CIANJUR INTELMEDIA.CO -Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Mazelis Dzikir dan Solawat (Mazolat) Kabupaten Cianjur menggelar aksi gaungkan 'Solawat...
CIANJUR INTELMEDIA.CO -  Telah di buka maranggi dan ayam bakar GUNTUR. Enak dan lejat juga halal, yang beralamat di Jln Siliwangi Cianjur - Gg,...
Intelmedia.co Allahuakbar,Allahuakbar,Allahuakbar Takbir berkumandang diseluruh antero dunia pertanda umat islam merayakan hari kemenangan yang...
14 Januari 2019 | Dibaca: 116 Kali
SKANDAL PEMBANGUNAN JALAN MIANGAS BAKAL " MENELAN KORBAN "

Intelmedia.co - SULUT (senin,14/01/2019) Pembangunan jalan lingkar Miangas, Kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara yang dibangun awal tahun 2017 merupakan salah-satu program Nawa Citanya Presiden Joko Widodo yaitu, membangun dari pinggiran, pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan juga menjadi komitmen pemerintah dalam rangka percepatan (acceleration) dan pemerataan pembangunan diseluruh pelosok negeri ini. Pulau Miangas selain posisinya terletak paling utara dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, Miangas juga merupakan Beranda dan juga Garda terdepan bangsa ini.  Percepatan dan pemerataan pembangunan yang dilakukan di Miangas saat ini dan kedepan selain bermaksud mendorong pertumbuhan ekonomi baru dikawasan tersebut yang nantinya akan berimbas pada peningkatan kesejehteraan warga perbatasan dan pulau-pulau terluar akan tetapi lebih dari itu upaya pemerintah tersebut memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan keamanan negara dalam mencermati percaturan global antar negara-negara Adi Kuasa yang makin menunjukan eksistensinya melalui kemampuan armada dan peralatan tempurnya yang sewaktu-waktu melakukan campur-tangan atas kedaulatan negara lain dan dalam perspektif serta dimensi geo strategic dan geopolitik maka, pemerintah pusat tak mau tinggal diam dalam menjaga wilayah kedaulatan negara ini dari ancaman aneksasi dan intervensi negara lain.  Tapi, niat luhur dan upaya pemerintah dalam membangun bangsa ini menuju pada kehidupan masyarakat sejahtera, maju dan berkeadilan masih belum dipahami sepenuhnya, jauh panggang dari api, oleh mereka yang diberi kewenangan untuk membangun bangsa ini dari aspek pembangunan fisik cenderung, masih memanfaatkan kesempatan untuk menaguk keuntungan pribadi melalui kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana halnya dengan persoalan pembangunan jalan lingkar Pulau Miangas diduga, sarat penyimpangan dan korupsi sehingga berpotensi merugikan keuangan negara puluhan milyar.Mengapa ?  Selain karena mental koruptor dari sementara pejabat negara, yang diserahi amanat, tugas dan tanggung jawab oleh negara dan pemerintah guna penyelenggaraan kegiatan pembangunan tapi juga cenderung memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri melalui kegiatan yang sedang ditanganinya dan tak mengherankan, kalau beberapa pejabat penting baik, yang pernah dan sudah tidak menjabat maupun yang sementara menjabat di Balai Pembangunan Jalan Nasional Wilayah XV, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I baik yang disebut mantan Kabalai, Kasatker, PPK Kementerian PUPR diduga, memiliki rekening gendut, rumah mewah yang berdiri diatas lahannya sendiri dan, rumah mewah dikawasan perumahan elit tapi selain itu diduga mengoleksi sejumlah unit kendaraan mewah jenis Pajero Sport, Fortuner dari tipe paling terbaru, Rubicon, sedan merek Camry serta jenis lain dari tipe yang berbeda.  