Tangerang Banten ~ INTELMEDIA.CO ~ LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI (L-KPK) pada 18 mei 2021 telah memasuki usia 6 tahun terhitung dari masa...
Tangerang ~ Intel Media Bima/intelmedia.co ~ Pada hari sabtu  (11 april 2021). menanggapi perihal laporan saudara Rio refan di polda metro jaya...
Bima ~ Intel Media Bima ~ Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, diundang oleh Presiden Republik Indonesia untuk ambil bagian dalam Rapat Terbatas...
20 Mei 2021 | Dibaca: 151 Kali
Organisasi Wadah Pers, Kemerdekaan di Jamin UUD dan UU

Bima ~ Intel Media Bima ~ Berbagai kejadian yang melanda di dunia pers khususnya di daerah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan umumnya di Negara Indonesia yakni; penganiayaan, penghalangan, penghadangan, pengeroyokan bahkan menghilangkan nyawa insan pers telah terjadi di negeri ini. 

 

Pasalnya, ketika insan pers mau membongkar dan menemukan kasus Pemerintah pusat, provinsi dan daerah atas kinerjanya serta kasus-kasus lainnya insan perslah yang menjadi bulan-bulanan bahkan dipersalahkan. 

 

Aneh dan nyata apa yang tengah terjadi di tahun 2021. Padahal negara sudah menjamin dalam Undang Undang Dasar (UUD) pasal 28 sehingga lahirlah Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang tentunya pers sudah merdeka sejak jaman reformasi. Ada oknum-oknum yang sengaja bermain-main dengan aturan yang berlaku sehingga menganggap pers sebelah mata. 

 

Salah satu contoh kasus penganiayaan terhadap insan pers Intel Media, Aryadin yang dianiaya oleh oknum Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Kasus ujaran kebencian terhadap insan pers Jurnal Bima, Dani oleh oknum masyarakat dan kasus yang terakhir yang hangat yakni; insan pers, Voice Muslim dianaiya oleh oknum anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polisi Resor (Polres) Bima. 

 

Kasus-kasus tersebut belum ada kesimpulan dan kepastian hukum. Sehingga insan pers dalam hal ini menjadi korban dan menjadi hujatan bagi masyarakat. Padahal pers itu adalah bagian daripada masyarakat yang memperjuangkan hak masyarakat bukan hak pribadinya. 

 

Hal tersebut menambah deretan masalah yang membuat insan pers tetap bersemangat dengan kinerjanya demi melanjutkan penghidupan untuk menghasilkan finansial dalam melanjutkan kehidupannya. 

 

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas) Kabupaten Bima, Syamsudin Al-Haq, SH yang ditemui, Kamis 20/05/21 mengatakan bahwa untuk melindungi pers dari yang tidak diinginkan maka dalam hal ini pers harus mempunyai organisasi yang menaungi medianya. Dengan begitu pers dilindungi dengan Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999," katanya. 

 

Lanjutnya, kalau ada kasus penganiyaan, ujaran kebencian, beritanya dipersoalkan oleh korban dan sejenisnya maka yang akan melaporkan dan menjelaskan duduk persoalannya adalah organsisai pers. "Pentingnya berorganisasi melibatkan insan pers yang banyak sehingga menambah kekuatan bagi insan pers," ujarnya. 

 

Ditambahkanya, pers akan kuat apabila ada organisasi yang menaunginya tentu organisasi dibawah naungan Dewan Pers (DP) seperti; Sepernas, PWI, AJI, AJTI dan lainya sebagainya. Kalau hanya meciptakan media massa, online, elektronik dan televisi, siapapun berhak namun harus memiliki organisasi pers tanda dimana kita sudah merdeka artinya di lindungi oleh UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

 

 "Oke hari ini belum ada masalah tapi saya yakin selama kita hidup selama itu kita dihadapkan dengan persoalan baik kecil dan besar,". Pungkasnya Syam.

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia99@gmail.com