Intelmedia.co

Hiruk pikuk pilkada di kabupaten bima semakin terasa sibuk,hal ini dikarenakan semakin dekatnya masa pendaftaran para calon di Komisi pemilihan umum kabupaten bima.

Banyak cara yang di lakukan oleh para bakal calon bupati bima dalam menarik simpati masyarakat kabupaten bima,mulai dari konfoi penyambutan surat rekomendasi partai ,dugaan kampanye terselubung dengan modus kunjungan kerja,bahkan sampai ada yang mengaku ngaku sebagai adik kandung atau keponakan dari pejabat tinggi negara,salah satunya ketua mahkamah konstitusipun tidak luput dari pencatutan namanya oleh salah satu bakal calon bupati bima.

Hal hal seperti itu menurut sebagian masyarakat kabupaten bima tidaklah elok,kampanye hitam,mencatut nama dan tindakan yang melaggar aturan lainnya sangat tidak pas di terapkan dibima.

Team intelmediapun pada tanggal 17/8/2020 menyambangi tokoh central perubahan di lokasi syuting film yang sedang di garapnya,menurut M Firdaus Oiwobo,SH bahwa cara cara seperti itu haruslah menjadi atensi khusus agar pihak komisi pemilihan umun dan bawaslu mengefaluasi layak atau tidaknya para bakal calon di loloskan sebagai calon bupati bima.

" saya melihat di pilkada kabupaten bima ini banyak sekali dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh beberapa bakal calon bupati bima,contoh beberapa waktu lalu ada seorang bupati bima yang masih menjabat diduga melakukan kampanye hitam dengan modus kunjungan kerja,disitu terlihat jelas dari video yang berdurasi beberapa menit ,bahwa sang bupati melakukan sosialisasi selayaknya dalam suasana kampanye pada pemilu padahal pendaftaran di kantor komisi pemilihan umum saja belum di mulai,menurut saya inikan sangat melanggar undang undang pemilu nomer 7 tahun 2017 pasal 283 dan pasal pasal dalam undang undang pemilu lainnya,dan ini tak bisa di biarkan begitu saja oleh pihak KPU,karna jika ini di biarkan berlarut,maka akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat tentang proses demokrasi di indonesia dan khususnya di kabupaten bima"ujar firdaus

Dirimya menyayangkan hal tersebut terjadi di pemilukada kabupaten bima,firdauspun sempat menyinggung salah satu bakal calon wakil bupati dari ibukota jakarta yang akan ikut kontestasi pada pilkada bima kali ini.

Firdaus mengkritik si calon wakil bupati tersebut karena mengaku ngaku sebagai keponakan atau adik kandung ketua mahkamah konstitusi,firdaus menganggap bahwa dengan membawa bawa nama besar pejabat untuk mengelabui rakyat bima adalah merupakan cara cara yang kurang elok,apalagi seorang dengan mancatut nama ketua mahkamah konstitusi yang diketahui bersama adalah jabatan paling strategis dan di tuntut netral dalam bertindak" kalau menurut saya berita media yang beredar telah mengkaitkan nama ketua mahkamah konstitusi H anwar Usman dengan salah satu bakal calon Kontestan pada pilkada ini sangatlah tidak terdidik dalam dunia demokrasi,kita ketahui bersama bahwa ketua mahkamah konstitusi sangat netral dan tidak bisa di kendalikan oleh siapapun.

Saat ini sindrom aku mengaku keluarga pejabat sedang bergeliat di tengah masyarakat,padahal si pejabatnya sendiri kenal juga ngga ,banyak yang sok kenal dan sok dekat.karna beliau pejabat.andaikan beliau orang biasa atau katakanlah orang susah ekonomi belum tentu banyak yang ngaku saudara atau kawan " imbuhnya lagi.

Pada kesempatan tersebut firdaus berpesan kepada komisi pemilihan umum kabupaten bima benar benar menyeleksi secara ketat tentang latar belakang si calon,baik penempatan status pendidikan atau gelar hajah atau hajinya." Saya juga minta kepada kpu agar benar benar hati hati dalam menyeleksi para calon bupati dan wakil bupati bima,jangan sampai ada yang mengaku sarjana padahal ga punya ijazah dan ada yang ngaku haji atau hajah padahal ga pernah menunaikan ibadah haji kemekah.

Coba di cek masa lalunya,pakah para calon pernah di pidana atas pelanggaran hukun yang pernah dilakukannya,jangan sampai mantan narapidana lolos dari seleksi calon di KPU

Karena jika itu terjadi,maka itu bisa dikategorikan sebagai upaya pembohongan publik dan sangat melanggar undang undang pidana,banyak pekerjaan rumah untuk komisi pemilihan umum kabupaten bima ini.

Khusus bawaslu harus bergerak cepat untuk menghindari kampanye hitam,saya akan terus mengawasi.jika ada calon bupati atau wakil bupati yang melanggar hukum dan aturan di loloskan.maka saya dengan team LBH KPK akan melayangkan gugatan kepaada KPU dan Bawaslu kabupaten bima karena mereka wajib bertanggung jawab atas proses pemilukada yang akan berlangsung di kabupaten bima."pungkas firdaus mengakhiri.

Firdaus adalah tokoh pergerakan bima ditingkat nasional bahkan internasional( red# syh )