Dugaan memiliki kekayaan dalam jumlah angka fantastis oleh sejumlah pejabat dikedua instansi tersebut dinilai telah melampaui jauh dari batas penghasilan resmi seorang ASN dengan pendapatan pas-pasan tapi terkadang hampir tak mencukupi kebutuhan sehari-hari, diamini Alex Sinaulan yang pernah menjabat posisi penting di Pemprov. Sulut, kalau bukan berasal dari uang 'Haram' selain, dari penghasilan semisal, memiliki usaha, tentu layak ditelesik lebih jauh namun, sampai kini dugaan tersebut belum juga terendus lembaga anti rasuah, sementara KPK dan PPATK juga menurut Sinaulan, wajib hukumnya untuk menelusuri asal-muasal dan atau dari mana saja sumber kekayaan yang dimiliki oleh sejumlah pejabat sebagaimana disebutkan tadi," ujar Sinaulan Lebih lanjut lelaki yang dikenal baik hati semasa berkiprah didunia birokrat yang kini hidup dalam kesederhanaan mengatakan, jika sebelumnya medya Intel Online pernah menurunkan berita berjudul, Jalan Lingkar Miangas Mangkrak dengan sub judulnya yang berbunyi, KPK Diminta Segera Bertindak, mengisyarakatkan kepada semua pihak baik Kementerian PUPR dan segenap jajarannya maupun pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan jalan lingkar Pulau Miangas, Sekertaris Indonesia Investigasi Korupsi I2K Provinsi Sulawesi Utara itu mengingatkan kepada semua pihak yang menangani pembangunan sarana-prasarana, infrastruktur jalan termasuk fasilitas publik lainnya di Pulau Miangas bukan hanya menjadi sorotan bangsa ini tetapi juga dunia internasional terkait gelontoran dana bantuan yang ditujukan untuk pembangunan faslitaspublik wilayah perdesaan, daerah terpencil, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar oleh karena itu siapa saja tak boleh main-main dengan program pembangunan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo apalagi kalau ditemukan adanya dugaan atau sinyalemen penyimpangan maka lembaga anti rasuah tak boleh tinggal diam menanti laporan masyarakat tapi harus lebih pro aktif dalam menyikapi setiap informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi pada sejumlah item kegiatan pembangunan baik di BPJN Wilayah XV Sulut-Go maupun di BWSS I yang sejak dibentuknya kedua institusi ini hampir tidak pernah sepi dari persoalan.  Persoalan mana satu-demi-satu mulai terungkap ke publik semisal, pekerjaan yang tak tuntas sampai dengan perpanjangan waktu dan akhirnya mubasir tapi juga tak mendatangkan azas manfaat buat warga, disebabkan mutu dan kualitas pekerjaan dibawah standart karena menggunakan material yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, realisasi kegiatan diduga tidak sesuai volume pekerjaan menjadi persoalan tersendiri buat lembaga penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangkap dan memenjerahkan semua pihak yang diduga terlibat skandal korupsi pembangunan jalan lingkar Pulau Miangas," desak Sinaulan. Proyek jalan lingkar Pulau Miangas yang dibangun dengan konstruksi beton bertulang, dikerjakan kontraktor  yang bernaung dibawsh bendera PT Mawatindo Road Construction (MRC) pada awal tahun 2017 masih menyisahkan sejumlah persoalan yang kini terus mengemuka dikalangan masyarakat Pulau Miangas tapi juga telah menjadi perbincangan hangat dikalangan aktifis, jurnalis dan masyarakat Sulawesi Utara yang menyesalkan atas tersendat-sendatnya kegiatan pembangunan jalan lingkar dimaksud yang pada akhirnya mangkrak, terbengkalai tapi juga urung dinikmati warga. Hingga berita ini tayang KPK belum juga bertindak," tandas Bertje Rotikan, aktifis LKPK padahal, menurut salah satu warga Miangas yang juga pentolan Laskar Porodisa melalui pernyataannya kepada Medya Intel Online menyebutkan, persoalan mangkraknya pembangunan jalan lingkar Miangas sambil diduga sarat penyimpangan tapi juga ada hal lain yang memunculkan sejumlah pertanyaan mengapa perusahaan yang Direktur Utama-nya telah ditetapkan tersangka oleh KPK pada 11 Agustus 2017 berinisial HOS bersama dengan oknum Kadis PUPR Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau terkait proyek peningkatan jalan Batu Panjang Kabupaten Bengkalis dengan dugaan kerugian negara Rp. 80 Milyar masih juga diberi kesempatan oleh Kementerian PUPR sebagai