Bima ~ Intel Media Bima/intelmedia.co ~ Disaat acara kegiatan Dzikir dan Do’a syukuran atas dilantiknya Hj Indah Dhamayanti Putri SE dan Drs H Dahlan HM Noer, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima, digelar di Kantor Kecamatan Ambalawi, Desa Nipa, Rabu 21 April 2021, sore. Pada bulan lalu. 

Diduga oknum Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemda Kabupaten Bima, Chandra Kusuma. Tidak transfaran tentang Dana di Humas, dan Dana kerjasama dengan Media, Ketidak transparanan Kabag Humas saat wartawan Intel Media Bima/intelmedia.co mempertanyakan anggaran tersebut. 

Wartawan dari media Cetak, TV Dan online. Intel Media Bima merupakan media Nasional yang bertugas di kabupaten Bima dan kota bima NTB, di akhir-akhir ini mulai menyoroti anggaran pada bagian Humas Pemkab Bima yang diduga pengelolaannya tidak transparan.

Pimpinan Redaksi Intel Media Bima Aryadin mengatakan, dugaan tidak transparan humas Pemkab Bima dapat menimbulkan kecurigaan insan pers. Bahkan didapat informasi Humas menyebutkan  sejumlah media cetak yang kerjasama di Pemkab sebanyak 40 lebih dan Anggaran 50 Juta Rupiah. Namun, tidak semuanya diundang dan hal ini menimbulkan petanyaan.

“Kami sebagai wartawan sejauh ini tidak pernah mengetahui berapa besaran anggaran untuk media masa yang telah di plotkan melalui APBD. Ini patut kita ungkap agar masyarakat tahu tentang kinerja corong pemerintah selama ini dalam menggunakan dana milik rakyat,”kata Wartawan Intel Media Bima.

“Wajar kita curiga, selama ini anggaran di Humas tidak transparan. Bahkan, media mana saja yang sudah melakukan kontrak dan siapa wartawannya, sehingga kami pun harus tahu, karena yang digunakan bukan dana pribadi kabag humas, tapi milik rakyat,”tambahnya.

Mengakui, selama ini media yang dipunyai memang tak pernah mendapatkan kucuran dana dari Humas, karena memang malas untuk bekerja sama. karena ia menduga ada konspirasi yang terjadi di Humas, ada dugaan permainan yang sudah diskenariokan untuk menghabisi anggaran Humas kepada media.

“Kalau mau transparan, coba buka berapa media yang sudah bekerja sama dengan humas, dan berapa anggaranya tiap media, saya ingin tahu itu,”katanya

Menurutnya, selama ini Humas terkesan pilih-pilih untuk bekerjasama, bahkan perolehan anggaran tiap media tidak sama. Padahal, semua media itu tidak ada bedanya, baik online maupun cetak, bahkan media telivisi.

“Apa yang menjadi kriteria media yang diterima untuk bekerjasama dengan Humas, itu juga harus dijelasin, jangan sampai ada diskriminasi antar media,”tegasnya.

Kami hanya mengingatkan Humas jangan merasa menjadi lembaga super power yang merasa kuat sehingga mensepelekan sebagaian wartawan.

Jika hal ini terus dibiarkan, dipastikan akan berdampak pada isu pemberitaan menyudutkan Pemerintahan Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri S.E, bahkan media bisa membongkar keburukan penggunaan anggaran Pemkab itu sendiri, yang pada akhirnya bisa naik ke ranah hukum.

“Seharusnya Humas mampu merangkul semua media, bukan tebang pilih terhadap media yang menimbulkan kecemburuan sosial sesama insan pers,” ucapnya.

Intel Media Bima melanjutkan investigasi langsung, terkait anggaran Media. Pada hari Senin (10/05/2021). Dengan entengnya staf Humas Pemerintah Daerah (Pemda) Bima, melayani awak media disaat wawancarai oleh wartawan Intel Media Bima, diruangan Humas pemda kabupaten Bima, NTB. 

Pada saat awak media mendatangi Humas Pemda Kabupaten Bima, kemudian awak media tiba diruangan Humas, sangat sesalkan oleh awak media saat berhadapan dengan staf Humas, dan awak media mulai mewawancarai staf humas," ucap wartawan Intel Media.

Lanjut wartawan intel media, ia mempertanyakan kepada staf Humas, tentang kerja sama media di Pemda, dan wartawan pun menanyakan berapa media yang mendapatkan kerja sama di pemda Bima," ucapnya Wartawan Intel media.

Tanggapan Ibu Asma selaku staf Humas Pemda kabupaten Bima, menjawab pertanyaan wartawan, "24 media yang mendapatkan kerja sama di pemda, tapi yang PT," ungkap Asma. 

Pertanyaan kembali dari wartawan, boleh saya mengetahui Kwitansinya dan nama-nama Media yang tercafer, kemudian Ibu Asma menjawab lagi "Kalau bapak inspektorat kami kasih kwitansinya, karena bapak tidak punya hak so'alnya saya yang pegang Media serta data itu dan saya tidak bisa kasih sembarang ke orang, coba bapak sebagai inspektorat pasti saya kasih, tapi bapak bukan Inspektorat," tutur Ibu Asma dengan nada tinggi.

Sontak mendengar pernyataan  Arogan ibu Asma serta satu orang lagi, staf yang laki-laki dalam Intel media. 

Terus wartawan menyampaikan, lalu bagaimana dengan keterbukaan infomrmasi publik (KIP tidak ada ya?, terus di jawab oleh salah satu staf Humas yang laki-laki menjawab "ibu asma juga tidak memiliki kapasitas sepenuhnya karena ibu Asma tidak ada kapasitasnya, dan   beliau tidak tau semuanya informasi," Tuturnya. 

Tambahnya, "kemudian ibu Asma meninggalkan tempat begitu saja, dan dilanjut staf laki-laki menyampaikan Tunggu Pak kabag dan aba Dila datang," tutupnya. (Red/IMB/01)

Penulis : Wartawan Intel Media.