DPP AJUDAN DESAK KAPOLRI BERKANTOR SEMENTARA DI SUMUT, PIMPIN LANGSUNG OPERASI TANGKAP BANDAR JUDI, BANDAR NARKOBA DAN OKNUM APARAT YANG DIDUGA MEMBEKINGI PARA BANDAR.

INTELMEDIA.CO SUMUT-Medan, 11 November 2026 — Dewan Pimpinan Pusat AJUDAN (Anti Judi Anti Narkoba) menyampaikan desakan tegas kepada Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., agar berkantor sementara di Provinsi Sumatera Utara. Permintaan ini disampaikan agar pimpinan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melihat langsung kondisi di lapangan, memimpin operasi penindakan secara langsung terhadap bandar judi, bandar narkoba, sekaligus oknum aparat yang diduga memberikan perlindungan kepada pelaku di wilayah Medan, Binjai, Langkat,Tanah Karo, Deli Serdang, hingga Tanjung Balai.Seperti wilayah Binjai-Langkat & Tanah Karo yang masih maraknya tempat Judi dan Barak Narkoba diduga milik ASR,ASK,AJ,SE,AT dan AR beberapa inisial ini kuat dugaan pemilik Tempat Judi dan Mesin Judi yang diduga di Lindungi Oknum Aparat setempat.

Ketua Harian DPP AJUDAN, Shandy Hutapea, S.H., menegaskan bahwa desakan yang disampaikan organisasinya bukan merupakan tuntutan tanpa dasar. Selama ini tim AJUDAN (Anti Judi Anti Narkoba)telah melakukan rangkaian investigasi mandiri di lapangan sesuai dengan tupoksi Organisasi Yang berbadan hukum dan telah yang di keluarkan oleh KEMENKUMHAM, memantau pergerakan lokasi‑lokasi yang diduga menjadi tempat praktik judi, barak narkoba, serta pergerakan para bandar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Dari hasil pantauan dan investigasi tersebut, tim AJUDAN menemukan indikasi kuat diduga adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang diduga membekingi tempat judi, barak narkoba, serta para bandar. Oknum‑oknum tersebut diduga juga menerima upeti dari para bandar sebagai imbalan perlindungan, sehingga praktik ilegal tersebut dapat terus beroperasi secara leluasa di tengah masyarakat.

“Kami meminta Polri bertindak tegas, bertindak merata, dan tidak melakukan penindakan yang tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik pelaku utama, bandar, maupun oknum aparat yang memberikan perlindungan, harus diproses secara hukum. Semua ini kami lakukan demi menyelamatkan generasi muda dan mewujudkan Indonesia yang bersih dari judi dan narkoba. Kita sudah melihat banyak rumah tangga hancur, banyak anak muda terjerat, dan jika kita tidak bergerak dari sekarang, judi dan narkoba akan semakin menjajah bangsa ini,” ujar Shandy Hutapea, S.H.

Kondisi di Sumatera Utara dinilai sangat mengkhawatirkan, mengingat data dari sejumlah lembaga pemerintah pusat menunjukkan angka peredaran narkoba dan judi di provinsi ini berada pada tingkat yang tinggi. Data BNN, BPS, BRIN, serta data dari Pusiknas Bareskrim Polri mencatat beban permasalahan narkoba di Sumatera Utara menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Sementara itu, data PPATK juga mencatat aliran dana yang terkait dengan praktik judi online di wilayah Sumut mencapai angka yang sangat besar, menunjukkan betapa masifnya aliran uang ilegal yang beredar di tengah masyarakat.

Dampak dari maraknya judi dan narkoba tidak hanya dirasakan pada aspek hukum, tetapi juga telah menghancurkan tatanan rumah tangga. Data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mencatat adanya peningkatan kasus perceraian yang dipicu oleh judi dan narkoba, di mana banyak pasangan keluarga hancur karena salah satu pihak terjerat kecanduan judi online maupun narkoba.

Banyak ibu rumah tangga, anak, dan keluarga menjadi korban langsung dari praktik ilegal ini. Dampak lain yang tidak kalah menyakitkan bagi masyarakat adalah penyalahgunaan data identitas warga untuk aktivitas judi online. Banyak warga yang data identitasnya digunakan oleh pasangan sendiri dan keluarga sendiri serta pihak lain untuk mendaftar akun judi online, sehingga data mereka terindikasi dan diblokir dari program bantuan sosial pemerintah. Akibatnya, warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan tidak dapat menerima haknya, meskipun mereka sama sekali bukan pelaku judi. Hal ini semakin memperparah beban sosial masyarakat di tengah kesulitan ekonomi.

AJUDAN menyatakan bahwa desakan ini bukan ditujukan untuk menuduh seluruh jajaran Polri, melainkan bentuk dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang bersih, transparan, dan akuntabel. Organisasi ini juga membuka ruang seluas‑luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, laporan, dan bukti terkait lokasi judi, barak narkoba, serta dugaan keterlibatan oknum yang memberikan perlindungan.

AJUDAN berharap kehadiran pimpinan tertinggi Polri di Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi momentum pembersihan nyata, sehingga bandar judi, bandar narkoba, dan oknum aparat yang diduga membekingi dapat ditindak secara hukum tanpa pandang bulu. Tujuan akhirnya adalah melindungi keluarga, menyelamatkan generasi muda, dan mencegah Indonesia terjajah oleh judi dan narkoba.  

Catatan Redaksi:

1. Pernyataan mengenai indikasi keterlibatan oknum aparat dan dugaan penerimaan upeti merupakan hasil investigasi versi narasumber dan masih bersifat dugaan. Pemberitaan ini tetap menjunjung asas praduga tak bersalah sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Setiap pihak yang disebut belum dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

​2. Data angka peredaran narkoba, aliran dana judi, lonjakan perceraian, serta dampak penyalahgunaan data bansos merujuk pada rilis lembaga pemerintah, namun tetap perlu diverifikasi silang oleh jurnalis dengan instansi terkait sebelum dijadikan fakta final pemberitaan. ​

3. Pihak‑pihak yang disebut dalam rilis ini diberikan hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan perundang‑undangan pers. ​

4. Rilis berita ini disusun untuk mendorong penegakan hukum, tidak bertujuan melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, atau prasangka terhadap lembaga maupun individu.

Intelmedia.co Sumut (SMH)