intelmedia.co. Musi Rawas. Sumtera Selatan. Gabungan beberapa OKP dan Lembaga Di Kabupaten Musi Rawas (Muras), kembali turun ke jalan demo menuntut transparansi anggaran yagg dikelola kabuaten Musi Rawas orasi mengkritik kinerja pemkab musi rawas yang dinilai kurang terbuka dalam penggunaan anggaran di tengah pandemi.Kamis 18 Maret 2021 di Halaman Kantor Bupati Musi Rawas.

Aksi ini digelar merespons sikap Penyelenggara negara yang dinilai tidak peka terhadap kewajibannya dengan  di tengah pandemi COVID-19. 

Dalam Aksinya Zainuri Selaku Koordinator Aksi  menuntut agar Bupati Musi Rawas mengeluarkan kebijakan atas pengelolaan Anggaran dimasa Pandemi. karena diduga banyak terjadi penyimpangan yang  dilaksanakan Oknum Kepala Desa. Kebijakan yang sudah dikeluarkan dinilai belum maksimal sehingga banyak masyarakat namanya terdaftar penerima Bantuan BLT DD, Tapi nyatanya ketika di Cek Tidak pernah Mendapatkan Bantuan.

Selanjut Ali mu'ap Selaku Koordinator Lapangan menyampaikan Aksinya menuntut transparansi anggaran  Dana Desa dan juga memintak juknis pemecatan perangkat Desa Oleh Kepala Desa yang menjabat. Anehnya Sebelum Pelantikan jadi pejabat Kepala Desa, Bisa memberhentikan Perangkat Desanya ini terjadi di kabupaten Musi Rawas. Ada lagi Seorang Pjs Kepala Desa Mengambil dan Di Duga mengambil Tunjangan BPD. Diharapkan di Masa kepemilikan Bupati Yang Baru ini Jangan Sampai Terjadi lagi.

Kemudian perserta Aksi di Persilahkan masuk di Ruang Advokasi Pemkab Musi Rawas untuk mediasi, dalam Rapat Mediasi, Hadir Asisten 1 Bapak Heriyanto, Kabag Tapem, Sekretaris DPMD, Polres Musi Rawas dihadiri Kabag Ops, Kasat Intelkam, Kapolsek Muara Beliti, LIN, L KPK, Masyarakat Dan Insan Pers.

Pimpinan Rapat Heriyanto Asisten 1 Menyampaikan Kesimpulan mediasi hari ini Pemerintah Kabupaten Musi Rawas,Dinas DPMD Akan memfasilitasi Mediasi Ulang agar Tututan Masyarakat tercapai,jika salah pasti di Hukum sesuai aturan yang ada.

Hal terpenting sebenarnya Pemerintah bisa transparan dalam laporan seluruh anggaran. Sehingga kami dapat tahu pasti, jika faktanya memang Pemerintah menggunakan seluruh anggaran kerja tersebut,"Tutup Alam Budi Kesuma. (Red/Zulkarnain ).