Bima Ntb ~ Intel Media Bima/inteedia.co ~ Pembukaan kegiatan Festival Geopark tambora oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (Ntb), Pada Tanggal, (06/04/2021) Kamari. Membuka babak baru kebobrokan kepemimpinan gubernur itu sendiri. Bahwa kegiatan festival Geopark Tambora, meninggalkan duka dikalangan pemuda Pemerhati Lingkungan.

Di saat suasana Pandemik Covid-19 yang melanda dunia bahkan Indonesia ikut terkena dampak dari peristiwa bencana dunia ini dan Indonesia kini harus mengorbankan beberapa hal penting karena kualahan mengatasi pandemic yang terus menyerang seluruh rakyat dunia. Menyebabkan Negara ini terpuruk di segala aspeknya baik dari segi pendidikan, keuangan, sosial bahkan politiknya. 

Namun beda cerita dengan Gubernur Ntb dan Direktur Geopark Tambora, mereka malah fokus pada perayaan kegiatan Festival yang bisa mengundang keruman dan berpotensi membuat virus-virus baru terifenksi masayarakat ntb pada umumnya. 

Kegiatan yang di adakan itu bernuansa sangat di paksakan untuk di laksanakan dan mengingat kondisi ntb, yang sebagai besar masyarakat nya sedang menangis meratapi musiba banjir akibat curah hujan yang begitu deras yang baru saja menerpa wilayah bagian timur yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu Dan Kota Bima pada tanggal 02/04.

Sebelum kegiatan itu berlangsung seruan dan masukan dari berbagai pihak agar kegiatan ini di hentikan atau di tunda. Namun sama sekali tidak di tangapi dengan serius oleh gubernur dan direktur geopark. Tujuan dari pada di batalkanya kegiatan tersebut tiada lain dan tiada bukan semata-mata demi menghormati tangisan dan jeritan masyarakat yang lagi terkena dampak banjir yang melanda kota, kabupaten bima dan dompu.

Karena mengingat mereka semua adalah sodara setanah air dan sebangsa kita semua yang harus di hargai dan di hormati dan harus di prioritas kan dalam situasi dan kondisi apapun. Bukan malah merayakan kegiatan yang hanya bersifat seremonial dan unsur politisi secama itu. Ironis dan menyedihkan. 

Kembali kepada sisi kebijakan. 

Dilihat pada sisi kebijakanya Gubernur Ntb, dalam penunjukan Derektur Geopark menabrak aturan (PEPRES) yang seharusnya sebagai Kepres sebagai Rujukan untuk mengangkat dan menunjuk secarah tehnis tentang pengelolaan geopark tersebut.

Dalam hal ini Gubernur Ntb, sejatinya harus taati beberapa keputusan Presiden Republik Indonesia (RI), melalui Ketetapan Presiden (KEPRES), soal sistim pengangkatan pengurus Geopark Tambora. Baik dari sisi disiplin ilmu dan dilihat Sumber Daya Manusia (SDM), yg termuat dalam Peraturan Presiden (PEPRES) tersebut.

Merujuk pada turunan Undang-Undang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi BUX/II (GEOPARK), Yang seharusnya pengangkatan atau penunjukan Derektur Geopark Rinjani Dan Tambora harus melibatkan semua unsur yang kompoten. 

Dalam hal menanamkamkan nilai yang terkandung dalam keragaman yang ada. Baik dari pihak Budayawan, Sejarahwan, Pakar Geologi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Dan Para Akademisi yang ada di wilayah Ntb, setempat, namun yang terjadi enggak pernah di lakukan. 

Harapan kami Sebagai Pemuda Pemerhati Lingkungan, untuk efektivitas atau efesiensi sistim pengelolaan geopark tambora dalam Surat Keputusan (SK) penunjukan derektur geopar tambora untuk di tinjau kembali, agar bagaimana sistim roda kepengurusan tidak di asumsikan balas jasa politik khusus bagi mantan Ketua Tim Zulrohmi kala itu. 

Sumber : Pemuda Pemerhati Lingkungan Anak Pinggiran Ras Syamin