Tangerang Banten ~ INTELMEDIA.CO ~ LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI (L-KPK) pada 18 mei 2021 telah memasuki usia 6 tahun terhitung dari masa...
Tangerang ~ Intel Media Bima/intelmedia.co ~ Pada hari sabtu  (11 april 2021). menanggapi perihal laporan saudara Rio refan di polda metro jaya...
Bima ~ Intel Media Bima ~ Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, diundang oleh Presiden Republik Indonesia untuk ambil bagian dalam Rapat Terbatas...
05 Agustus 2021 | Dibaca: 202 Kali
ANGKAT BICARA TERKAIT SURAT EDARAN VAKSIN YANG DI KELUARKAN BUPATI ACEH TIMUR
KAHUMAS L-KPK PROV ACEH DAN KETUA L-KPK DPC ACEH UTARA EDY SYAHPUTRA (AK.3)

IntelMedia.co Kamis,05/07/2021 Aceh Timur Viral beredarnya surat pernyataan tidak bersedia di vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus desease (Covid-19) di salah Kecamatan-kecamatan dikabupaten aceh timur menuai sorotan publik dari aktivis serta penggiat sosial. Dalam isi surat pernyataan itu disebutkan bagi seseorang yang tidak bisa mengikuti vaksinasi, maka akan dikeluarkan dari daftar penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bantuan sosial (Bansos) lainnya. Juga bersedia dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. EDY SAPUTRA juga selaku KETUA DPC L-KPK ACEH UTARA mempertanyakan dasar hukum atau aturan mainnya, dari isi surat pernyataan tersebut. Menurutnya, bila merujuk pada pasal 13A Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penggulangan pandemi Covid-19, yang berbunyi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 dan tidak mengikuti vaksin covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa: Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial, Penundaan atau penghentian pelayanan administrasi pemerintahan dan, atau Denda. Pada point (4) disebutkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya, bukan oleh KPM sendiri dan kepala desa. Kewajiban bagi masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menanda tangani surat pernyataan sebagaimana yang beredar di kecamatan. "Bila masyarakat tidak bersedia mengikuti vaksin maka pemerintah sendiri yang menunda atau menghentikan bantuan sosial atau sanksi lainnya, bukan masyarakat sendiri yang harus menyatakan kerelaan untuk di keluarkan dari KPM,” katanya. Jelas bahwa hal yang sama juga termasuk dalam Surat Edaran Bupati Aceh Timur Nomor 440/6038 /2021 pada 1 juni 2021, tidak menyebut secara spesifik ancaman sanksi bagi masyarakat atau KPM yang tidak bersedia mengikuti vaksinasi covid-19 akan di keluarkan dari KPM bantuan sosial termasuk Bantuan Langsung Tunai(BLT). Tetapi bagi yang tidak mengikuti vaksin akan dikenakan sanksi sesuai aturan edaran Dinas Sosial Aceh Timur Nomor 460/ 09 juni 2021 hanya sebagai pemberitahuan terhadap sanksi berdasarkan Perpres nomor 14 tahun 2021. Maka dalam hal ini Kemensos sendiri belum ada penegasan terhadap tindak lanjut setiap KPM yang tidak mengikuti vaksin harus membuat pernyataan secara suka rela dikeluarkan dari daftar KPM. KA.HUMAS L.KPK ACEH dalam hal ini terlihat ada unsur pemaksaan, menakuti dan pembodohan terhadap masyarakat, terkait surat pernyataan yang harus ditanda tangani, tidak sesuai format yang terlampir dalam surat Bupati Aceh Timur. Kami juga meminta Camat dan Keuchik tidak membuat aturan yang bertentangan dengan aturan lebih atas, dan tidak melangkah melampaui batas kewenangannya, apalagi membuat kebijakan yang meresahkan dan serta merugikan masyarakat,” ujarnya “Dalam hal kesadaran masyarakat vaksinasi covid-19, sangat ditentukan oleh kemampuan terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, bukan mengutamakan pemaksaan, serta menakuti"ungkap KAHUMAS L-KPK ACEH kepada wartawan Intelmedia.co Tak ketinggalan juga seorang Pengacara Handal (PENGACARA KOBOY) dan selaku Ketua Umum L-KPK Bapak M.Firdaus Oiwobo.SH menambahkan "Menurut saya kegiatan Vaksinasi ini patut di duga melanggar UUD KESEHATAN Nomer 36 Tahun 2009 Pasal 2 yang dimana terlihat jelas ada nya unsur paksaan ke masyarakat,yang di mana didalam UUD tersebut sudah jelas didalamnya memiliki beberapa AZAS (unsur) yang sudah ditetapkan oleh UUD yaitu :Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut: 1.asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa. 2.asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual. 3.asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. 4.asas pelindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. 5.asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum. 6.asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. 7.asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki. 8.asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat" ujar KETUM L-KPK kepada wartawan saat di konfirmasi IntelMedia.co Aceh (SMH)

Alamat Redaksi
Jalan A. Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia99@gmail.com