Intelmedia.co 17/1/2026

Maraknya penyumpahan advokat melalui organisasi masa yang bukan organisasi advokat akhirnya di sikapi oleh organisasi Advokat pembasmi yang saat ini di tunjuk oleh pemerintah sebagai organisasi wadah tunggal.

melihat banyaknya jual beli ijazah dan transaksi bisnis penyumpahan advokat yang dilakukan oleh oknum pengurus ormas dan OA bermasalah akhirnya ketua umum organisasi Advokat pembasmi berniat akan ajukan judicial review kepada mahkamah konstitusi untuk mempertegas bahwa mana saja menurut undang undang advokat organisasi yang bisa menyumpah dan melantik advokat,pemikirian kritis ini lahir dari rasa kegusarannya tentang nasib masa depan penegakan hukum di Indonesia.

menurut Firdaus oiwobo yang saat ini menjabat sebagai ketua umum organisasi advokat perkumpulan badan advokat solidaritas merdeka Indonesia atau pembasmi bahwa saat ini semakin jelas proses penyumpahan sangat transaksional dan di jadikan bisnis oleh oknum pengurus ormas dan Organisasi advokat, kejadian ini diperparah dengan kurangnya pengawasan bahkan banyak oknum panitera yg bermain dengan organisasi untuk melegalkan proses penerimaan calon advokat tersebut dengan kolusi dan nepotisme di bawah meja, sehingga banyak para calon advokat yang berasal dari sarjana alam GOIB alias beli ijazah akhirnya bisa disumpah dengan mulus Karna memberikan pelicin kepada organisasi dan oknum panitera.

cara seperti ini akhirnya di sikapi tegas oleh Firdaus oiwobo dengan menegur dan memberikan arahan kepada mahkamah Agung beberapa kali melalui media,bahkan di hadapan ketua mahmakah konstitusi yang bernama Prof Suhartoyo pernah di sampaikan bahwa saat ini banyak anggota ormas yang diterima untuk di sumpah di pengadilan tinggi sebagai advokat walaupun ijazahnya belum jelas darimana.

Firdaus pun menjelaskan ciri ciri ormas dan organisasi advokat ,untuk organisasi advokat yang resmi adalah yang mempunyai ijin resmi menjalankan undang undang 18 tahun 2003 tentang advokat.

yang tercatat secara resmi di Ditjen Ahu, sementara organisasi massa hanya mengakali akta perubahan di notaris seakan akan menjalankan 8 wajib pokok OA ." Banyak organisasi advokat yang  kurang selektif dalam menerima calon advokat di tambah lagi masalah penerimaan yang kurang selektif di pengadilan tinggi,hal ini di perparah dengan adanya uang pelicin untuk di setor kepada oknum pengadilan tinggi, bisa di bayangkan jika per pengadilan tinggi peserta harus bayar minimal 500 ribu , di kali berapa ratus peserta per gelombang ,ini kan bisa jadi lahan bisnis. Belum lagi ada ormas nakal dan OA nakal yang menyediakan graha paket ijazah sarjana hukum dengan nilai puluhan juta rupiah sudah termasuk di sumpah advokat di pt ,ini kan hal gila , sehingga banyak lahir advokat karbitan Yang berasal dari jual beli ijazah sehingga akan merugikan para clientnya ,bisa di bayangkan jika kita saja yang benar benar kuliah masih kesulitan dalam mengolah kasus hukum,apalagi yang ijazah nya beli," ujar Firdaus oiwobo (red#syh)