Bima ~ Intel Media Bima ~ Pertemuan Koordinasi, Dalam proses penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), data yang digunakan bersumber dari Kajian Risiko Bencana (KRB) tahun 2014–2018 dan Rencana 
Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2014-2018. Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan soal data terbaru yang sesuai dengan kondisi kebencanaan saat ini. pada
Hari Kamis, 25 Maret 2021 Waktu, 10.00 – 14.00 WITA. 

Rapat koordinasi Terbuka Turut hadir A. Rifa'i Kabag AP Setda kabupaten Bima. Kabid BPBD kabupaten Bima, M. Gunawan. Menyampaikan, Dan beberapa Fasilitator Lokal, Anggota tim penyusun Renkon/RPKB kabupaten Bima sebanyak 10 orang, Berdasarkan dokumen RPB Kabupaten Bima tahun 2014 – 2018, prioritas kedaruratan bencana dapat disimpulkan bahwa bencana yang menjadi prioritas penanggulangan di Kabupaten Bima adalah Banjir, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim, Gunung api, dan Tanah Longsor. 

Lanjutnya, Hal ini disebabkan oleh tingkat risiko yang ditimbulkan oleh bencana-bencana tersebut cukup tinggi sedangkan indeks kecendrungan kejadian bencana tersebut tetap ataupun meningkat. Kejadian bencana banjir tahun 2016 yang melanda Kota Bima dan sebagian wilayah kabupaten Bima, membuktikan bahwa kajian dan data kebencanaan yang ada benar-benar harus ditindaklanjuti dengan kesiapsiagaan yang terencana dengan baik dan sistematis. 

"Selain itu, sejak awal tahun 2020 Indonesia pada umumnya dan kabupaten Bima khususnya juga mengalami bencana pandemic Covid-19. Untuk mempertegas data kebencanaan yang terjadi di kabupaten Bima, maka perlu dilakukan sebuah kajian agar dapat menghasilkan data 
kebencanaan terbaru, khususnya yang relevan dengan rencana kontingensi yang sedang disusun oleh tim penyusun," ungkap Kabid BPBD.

Kemudian, Tahun ini ADRA Indonesia melaksanakan LLDP (Locally Led Disaster Preparedness and Protection) melalui institusi yang kuat, staf yang cakap dan pembelajaran berkelanjutan di tiga provinsi di Indonesia) yaitu Banten, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat. 

Kabid BPBD, Proyek ini didanai oleh European Union Humanitarian Aid (ECHO) dan berjalan selama kurang lebih 18 bulan (Juli 2020 – Desember 2021). Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana multisektor lokal; kapasitas respons yang cepat di provinsi Banten, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

Seperti yang dinyatakan dalam dokumen proposal, proyek ini memiliki 3 hasil utama: 1. Peningkatan kapasitas daerah untuk mempersiapkan dan melaksanakan respon kemanusiaan yang berfokus pada perlindungan yang efektif melalui penguatan kelembagaan yang inklusif serta perencanaan  kontinjensi.

2. Peningkatan kualitas profesional dan akuntabilitas respon kemanusiaan oleh pengemban tugas pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat sipil sesuai dengan mandat masing-masing 
dan standar kemanusiaan internasional dalam menghadapi bencana di masa depan.

3. Peningkatan respon kemanusiaan di tingkat nasional dan sub-nasional dan peningkatan distribusi pembelajaran yang diperoleh serta rekomendasi yang dibuat melalui implementasi proyek.
Mengacu kepada hasil pertama dalam proposal yaitu peningkatan kapasitas daerah, dalam hal ini ADRA Indonesia bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Bima mendukung penyusunan Dokumen RPKB dan Rencana Kontijensi. Untuk itu, dibutuhkan data kebencanaan terbaru dan lengkap sesuai hasil kajian yang dilakukan dengan metode yang tepat.

tambahan Nya, Untuk menjawab kebutuhan tersebut, ADRA Indonesia akan memfasilitasi pemetaan ancaman bencana secara partisipatif oleh tim yang dipilih dari perwakilan komunitas di Kabupaten Bima yang sering mengalami bencana termasuk pandemi Covid-19.

"Kegiatan pemetaan ancaman bencana di Kabupaten Bima ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dimana wakil-wakil masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan ini menjadi pelaku utama untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi yang mereka dapatkan dilapangan dengan didampingi oleh fasilitator," Tandasnya.(red/IMB/01)