GPKM MENDUKUNG PENUH KEBIJAKAN DPP PARTAI PERSATUAN PERSATUAN PEMBANGUNAN DALAM MELAKSANAKAN PENYEGARAN STRUKTUR DPW BALI DAN LAINNYA
Intelmedia.co
beberapa waktu lalu beredar surat pemberhentian antar waktu Dewan Pimpinan Wilayah Bali dengan nomer DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tertanggal 8 Juli 2024,namun pemberhentian antar waktu ini di sanggah oleh pihak DPW Bali dengan melayangkan surat keberatan kepada dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan, pihak Dpw Bali yang di berhentikan dari tugasnya merasa tidak terima dengan pembehentian tersebut karena di anggap sepihak dan sewenang wenang oleh Plt Ketua Umum H Mardiono dan sekjen Arwani tomafi.
pihak Dpw Bali yang di berhentikan pun berencana akan melakukan upaya Hukum terhadap surat pemberhentian tersebut.
Sementara di tempat lain ormas Gerakan Penjaga ketua umum Mardiono atau GPKM yang di pimpin oleh Dr(C)Muhamad Firdaus Oiwobo SH MH CFLS CLA ALC CMK mendukung langkah dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan tersebut dengan menyebut bahwa langkah yang di ambil oleh ketua umum dan sekjen adalah benar dan sudah sesuai dengan prosesdur, menurut Firdaus bahwa keputusan dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangjunan sudah sangat profesional dari hasil pertimbangan yang matang, Firdaus pun menyatakan kepada awak media pada hari Senin 15/7/2024 di kediamannya bumi Serpong damai Tangerang selatan bahwa dirinya dan ormas GPKM akan tetap mengawal seluruh kebijakan ketua umum H Mardiono Hingga muktamar sukses di laksanakan pada tahun 2025 mendatang, menurutnya bahwa anggota partai persatuan pembangunan diseluruh Indonesia sudah bukan saatnya lagi untuk mempermasalahkan jabatan PLT ketua umum untuk saat ini,Karna secara yuridis H mardiono dengan sendiri nya sudah sah melakukan tindakan portofolio apapun yang berkaitan dengan administrasi keanggotaan, mengingat H Mardiono telah banyak melewati masa atau dekade pemilu tahun 2024 ini.
," untuk apa lagi mempermasalahkan Jabatan PLt nya ketua umum kita H Mardiono, kan muktamar akan di selenggarakan sebentar lagi, kita tinggal menunggu saja keputusan itu berjalan, toh semua akan diberi kebebasan oleh organisasi untuk mengajukan calon ketua umum sesuai ad art organisasi parpol ini.
kita ngga perlu debat kusir lagi masalah itu , dan terkait perihal pemberhentian pengurus DPW Bali menurut saya itu sudah hal yang lumrah karena kewenangan penuh ada di pengurus pusat partai persatuan pembangunan, bahkan ketua umum dan sekjen serta pengurus lainnya sudah menyetujui pelaksanaan pemberhentian antar waktu tersebut.
menurut kami surat keberatan yang di ajukan oleh pihak DPW Bali yang di PAW juga itu sudah hal yang biasa dalam berorganisasi dan tidak akan berpengaruh apapun di dalam hukum, karena menurut undang undang organisasi dan undang undang lainnya yang mengatur tentang hal serupa tersebut bahwa didalam organisasi kebijakan tertinggi ada di tangan pimpinan pusat, jadi mau di bawa ke pengadilan manapun akan sia sia, makanya didalam organisasi itu penting di catat bahwa seluruh anggota organisasi partai politik wajib taat kepada pertaruhan organisasi yang telah di buat berikut turunannya termasuk kebijakan ketua umum dan sekjen,"ujar Firdaus Oiwobo.
dirinya akan mengawal kebijakan ketua umum dan sekjen partai persatuan pembangunan demi kemajuan organisasi, Firdaus pun siap jika di perlukan untuk melakukan pendampingan hukum terhadap Ketua umum partai persatuan pembangunan H Mardiono dan sekjen arwani tohmafi.
," jika ada yang mencoba mengganggu ketua umum partai persatuan pembangunan H Muhammad Mardiono dan sekjen H arwani tomafi maka kami GPKM siap juga mengawal beliau beliau kapanpun, termasuk didalam persidangan apapun yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia ," pungkas firdaus.
firdaus adalah kader partai persatuan pembangunan yang sudah jalan dua tahun bergabung di partai persatuan pembangunan, berawal dari pemcalonannya sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat republik Indonesia hingga saat ini masih setia di partai persatuan pembangunan, walau terkenal kritis namun dirinya tetap setia mengawal ketua umum H Muhamad Mardiono hingga Firdaus mendirikan organisasi sayap partai yang di beri nama gerakan penjaga ketua umum H Mardiono atau GPKM(red#syh)