DIR L-KPK SUMUT SHANDY HUTAPEA, S.H. PERINGATKAN WALI KOTA MEDAN RICO : KHAIRUL AZMI SEDANG KENDALIKAN PROYEK BESAR DI MEDAN!

KPK & KEJATI SUMUT JANGAN BIARKAN PENGULANGAN PERMAINAN PROYEK LANGKAT TERULANG KEMBALI DI MEDAN.

Sesuai prinsip asas praduga tak bersalah dan Kode Etik Jurnalistik, ruang klarifikasi terbuka lebar bagi yang terseret maupun pihak manajemen RUTAN TANJUNG GUSTA MEDAN untuk membantah tuduhan serius ini. Namun satu yang pasti, publik tidak butuh sekadar bantahan di atas kertas, melainkan pembuktian secara nyata dan transparan terpublikasi pembersihan total dari sarang NARKOTIKA,PUNGLI,JUAL-BELI KAMAR TAHANAN, PENGGUNAAN HP ADANYA PERLAKUAN KHUSUS BAGI TAHANAN YANG MEMBAYAR KEPADA OKNUM di RUTAN KELAS 1 TANJUNG GUSTA MEDAN. (SMH)

INTELMEDIA.CO SUMUT-MEDAN, 26 AGUSTUS 2026 – Sikap tegas dan tajam disuarakan langsung oleh Direktur Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Provinsi Sumatera Utara, Shandy Hutapea, S.H.. Ia menyoroti bahaya laten yang mengancam keuangan negara di Kota Medan akibat masih berkuasanya pejabat yang di duga bermasalah: Khairul Azmi, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat (periode 2023–2025) yang kini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga & Bina Konstruksi (SDAMBK) Kota Medan. Menurut data yang diperoleh Shandy Hutapea, S.H., Khairul Azmi sempat ada aksi demo di KEJATISU terkait Khairul Azmi yang saat menjabat KADIS PUPR LANGKAT yang menurut mahasiswa tersebut Khairul Azmi harus di periksa terkait beberapa proyek pekerjaan di kabupaten Langkat saat beliau menjabat dan beberapa yang terkait patut di duga kuat di proyek itu banyak ke janggalan saat itu.dan saat ini beliau sedang gencar mengerjakan dan memimpin sejumlah proyek strategis di wilayah Kota Medan dengan menyerap anggaran negara yang sangat besar.

Kondisi ini dinilai sangat berisiko tinggi karena namanya Khairul Azmi yang saat ini menjabat KADIS SDAMBK KOTA MEDAN sudah terseret dalam kasus ott bupati langkat SYAH AFANDIN patut didugaan kuat keterlibatan dalam jaringan korupsi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Langkat, Syah Afandin, yang terbukti menerima aliran dana curang dari APBD Pemkab Langkat.

JEJAK KUAT DAN PANGGILAN RESMI KPK Kasus ini bukan sekadar isu tanpa dasar. Khairul Azmi telah dipanggil resmi oleh KPK untuk diperiksa diminta keterangan keterkaitannya dengan aliran dana yang menjerat Bupati Syah Afandin. Bahkan, tim penyidik KPK pernah melakukan penggeledahan di kantor PUPR LANGKAT dan mendalam di Kantor PUPR Langkat dan membawa dokumen-dokumen krusial tersimpan di sistem komputer dinas PUPR yang terbukti saling terhubung langsung dengan jejak kejahatan korupsi tersebut.

DESAKAN TEGAS DIR L-KPK SUMUT BEKUAN KEWENANGAN, JANGAN BERI KESEMPATAN MEMAINKAN PROYEK DI MEDAN SAAT INI Dalam pernyataan resminya, Shandy Hutapea, S.H. menegaskan: “Kami selaku pengawas publik mendesak KPK Pusat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk bergerak cepat dan bertindak sekeras-kerasnya dan bekerja secara professional sekaligus Netral untuk Memeriksa Khairul Azmi terkait dugaan saat beliau menjabat PUPR di kabupaten Langkat. Jangan biarkan Khairul Azmi leluasa menyelesaikan atau mengelola proyek bernilai miliaran rupiah di Kota Medan sebelum dirinya benar dibersihkan secara hukum dari tuduhan berat saat beliau menjabat di Langkat. Ini adalah celah fatal—ia bisa dengan mudah mengulangi pola yang sama untuk merugikan uang rakyat lagi di tempat baru.

” TUNTUTAN TINDAKAN HUKUM DAN ADMINISTRATIF TANPA PANDANG BULU Berdasarkan fakta pemanggilan KPK dan bukti dokumen yang terkuak, Direktur L-KPK Sumut menuntut langkah konkret: 1. KPK dan Kejati Sumut segera memanggil, memeriksa secara mendalam, dan membongkar seluruh jaringan—mulai dari Khairul Azmi(saat menjabat KADIS PUPR di Langkat),Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga pejabat lain di lingkungan PUPR Langkat periode 2023–2025 yang diduga kuat adanya keterlibat korupsi, lalu menuntut mereka seberat-beratnya. ​

2. Meminta Walikota Medan Bapak Rico segera mengevaluasi kinerja dan mencopot atau membekukan tugas Khairul Azmi bila perlu dari jabatan Kadis SDAMBK Kota Medan saat ini. Statusnya yang sedang terseret kasus hukum dan masih memegang kendali anggaran besar adalah ancaman nyata bagi keuangan kota Medan 

3. Peringatan Keras Pengawasan: Jika Kejati Sumut terkesan lambat,tidak berani, ragu-ragu, takut atau lalai menindaklanjuti kasus ini, maka Shandy Hutapea, S.H. selaku pimpinan L-KPK Sumut siap melaporkan kelalaian tersebut langsung ke Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI (JAMWAS KEJAGUNG) agar sistem pengawasan tertinggi turun tangan. KORUPSI TIDAK BOLEH PINDAH TEMPAT

Shandy Hutapea,S.H menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa jabatan adalah amanah, bukan tempat berlindung bagi pelaku kejahatan masa lalu. “KPK harus berani membuka semuanya—dari isi komputer hingga aliran dana yang disembunyikan. Siapa saja terlibat wajib dihukum berat, agar tidak ada lagi pejabat yang merasa aman bermain kotor di INDONESIA ini, lalu melanjutkan permainan busuknya di tengah masyarakat Medan.sesuai pernyataan pidato Bapak Presiden RI Prabowo Subianto yang sering mengucapkan Saya akan memberantas habis para pelaku korupsi di tubuh pemerintah Pusat mau pun daerah-daerah demi kemajuan negara kita."

Sesuai prinsip asas praduga tak bersalah dan Kode Etik Jurnalistik, ruang klarifikasi terbuka lebar bagi yang terseret namanya untuk memberikan bantahan,sampai saat berita ini di terbitkan Khairul Azmi Kadi SDAMBK kota Medan belum bisa di konfirmasi secara langsung.

(SMH)