Intelmedia.co

Hiruk pikuk liarnya gerakan satpol pp kabupaten bogor di puncak membuat masyarakat geram,pasalnya kegiatan pembongkaran yang dilaksanakan oleh pemkab bogor terkesan membabi buta,bagaimana tidak kehadiran satpol pp kabupaten bogor saat ini membuat masyarakat semakin trauma

Kejadian ini diperparah lagi dengan kurang manusiawinya proses pembongkaran sehingga membuat trauma bagi masyarakat puncak khususnya anak anak kecil di bawah umur

Rasa trauma itu berimbas sangat luas kepada kehidupan masyarakat puncak yang sudah mendiami dan berdagang lokasi tersebut selama puluhan tahun

Sehingga menimbulkan rasa antipati terhadap satpol pp pemkab bogor

Kejadian pembongkaran yang tidak di sertai sosialisasi dan penyediaan trauma centre bagi anak anak sangat di sesali oleh warga

Warga puncak menilai pembongkaran tersebut seakan akan tidak mengindahkan  hak azasi manusia

Pemkab bogor dianggap arogan dalam melaksanakan pembongkaran tanpa mengindahkan undang undang dan alas hukum yang dimiliki masyarakat atas tanah dan rumah serta warung mereka

Pembongkaran inipun ternyata akan menimpa juga salah satu mantan pejabat kehutanan,pejabat kehutanan yang pernah menjabat sebagai kepala dinas kehutanan ini mengelus dada,bagaimana tidak warung bambu yang baru di bangunnya sudah di peringati akan di bongkar oleh pemkab bogot melalui surat yang di layangkan oleh kasatpol pp kecamatan cisarua

Tak ayal surat itu membuat hatinya mengelus dada,padahal dirinya mengaku selama berdinas sudah mencoba mengabdi dengan baik kepada negara Republik Indonesia

"Saya membuat warung ini karna ingin mengisi masa pensiun saya ditanah milik kehutanan ini,masa iya saya mau digusur di tanah yang saya rawat selama bertahun tahun selama dinas di kementrian kehutanan

Sayapun bingung,alasan pemkab bogor mau membongkar warung saya ini apa,padahal kan saya tahu persis perkembangan kehutanan di kabupaten bogor ini,karna sejak sekolah dasar saya sudah di cisarua ini,sampai kini saya pensiun dari dinas kehutanan kembali mengisi hari tua saya disini dengan mencari rezeki yang halal

Warung inipun saya dirikan hanya dari bambu,lantas apa sih masalah yang seriusnya

Kalau memang alasannya longsor dan bahu jalan,saya hanya tersenyum

Karna saya tahu persis tentang tataruang kehutanan yang ada di pemkab bogor ini 

Saya akan mengecam aksi premanisme yang akan di lakukan oleh satpol pp kecamatan cisarua

Saya sudah masuk dalam organisasi pedagang puncak yang telah berbadan hukum

Dan kami bukan pedagang liar,semua surat dari kementrian dan daerah kami sudah punya,yang artinya siapa yang arogan di puncak ini akan kelihatan"ujar jalaludin sarjana pertanian yang baru baru ini pensiun dari kementrian kehutanan

Team intelmedia juga menyempatkan diri untuk mewawancarai pedagang puncak lainnya yang bernama adang

Menurut adang tindakan pembongkaran yang di lakukan pemkab bogor terlalu arogan dan tidak mengindahkan alas hukum yang mereka miliki

"Saya ini ada di puncak ini sudah puluhan tahun dan saya tahu persis apa yang  terjadi di puncak

Perjalanan puncak bagaimana dan seperti apa saya tahu persis,makanya di puncak ini mai berapa kali di bongkar juga masyarakat tetep aja bangun lagi warungnya

Karna kami disini sumber mata pencariannya adalah berjualan di warung kakilima puncak sejak nenek moyang saya di sini

Jadi saya berpesan agar pemkab bogor jangan terlalu arogan dalam melakukan pembongkaran"jelas adang

Diwaktu yang berlainan team intelemdia juga sempat mewawancarai kuasa hukum warga puncak yang juga menjabat sebagai ketua umum pedagang puncak bogor cianjur,dialah M Firdaus Oiwobo SH alias pengacara cowboy

Sang pengacara merasa kecewa karna tindakan satpol pp kabupaten bogor di anggap arogan,menurut firdaus kegiatan pembongkaran rumah dna warga warga puncak bisa di kategorikan patut diduga melanggar undang undang nomer 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat umum dan undang undang nomer 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia dan juga undang undang agraria nomer 5 tahun 1960 

Firdaus mengatakan bahwa pembongkaran pembongkaran yang terjadi di wikayah puncak bogor terlalu mengedepankan kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan kementrian PUPR

"Saya sudah layangkan surat keberatan kepada satpol pp pemkab bogor,bahkan saya sudah melayangkan gugatan perdata dipengadilan negri bogor cibinong

Saya menggugat satpol pp karna ingin mempertanyakan alasan mereka membongkar secara jelas ,agar tidak sepotong sepotong infonya ketengah masyarakat

Karna selama ini saya mendegarlangsung bahwa pemkab bogor serta jajarannya sering mengatakan bahwa pembongkaran tersebut adalah instruksi dari kementrian PUPR

Makanya dalam gugatan saya juga saya minta agar pemkab bogor menunjukan surat permohonan pembongkaran rumah warga dan warung dari kementrian PUPR

Jangan sampai kementrian PUPR dijadikan kambing hitam oleh oknum pejabat pemkab bogor

Karna yang kami dengar pembongkaran tersebit syarat dengan aroma kepentingan pribadi pejabat trantin kab.bogor

Kami menduga bahwa pemkab bogor bekerjasama dengan perusahaan yang akan menanamkan modalnya dipuncak untuk membangun lokasi wisata dipuncak kab bogor

Saya akan buktikan di persidangan siapa yang konyol dalam hal ini"ujar firdaus

Dirinya akan tetap menempuh jalur hukum sehingga masalah pembongkaran ini tidak lagi terkesan liar dan ngawur

"Dipuncak ini kalau mau mengacu kepada undang undang ,maka jangankan banguna permanen,batako saja sebenarnya tidak boleh

Karna di puncak ini adalah paru paru indonesia yang perlu dilindungi

Disitu ada pepres dan kepres serta undang undang yang harus dihargai dan dijalankan

Sayapun sudah berbicara dengan pejabat satpol pp kecamatan cisarua,ketika saya tanyakan atas perintah siapa surat pembongkaran itu,beliau ngga bisa jawab karena gugup

Dan pejabat satpol pp ini selalu bicara bahwa atas dasar surat dari kementrian PUPR

Namun ketika saya tanya mana suratnya,ka satpol pp kecamatan cisarua tidak bisa menunjukan dan melempar lagi tanggung jawab kepada satpol pp kabupaten bogor

Lantas kalau surat nya saja sudah ga jelas maka dasarnya mereka membongkar ini apa

Kalau ini diamkan terus menerus, maka saya khawatir ini akan menjadi penyakit hati di seluruh pejabat trantib atau satpol pp kabupaten bogor

Tapi kami akan tetap berkordinasi dengan pemkab bogor dalam mencari solusi terbaik untuk masyarakat puncak yang tinggal dan berdagang di puncak selama bertahun tahun,semoga pemkab bogor membuka hati kepada masyarakat puncak khususnya para pedagang puncak"pungkas firdaus mengakhiri(Red#Syh)