untuk kemudian diambil refleksi dari fenomena tersebut. Yakni, pertama, pembentukan panitia. Pembentukan panitia oleh BPD Segarajaya adalah premature, diduga terhitung sejak tanggal meninggalnya Kepala Desa Segarajaya. Kedua, Etika Komunikasi Birokrasi, BPD Segarajaya kurang komunikatif terhadap birokrasi Pemerintahan terkait. Dan ketiga, bahaya laten "persekongkolan." 

Izhar Ma'sum Rosadi kepada awak INTELMEDIA.CO, Rabu (6/9) sempat berkonsultasi dengan Camat Tarumajaya Bekasi dan DPMPD Kabupaten Bekasi yang pada intinya sepemahaman bahwa musyawarah desa harus menunggu dilantiknya Penjabat kepala desa Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Bekasi, yang akan menghantarkan musyawarah desa. Karena ini akan terkait dengan masalah anggaran.

Mengkonfirmasi adanya proses pemilihan kepala desa antar waktu di Segarajaya, Camat Tarumajaya cukup kaget, karena belum ada informasi atau tembusan surat ke kantornya. Secara serta merta pula, Camat Tarumajaya menelpon ketua BPD Segarajaya untuk menurunkan spanduk penjaringan kepala desa antar waktu. Spanduk diturunkan, namun BPD Segarajaya tetap melanjutkan penjaringan tersebut. BPD Segarajaya sangat percaya diri, show must go on! Pemilihan kepala desa antar waktu tetap berjalan, meski warga segarajaya terheran-heran melihat “kebebalan” yang dipertontonkan.

BPD Segarajaya melakukan sebagian tahapan mekanisme musyawarah desa, yakni pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu, yang kemudian panitia mengumumkan penjaringan calon kepala desa antar waktu (dari 22 Agustus 2017 hingga 28 Agustus 2017) sebelum adanya SK Pemberhentian Kepala Desa. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana dalam Paragraf 2 Pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui Musyawarah Desa, Pasal 45 Huruf (a) Angka (1) bahwa sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan. Pemberhentian kepala desa dilakukan secara formil melalui surat keputusan (SK) Pemberhentian yang tertanggal 18 Agustus 2017. Jika dihitung maju 15 hari kemudian, setidak-tidaknya, pembentukan panitia paling lambat jatuh pada tanggal 1 September 2017.

Etika Komunikasi Birokrasi, Ada dua konteks mengapa kita perlu berbicara soal etika terkait dengan proses komunikasi yang berlangsung oleh BPD Segarajaya terkait Pemilihan Kepala desa antar waktu. Pertama, BPD Segarajaya membangun komunikasi di domain Legislatif (DPRD Kab Bekasi) ketimbang domain Eksekutif (Camat Tarumajaya atau Bupati Bekasi).

Selazimnya BPD Segarajaya melaporkan ke Bupati atas meningggalnya kepala desa Segarajaya, yang akan menjadi dasar Bupati untuk menerbitkan SK Pemberhentian. Setelah SK Pemberhentian tersebut  turun, selazimnya, atas dasar SK Pemberhentian itulah BPD Segarajaya bersurat ke Bupati untuk memohon petunjuk dan arahan. Dan kedua, ketika perwakilan masyarakat diterima oleh BPD Segarajaya pada saat terjadinya aksi damai 4 September 2017 lalu, seyogianya, sebagai yang mewakili hak-hak sipil warga, BPD Segarajaya pun mematut diri untuk memerankan tugas dan fungsinya secara cerdas, elegan, beretika dan saling menghormati. Bukan malah menyerang individu. Tidak penting membangun wibawa yang berlebih dalam menghadapi perwakilan warga, yang terpenting adalah membangun komunikasi yang bermutu, solutif, dan kondusif.

Bahaya Laten "Persekongkolan" SAAT Orde Baru berkuasa, mendengar istilah bahaya laten senantiasa diasosiasikan dengan komunisme. Hingga setiap saat diperingatkan selalu waspada atas ideologi ini. Bahaya laten sesungguhnya dipahami sebagai bahaya tak tampak di permukaan, tetapi terus bergerak aktif menemukan momentum aktual menjadi kenyataan. Modus bahaya laten biasa menghidupkan jejaring aktif dan menunggu lengahnya masyarakat, saat mewujud dalam realitas ada, teramat sangat melumpuhkan. Mengamati pergerakan “persekongkoladigunakan berasal dari dana talangan, dengan beralasan bahwa itu sudah diamini ketika rapat di komisi 1 DPRD Bekasi yang juga dihadiri oleh dinas terkait. Dan pergerakan pengusung pemilihan kepala desa antar waktu itu, menghasilkan surat rekomendasi DPRD Kab Bekasi kepada Bupati.

Yang salah satu rekomendasinya adalah segera angkat PJ untuk menetapkan perdes PAW bersama BPD Segarajaya dan menyelenggarakan Musdes PAW Kepala Desa.  Bisa saja pembahasan pemilihan kepala desa antar waktu di rumah rakyat, di deltamas, melaju dengan mulus dan menjadi kesepakatan seluruh fraksi di DPRD. Namun, satu hal, Izhar Ma'sum Rosadi meyakini bahwa surat rekomendasi DPRD Bekasi ini akan memunculkan paradoks kehormatan, karena disinyalir tidak melalui hasil rapat pimpinan (rapim).  Sangat wajar jika hal itu akan memunculkan valensi harapan (violation valence). Dalam Expectancy Violations Theory (teori pelanggaran harapan) dari Judee Burgoon, pelanggaran harapan berakar pada bagaimana pesan-pesan ditampilkan.

Misal, bagaimana saat norma-norma komunikasi politik sebelumnya dilanggar para politisi Deltamas. Dalam valensi pelanggaran para komunikator berusaha menginterpretasi makna dari sebuah pelanggaran dan memutuskan apakah mereka menyukai atau tidak. Adanya Opini publik yang keras menolak dilanjutkannya pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD Segarajaya, itu tentu lahir dari interpretasi kritis warga. Skeptisme publik memang kerap tercermin dalam spiral keheningan, tapi di lain waktu bisa hadir dalam tsunami penentangan. Sebagai politisi, anggota Dewan tentu paham akan hal itu.

Karena itu, sebelum kehormatan oknum dewan ataupun para pengusung pemilihan kepala desa antar waktu yang premature dan menggunakan dana talangan itu porak-poranda karena tsunami opini publik, maka “persekongkolan (?)” itu harus dihentikan, jangan diteruskan. Persis seperti ucapan Don Corleone ke Johnny Fontane tentang Woltz dalam Film The Godfather “I'm gonna make him an offer he can't refuse”! Terang salah satu Pemerhati Sosial dan Lingkungan yang telah tinggal dan menetap Lebih dari  10 tahun di desa Segarajaya.

Red*** Anwar Uban

 

 

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia@gmail.com