INTELMEDIA.CO, Kabupaten Bekasi - Lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur di Kabupaten Bekasi tepatnya disejumlah bantaran sungai yang dialih fungsikan jadi permukiman warga hingga tempat usaha.

Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi KPK Kabupaten Bekasi sangat menyangkan atas kinerja dan pengawasan terhadap lahan milik Perum Jasa Tirta II yang dinilai penuh dengan Pungli yang terstruktur dan masif, hasil Investigasi Tim Khusus Lembaga KPK, Bahwa Lemahnya Pengawasan dan terkesan adanya pembiaran yang berbau dengan Korupsi.

Kami meminta kepada pejabat yang memangku kepentingan agar sigap dan tegas terhadap para oknum tersebut, bukan lagi rahasia umum, yang mana lahan tesebut menjadi ajang bisnis, mulai dari pembuatan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) sampai peralihan lahan milik Perum Jasa Tirta II di sulap menjadi Surat Legal yang berstatus  Girik bahkan Sertifikat.

Untuk biaya membuat surat garapan lahan kelola Perum Jasa Tirta SPPLS dengan harga minimal  1,5 juta, hingga belasan juta, Gilaaa, Masyarakat yang tinggal dan hidup dibawah garis kemiskinan masih ajah kena oleh oknum para pegawai yang terang terangan dan tidak lagi pakai tedeng aling aling.

Seperti di sungai kali ulu yang berada di desa Karang Raharja dan Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utara, sungai/ saluran irigasi Tanah Merah diantara Desa Karangsari Kecamatan Cikarang Timur yang berbatasan dengan Desa Karang Sambung Kecamatan Kedungwaringin yang sudah padat dengan hunian bangunan atau rumah tempat tinggal penduduk, bahkan ironisnya tidak sedikit yang dijadikan tempat usaha kontrakan bahkan banguan bertingkat.

Dalam waktu dekat ini telah di anggarkan oleh pemerintah pusat tentang masalah masalah yang tibul dari dampak itu semua, dan menjadi “identifikasi masalah dilapangan” dengan banyaknya bangunan yang berdiri di atas bantaran sungai.

Bahkan data yang kami miliki terdapat 13 Desa lokasi rawan banjir di Cilemahabang yaitu, : Desa Karang Setia, Karang Anyar, Karang satu, Karang Rahayu, Karangsari, Waluya, Karangasih, Simpangan, Mekarmukti, Pasirsari, Sukaresmi, Cibatu dan Tanjungsari.

Ini menjadi kajian serius Lembaga KPK yang mana Dearah respan air semankin sempit, sehingga terjadi peningkatan aliran permukaan dan erosi, sehingga air meluap dan memicu terjadinya bencana banjir, khususnya pada derah aliran hilir kali bekasi lama.

Pemanfaatan sungai sebagi salah satu suatu sumber daya alam pada prinsipnya harus memenuhi perinsip tindakan terhadap sumber daya alam (SDA).

Kapasitas akumulasi /tampung besar yang akan mengubah hidrograf, memperbanyak efek retardasi debit (retention basin) yang menimbulkan efek distribusi hujan.

Penggunaan tata guna lahan juga telah terjadi, baik didaerah hulu maupun hilir disepanjang yang melewati DAS kali Cilemahbsng beserta anak sungainya dan kali bekasi lama.

RED/ Anwar Uban