CIANJUR INTELMEDIA.CO
KETUA LEMBAGA KPK CIANJUR SOROTI LEMAHNYA TANGGUNG JAWAB DINAS PERIZINAN KAB CIANJUR.

Ketua L.KPK penuhi undangan kabid PM dinas perizinan kabupaten Cianjur jum'at 24-02-2020.guna  mencari solusi dan jalan terbaik atas ijin -ijin yang sudah di terbitkan atas perusahaan hiburan BIOSKOP DEE CINEMA.

sesampai nya di kantor dinas perizinan kabupaten Cianjur.pudin langsung masuk ke ruangan kepala perizinan (kadis)."selamat siang pak?"."Iyh siang bapa dari DEE CINEMA? silahkan duduk mau ngopi apa pak?"ucap kadis." tidak usah repot-repot makasih",jawab pudin.

Selang beberapa menit pudin duduk,tiba-tiba mulai berdatangan tim dari kadis ada sekitar 5 orang,tiba tiba saja mereka duduk semua di depan pudin.setelah itu kadis perizinanan pun baru bergeser dari kusri kerjanya dan duduk bersama dikursi tamu.langsung kadis bertanya "bang Maaf terkait bioskop,kami terima aduan melalui surat yang diberikan oleh RT dan salah satu warga(sumarna)yang dimana dirinya tetap menolak di bukanya bioskop DEE CINEMA,dengan alasan terlalu dekat dengan masjid yang kebetulan keberadaannya bersebrangan dengan  bioskop DEE CINEMA,Ucap kadis. 

"Maaf pak jika alasannya hanya dekat mesjid.Itu  alasan konyol.warga yg berdekatan di samping dan juga depan masjid itu sendiri banyak yang membuka penginapan, bahkan penginapan -penginapan disamping dan depan mesjid itu ada jauh sebelum bioskop berdiri.bahkan salah satu penginapan samping mesjid itu milik sodara sumarna sendiri(salah satu warga yg menolak),ucap pudin.

"Dan jika benar bapak merasa bingung dengan adanya surat ijin yang sudah bapak terbitkan ke dee cinema.dan cenderung lebih pro pada surat yang di layangkan sumarna.terkesan bapak sebagai kadis yang mutlak di lindungi oleh hukum mengapa harus patuh,taat,dan takut dengan oknum ormas yang sudah bertindak melawan hukum dan mengatas namakan agama.karna kebijakan surat yang bapak terbitkan jika ada yang membantah itu mutlak melawan hukum.ko bapa diam saja?"Ucap andi.

Sumarna adalah salah satu warga masyarkat desa palasari bukan warga desa ciloto.dan sumarna ini menjabat RT di tempat tinggalnya. bersih keras menolak di bukanya bioskop itu atas dasar apa?Terus jika betul dirinya sebagai ulama paling suci paling bener.itu penginapan -penginapan di samping masjid itu lebih parah bahkan itu punya sodaranya sendiri.selain itu hanya hitungan langkah dari tempat tinggalnya.juga tempat pijat Repleksi yg mempekerjakan wanita berpenampilan seksi juga warga asing(arab) kebanyakan keluar masuk kesitu ko didiamkan?  Selain itu banyak tempat tempat prostitusi lainya yang sama dekat mesjid bahkan dekat dengan  pondok pesantren,Ko sumarna diam aja,Trs ketua MUI cipanas juga melarang bioskop tidak boleh beroprasi.jika menurut saya sebelum melarang tempat hiburan yg jelas jelas bermanfaat untuk hiburan keluarga,mengapa tidak Bersihkan dulu tempat mesum yang sudah berdiri lama dan menjadi icon yang mencoreng kota muslimah.contohnya saja tempat prostitusi pasekon,hotel maras semua banci numpuk disitu,terus vila yamaha itu hotel semua yg di sewakan untuk kencan pria hidung belang.blm di atas rumahnya  vila penginapan jonih.Itu mutlak ko semua dekat dengan mesjid.apa lagi penginapan yamaha berdampingan sekali dengan masjid tempat warga masyarakat beribadah ko selama ini hanya di tonton,ucap pudin". 

"Yang namanya penginapan itu mutlak tempat dimana terjadinya sek bebas bilih kirang terang tempat dimana pasangan bukan muhrim berzinah.karna di dalamnya hanya di sediakan wc,tempat tidur, kenapa ko didiamkan .? Dan jika memang tidak boleh ada perusahaan disitu kenapa warga berikut desa dan perizinan bahkan lingkungan hidup ko mendiamkan tidak terus diserang karna mereka yang keluarkan ijin?kenapa harus pandang bulu?Yang jelas bangunan bioskop tidak akan berdiri jika semua tidak didasari izin.dan izinpun sebelum di kelurkan mutlak di kaji terlebih dahulu oleh pihak tertentu baik lingkungan hidup baik perijinan,ucap pudin.

Seharusnya disinilah  dinas dinas terkait yang sudah terbitkan izin untuk mempertangung jawabkan akan surat surat yang di terbitkan yang saat ini mutlak merugikan inpestor..dan seharus nya dinas -dinas terkait melaporkan kepihak berwajib atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bisa menerima keputusan pemerintah daerah.kalau cuman mengeluarkan surat tapi tidak bisa bertangung jawab ? Itu mah anak bocah juga pinter".pungkasnya sambil senyum sinis