Tangerang Banten ~ INTELMEDIA.CO ~ LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI (L-KPK) pada 18 mei 2021 telah memasuki usia 6 tahun terhitung dari masa...
Tangerang ~ Intel Media Bima/intelmedia.co ~ Pada hari sabtu  (11 april 2021). menanggapi perihal laporan saudara Rio refan di polda metro jaya...
Bima ~ Intel Media Bima ~ Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, diundang oleh Presiden Republik Indonesia untuk ambil bagian dalam Rapat Terbatas...
31 Mei 2021 | Dibaca: 179 Kali
SUNGGUH MEMALUKAN BIROKRAT NTB" SUDAH BERSTATUS TERSANGKA,OKNUM KEPALA SEKOLAH MANGGELEWA DOMPU MINTA DICOPOT DENGAN TIDAK HORMAT"PENGACARA COWBOY AKAN LAPOR PRESIDEN JIKA TIDAK DIGUBRIS.

M.Firdaus Oiwobo S.H.

Intelmedia.co

Mataram NTB- Penahanan dan pencopotan Kepala Sekolah SMA N 2 Manggelewa Dompu yang sudah bersetatus sebagai tersangka menjadi perhatian publik kenapa tidak sebab hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan dinas terkait termasuk BKD Provinsi NTB untuk menonaktifkan tersangka sebagai kepala sekolah.

Tersangka kasus KDRT penelantaran istri dan pemalsuan tanda tangan oleh Buhari Muslim yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif Kepala Sekolah SMAN 2 Manggelewa Kabupaten Dompu NTB kini tinggal menunggu ketegasan dari dinas terkait dan aparat kepolisian termasuk juga Gubernur Nusa tenggara Barat Dr. Zulkiflimansyah selaku pucuk pimpinan daerah dibumi NTB ini, Untuk memberikan keputusan yang tegas karena sudah memenuhi unsur pidana dan sudah menjadi tersangka serta berkas kasusnya sudah dinyatakan lengkap atau P21.

Muhamad Firdaus Oiwobo SH atau Pengacara cowboy selaku ketus umum lembaga kpk yang mempunyai kewenangan dal pengawas dana apbn dan apabd serta pengawas Kebijakan Publik kepada intelmedia.co Kamis 26/05/21 mengungkapkan, BKD Prov. NTB harus Tegas dalam menyikapi persoalan yang menyangkut dengan Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dan ASN dalam hal ini kasus yang melibatkan Kepala Sekolah SMAN 2@ Manggelewa Dompu NTB yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KDRT dan pemalsuan Tandatangan. Segeralah memberi tindakan yang adil dan elegan dalam sikap. Karena BKD adalah badan yang menaungi PNS dan ASN diwilayah Nusa Tenggara Barat. Jangan merusak citra baik BKD hanya gara-gara membela yang salah. Copot saja dari jabatan kepala sekolah, kalau tidak di copot maka saya akan huhungi mentri dan staff kepresidenan agar mereka tau bahwa pemerintah nusatenggara barat umumnya dompu diduga telah sekongkol dengan pelaku kejahatan" Tegas firdaus dengan geram.

Begitupula dengan Kejaksaan Negeri Dompu yang seharusnya sudah menahan tersangka, jangan malah seakan dibiarkan bebas begitu saja. Ada apa ini. Terangnya heran.
"Kami meminta kepada Gubernur NTB agar memecat saja oknum Kepala sekolah ini karena sudah mencoreng nama baik institusi dunia pendidikan. Kelakuan kejahatan seperti itu jangan sampai ditiru oleh yang lain. Inikan ironis sekali jika Gubernur bersama BKD tidak bisa menyelesaikan dengan tegas. Nanti akan muncul Bukori bukori yang lain. Karena pejabat-pejabat di NTB akan mengaggap remeh dan menganggap sebelah mata terhadap kebijakan pemerintah yang tidak tegas." Tambah firdaus.

Ada apa dengan BKD di kasus Buhari Muslim ini padahal setatusnya sudah menjadi tersangka hingga berbulan-bulan belum ada tindakan tegas dari pejabat BKD dan Pprov NTB untuk menonaktifkan jabatannya sebagai kepala sekolah. Sedangkan kasus yang menimpa Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB beberapa bulan yang lalu begitu dirinya dinyatakan sebagai tersangka langsung di copot dari jabatannya. Apa ada perlakuan istimewa dari pejabat Pemprov. Terhadap Bukori Muslim ini."Terang Firdaus penuh tanya.

Disisi lain Muhammad Nasir
Kepala Badan Dinas Kepegawaian ( BKD) Prov. NTB saat ditemui wartawan di ruang kerjanya Kamis (27/05/2021) mengatakan, "kami akan segera menindaklanjuti dan memberikan sangsi kepada yang bersangkutan dan kami segera proses sesuai mekanisme kami. Kalau sudah ada bukti surat dari kepolian bahwa BM setatusnya sudah tersangka ya kami akan melakukan tindakan tegas. Surat inipun baru saya tau dan terima, seandainya kemarin-kemarin saya terima tentu sudah kita tindak." Ujar Nasir.

Tindakan tegas dalam menyelesaikan masalah dilingkup ASN dan PNS oleh Badan Kepegawaian Provinsi NTB sangatlah penting. Sebab instansi tersebut tempat bernaungnya keadilan bagi para pegawai di Nusa Tenggara Barat atau Bumi Sasambo ini. Jangan sampai keputusan yang salah akan dilakukan oleh Institusi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusatenggara Barat dan mencoreng nama baik pejabat nomor satu NTB yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkiflimansyah.(red#syh)

Alamat Redaksi
Jalan A.Damyati No.45, Kota Tangerang
Telp +6221 573729908
Email:intelmedia99@gmail.com