BIMA ~ Intel Media Bima ~  Fenomena Dinas kesehatan Kabupaten Bima dari berbagai masalah yang ada ramai diperbincangkan. Mulai bermuara dari kasus PTT bidan dan sukarela, Kepala Dinasnya beberapa bulan ngga masuk kantor, hingga kasus pembangunan Puskesmas masuk di polda NTB.

Dr. H.Ganis Kristanto Prihadi, Kepala Dinas kesehatan kabupaten Bima, mengaku dia telah mengundurkan diri, itu memang benar beberapa bulan lalu makanya dia cuti tak masuk kantor. Hal ini dia ungkap usai rapat di ruangannya, pada hari Kamis (15/4). Sementara disisi lain kasus pembangunan beberapa Puskesmas 2019 lalu masuk tahapan pemanggilan para saksi baik itu pihak pelaksana dan PPK seperti disampaikan Kabid Kesehatan.

"Ia mengaku tak tau menau terkait persoalan  PTT yang lagi heboh dan viral. Selain itu, pengajuan pengunduran dirinya memang benar tak di bantahkan, hanya saja hingga saat ini belum ada keputusan yang pasti oleh Bupati Bima," ujar dia.

Tak menepik baru-baru ini aja dia masuk. Seperti dikutip media KabaroposisiNTB.Com Hingga banyak hal yang dia tidak tau seperti kasus PTT. "kalau memang ada oknum yang bermain di Dikes silakan dilaporkan," katanya. 

Dikatakannya, karena merasa tak betah lagi dan mau pensiun dia telah mengajukan surat pengunduran dirinya. Namun Ironisnya tapi belum diterima Bupati Bima," katanya. 

"Kembali dia menambahkan no Coment atas masalah PTT. Pihaknya hanya melaksanakan sesuai prosedur, itu domain BKD dan Bupati siapa aja yang mendapatkan SK itu, pihak Dinas hanya melakukan proses administrasi saja. Sementara Semua itu adalah kewenangan Bupati Bima," tambahnya.

"Dirinya mengaku telah mengajukan pengunduran diri dan hingga hari ini belum ada tanggapan Bupati Bima," akurnya Kamis (15/4) siang.

Disinggung apa ada kaitannya Dengan masalah pemeriksaan Pihak Polda NTB atas pembangunan Puskesmas di kabupaten Bima yang telah dilaporkan," ia menepik tak ada kaitan dengan hal itu," tegasnya. 

Melalui Bidang Pelayanan Kesehatan Muhammad Farid, SKM. M.PH membenarkan memang kasus pembangunan Puskesmas yang bersumber dari anggaran pusat itu ada laporan di Polda NTB. 

"dirinya juga dipanggil dan telah memberikan keterangan beberapa waktu lalu, saat ditanya media ini, Kamis (15/4) siang.

Beberapa hal di atas menjadi dinamika persoalan di dinas kesehatan. Bupati dan wakil Bupati Bima harus mampu melirik hal ini. (Red/IMB/01). Sumber : media, KabarOposisi.com

Pernyataan Pimpinan Direktur BCW, Usrah S.H atau yang biasa di sapa Andre. Kami meminta Kepada Yth. KPKRI, MABESPOLRI, agar melakukan supervisi sekaligus Pengawasan Ketat terhadap penanganan kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembagunan beberapa Puskesmas di daerah Kabupaten Bima. Di Tahun 2019 lalu yang diduga merugikan keuangan negara miliaran rupiah, yang ditangani oleh Polda Ntb.

Diantaranya : 1. Pembangunan Puskesmas Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Tahun 2019, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.8.395.072.016,78, Pelaksana PT. Surabaya Jaya Konstruksi.

2. Pembagunan Puskesmas Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.8.395.043.700,46, Pelaksana PT.Putra Lintas Raya.

3. Pembangunan Puskesmas Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2019, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.8.395.063.422,82, Pelaksana PT.Tiga Zet Perkasa.

4. Pembangunan Puskesmas Kecamatan Soromandi Tahun 2019, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.8.395.171.069,64, Pelaksana PT. Wahanatri tata wilaksana;

Kasus tersebut sekarang di tangani oleh Pihak Polda-NTB,dan dalam proses pemeriksaan pihak2 terkait dalam pembangunan Puskesmas tersebut.

" Bahwa Kami melihat Polda-NTB tidak transparan terhadap penanganan kasus tersebut," Ungkap Andre