INTRLMEDIA.CO, KABUPATEN BEKASI - Pasca pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Sirnajati Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi menuai masalah dan kritikan serta kekecewaan Warga, Pilkades yang diselenggarakan pada 26 agustus 2018, masa bakti periode 2018-2024 yang di adakan serentak di kabupaten bekasi tidak berjalan dengan mulus, itu terbukti banyaknya kelalayan panitia Pilkades yang bermain curang dan tidak seportif dalam pemilihan Pilkades, seperti yang terjadi di Desa Sirnajati Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi (28/08/2018.)

Lemahnya tingkat pengawasan panitia selaku penyelenggara Pilkades, membuat geram masyarakat atas kecurangan terhadap jumlah hak pilih yang disinyalir menggelembung, hingga warga desa Sirnajati berbondong - bondong mendatangi kantor Desa Sirnajati karena tidak terima terhadap kecurangan yang dilakukan Panitia Pilkades yang dinilai tidak sportip atau curang, warga desa kompak meminta pemilihan ulang Pilkades, Baron selaku Saksi calon nomor urut 1 memaparkan," pemilihan suara sudah pinal, pas penghitungan antara DPT dengan undangan yang masuk dan hasil penghitungan berbeda jauh selisih 44 suara" paparnya Baron kepada awak media INTELMEDIA.CO, Kemarin.

Awak Media INTELMEDIA.CO mencoba konfirmasi kepada Ayung selaku ketua panitia Pilkades melalui pesan singkat WatsApp, tetapi Ayung enggan membalas pertanyaan yang diajukan oleh tim INTRLMEDIA.CO. Dugaan terhadap pergelembungan surat suara semakin diperkuat dengan adanya aksi warga yang menuliskan di spanduk dan sehelai papan,"masyarakat Sirnajati minta keadilan Uyung Gantung," panitia Pilkades jangan mau uangnya ajah jangan lari dari permasalahan hakimi atau penjara" tulisan- tulisan yang terpajang di depan kantor desa menjadi bukti marah dan kecewanya warga akan tidak keadilan yang terjadi di Desa Sirnajati.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi KPK Kabupaten Bekasi Anwar Soleh mengatakan, masyarakat desa Sirnajati diminta jangan mudah terpropokasi, bila benar adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak panitia tentunya harus berdasarkan adanya fakta, barang bukti, alat bukti dan adanya para saksi, hindari adanya perbuatan melawan hukum, dalam hal ini wajar saja bila warga marah dan meluapkan kekecewaan yang mendalam terhadap birokrasi dan demokrasi Pilkades, warga dapat mengadukan dan menyampaikan kekecewaan dengan cara menempuh jalur hukum, tegas Anwar (Ming)

INTELMEDIA.CO, BIRO KABUPATEN BEKASI