CIANJUR "INTELMEDIA .CO "Aktivis Independen (CAI) menggelar aksi unjuk rasa (unras) melalui aksi damai audensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur (Disdikbud) menyampaikan temuan dugaan sejumlah permasalahan dugaan mempertanyakan sekaligus menyoroti empat item, Selasa (6/6/2018).

Direktur Eksekutif CAI, Farid sandy mengatakan, pada prinsipnya meminta aparat penegak hukum turun untuk menyelidiki kebenaran bagi-bagi proyek Dana Alokasi Khusus (DAK). Juga mengecam tindakan Disdik yang seolah tidak ada upaya perbaikan.

“Ya, meminta aparat penegak hukum memeriksa keberadaan mobil pintar yang hanya memboroskan anggaran. Apalagi dibeli dengan harga begitu fantastis sedangkan ekses manfaatnya rendah,” jelasnya kepada awak media.

Empat point tuntutan dan pernyataan sikap massa audensi diantaranya ada dugaan kuat konspirasi bagi-bagi proyek DAK, lalu pengkondisian buku pelajar SD dan SMP serta pengadaan sampul raport siswa, dugaan kurang optimalnya pengadaan mobil pintar yang tidak dianggap efisien kurang bermanfaat bagi masyarakat. Dan terakhir dugaan ada tumpang tindih mengenai pengadaan barang dan jasa alat peraga sekolah yang dianggararkan dari Biaya Operasional Sekolah (BOS).

“Soal mobil pintar jarang dioperasikan, karena hal tersebut terindikasi merugikan keuangan negara,” papar Farid.

Menurutnya, Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan. Agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

“BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar,” ujarnya.

Sementara, Ketua Barisan Tameng Rakyat (Batara) Cianjur, Tirta Jaya Pragusta alias Sodik menilai, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Kalaupun terus menerus seperti ini pihaknya minta dinas terkait untuk mundur.

“Karena dianggap tidak becus mengelelola mengenai sejumlah permasalahan tersebut,” pungkasnya.

Namun, sementara saat audensi berlangsung Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Cianjur masih belum bisa memberikan komentar dan tanggapan apapun mengenai hal atau sejumlah permassalahan ada di kedinasannya. Bahkan, sempat ditelepon beberapa kali belum bisa menjawab."( Bersambung)

(INTELMEDIA.CO KABUPATEN CIANJUR)