perusahaan pemenang tender proyek pembangunan jalan lingkar pulau Miangas padahal, jelas-jelas perusahaan tersebut dinilai wanprestasi/ingkar janji terhadap kegiatan pembangunan jalan batu panjang. Semestinya perusahaan dimaksud dimasukan dalam catatan daftar hitam (black list) sekaligus tidak diberi kesempatan untuk mengerjakan proyek dilingkungan pemerintahan dalam jangka waktu tertentu, ada apa dengan Kementerian PUPR, benarkah, dugaan sementara pihak yang menuding ada kongkalikong antara rekanan dengan pihak Kementerian PUPR atau, ini hanyalah permainan panitia lelang semata ? Sementara persoalan lain yang perlu dicermati pihak komisi anti rasuah menyangkut tata-laksana, prosedure pekerjaan diduga, tidak dilakukan dengan semestinya menyangkut, metode pembersihan (Stop Stoiel) sementara disejumlah titik lahan pembangunan jalan lingkar terdiri dari pasir, batu karang, rawa dan berlumpur, sehingga memerlukan penanganan khusus yaitu, melalui penggunaan bahan geo tekstil yang berfungsi mengendalikan sistim sirkulasi terhadap kountur tanah yang tidak padat nenjadi tahan benturan dan penyusutan. Dari semua yang disebutkan diatas selain diduga tidak sesuai kontrak tapi juga diduga menyimpang dari prosedur pekerjaan. Hal lain yang terkait dengan pekerjaan pembangunan jalan lingkar yaitu, mengenai sistim pembesian yang juga diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan kontrak, ketebalan cor diduga juga tidak sesuai kontrak termasuk penggunaan material lokal sejenis batu karang dan pasir putih makin membuat masyarakat setempat gerah dan meradang melihat pekerjaan pembangunan jalan lingkar asal jadi alias tidak beres," ucap Bambungan. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pekerjaan pembangunan jalan lingkar pulau miangas yang dibandrol pada angka Rp. 40 Milyar lebih dengan volume pekerjaan sepanjang 4000 meter, capaian volume pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan waktu, realisasi pekerjaan hanya mencapai angka 3000 meter itu pun yang 1000 meter, merupakan jalan inspeksi pembangunan dan pemiliharaan pengaman pantai Miangas milik dan atau aset Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dimanipulasi sedemikian rupa yang, diduga dilakukan oknum PPK berinisial DT alias dantje bekerja sama dengan pihak pelaksana seolah'olah, jalan inspeksi tersebut merupakan bagian dari pembangunan jalan lingkar Miangas sehingga, pada item tersebut diduga negara dirugikan kurang lebih Rp. 10 Milyar jika dihitung dari volume pekerjaan per seribu meter menyedot anggaran lRp. 10 milyar lebih, belum ternasuk dugaan kerugian negara pada item pekerjaan lain seperti pembersihan, pemadatan, pembesian, pengecoran, penggunaan material lokal termasuk dugaan tidak menggunakan bahan-bahan peresapan dan perkuatan seperti geotextiel menjadikan proyek pembangunan jalan lingkar pulau miangas diduga jauh dibawah mutu standart yang sudah ditentukan tapi juga mangkrak. Terkait hal itu, Sekertaris Indonesia Investigasi Korupsi I2K Alex Sinaulan dan Direktur Pengawas Teritorial Wilayah Propinsi Sulawasi Utara Bertje Rotikan angkat bicara menyikapi persoalan yang tengah melilit institusi yang menangani pembangunan jalan dan jembatan nasional wilayah XV Sulut-Go khususnya oknum PPK 16 Dantje Tulalo, diduga merupakan sosok paling bertanggung jawab terhadap dugaan kerugian negara atas kegagalannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diembankan negara kepadanya termasuk oknum Kasatker Wilayah 03 berinisial RS dan pihak pelaksana. Karena itu, kami meminta dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi RI segera bertindak untuk menangkap dan memenjarakan semua pihak yang terlibat skandal korupsi pembangunan jalan lingkar Pulau Miangas," tandas keduanya. (Johny lalonsang)

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia99@gmail.com